Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

3 Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia

ADA tiga jenis sistem pemungutan pajak yang berlaku dan digunakan di Indonesia. Ini terkait dengan cara perhitungan besaran pajak yang harus dibayarkan wajib pajak dan pelaksanaan kegiatan perpajakan.

Tiap negara punya sistem pemungutan pajak yang berbeda. Di Indonesia, sistem pemungutan pajak diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), yang di dalamnya antara lain mengatur soal subjek dan objek pajak.

Berikut ini tiga sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia, yang dalam praktiknya dapat bersamaan berjalan dan dihadapi wajib pajak:

1. Official assessment system

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besaran pajak terutang dari wajib pajak berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Menggunakan sistem ini, wajib pajak bersifat pasif karena besaran pajak yang harus dibayarkan ditentukan oleh fiskus melalui surat ketetapan pajak.

Indonesia meninggalkan official assessment system untuk sistem pungutan pajak sejak reformasi perpajakan pada 1983, yaitu ketika regulasi perpajakan warisan kolonial Belanda—seperti ordonansi PPs 1925 dan ordonansi PPd 1944—tak lagi digunakan dan lahir paket UU perpajakan.

Sejak itu, Indonesia mengubah sistem pemungutan pajak menjadi self assessment system. Perkecualian berlaku untuk beberapa jenis perpajakan seperti pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak daerah, yang masih memakai official assesment system.

Ciri official assessment system antara lain:

  • Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
  • Wajib pajak bersifat pasif
  • Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

2. Self assessment system

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarab pajak terutang. Wajib pajak menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besaran pajak yang harus dibayar.

Meski begitu, pemerintah tetap punya peran dalam penerapan sistem pungutan pajak ini. Dalam sistem ini, pemerintah bertindak sebagai pengawas dari aktivitas perpajakan wajib pajak. Pada umumnya sistem pungutan pajak ini berlaku untuk pajak pusat, seperti pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh).

Ciri self assessment system antara lain:

  • Wajib pajak berperan aktif dalam aktivitas perpajakannya
  • Wajib pajak yang menentukan besaran pajak yang harus dibayar
  • Pemerintah tidak harus menerbitkan surat ketetapan pajak

3. Withholding system

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besaran pajak terutang dari wajib pajak. Pihak ketiga tersebut bukan fiskus, juga bukan wajib pajak dari pajak terutang dimaksud.

Perusahaan yang melakukan pemotongan pajak atas gaji karyawannya merupakan contoh dari penerapan withholding system dalam praktik pemungutan pajak. Dengan penerapan sistem ini, karyawan sebagai wajib pajak tak perlu lagi membayar sendiri kewajiban perpajakannya ke kantor pajak.

Untuk bukti pelunasan pajak dalam penerapan sistem pungutan ini, umumnya berupa bukti potong atau surat setoran pajak (SSP). Sejumlah pajak yang kerap menggunakan sistem pungutan ini dalam praktiknya adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Final Pasal 4 ayat (2).

Ciri withholding system antara lain:

  • Ada pihak ketiga yang berperan aktif melaksanakan kegiatan perpajakan
  • Wajib pajak dan pemerintah berperan pasif dalam pelaksanaan kegiatan perpajakan menggunakan sistem ini
  • Ada bukti potong atau SSP yang perlu dilampirkan sebagai bukti pemenuhan kewajiban perpajakan

Naskah: MUC/KEN, KOMPAS.com/PALUPI ANNISA AULIANI

https://money.kompas.com/read/2022/11/03/060054326/3-sistem-pemungutan-pajak-di-indonesia

Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KCJB Sudah 84 Persen, Menhub: Pak Luhut, Pak Erick, dan Saya Ditugaskan Presiden Mengawal Proyek Ini

KCJB Sudah 84 Persen, Menhub: Pak Luhut, Pak Erick, dan Saya Ditugaskan Presiden Mengawal Proyek Ini

Whats New
Sidak Bandara Juanda, Kemenaker Cegah Keberangkatan 87 Calon Pekerja Migran Ilegal

Sidak Bandara Juanda, Kemenaker Cegah Keberangkatan 87 Calon Pekerja Migran Ilegal

Whats New
Terbaru UMR Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan 2023

Terbaru UMR Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan 2023

Work Smart
Gaji UMR Brebes 2023 dan 34 Daerah Lain se-Jateng

Gaji UMR Brebes 2023 dan 34 Daerah Lain se-Jateng

Work Smart
Cara Mendapatkan Diskon Tiket Kereta Api Dosen dan Alumni UGM

Cara Mendapatkan Diskon Tiket Kereta Api Dosen dan Alumni UGM

Spend Smart
Sering Dikira Merek Asing, Siapa Pemilik Holland Bakery Sebenarnya?

Sering Dikira Merek Asing, Siapa Pemilik Holland Bakery Sebenarnya?

Whats New
Promo Akhir Pekan Indomaret, Ada Diskon Minyak Goreng hingga Beras

Promo Akhir Pekan Indomaret, Ada Diskon Minyak Goreng hingga Beras

Spend Smart
Belum Validasi NIK Jadi NPWP, Apakah Tetap Bisa Lapor SPT Tahunan?

Belum Validasi NIK Jadi NPWP, Apakah Tetap Bisa Lapor SPT Tahunan?

Whats New
Kereta Api Panoramic Kembali Beroperasi Februari 2023, Ini Harga Tiketnya

Kereta Api Panoramic Kembali Beroperasi Februari 2023, Ini Harga Tiketnya

Whats New
Biaya Haji RI Vs Malaysia, Lebih Mahal Mana?

Biaya Haji RI Vs Malaysia, Lebih Mahal Mana?

Spend Smart
10 Perusahaan Teknologi Ini Lakukan PHK pada Januari 2023, Ada Google hingga Microsoft

10 Perusahaan Teknologi Ini Lakukan PHK pada Januari 2023, Ada Google hingga Microsoft

Whats New
Daftar 10 Orang Terkaya Indonesia Pekan Ini, Kekayaan Low Tuck Kwong Turun Rp 31,46 Triliun

Daftar 10 Orang Terkaya Indonesia Pekan Ini, Kekayaan Low Tuck Kwong Turun Rp 31,46 Triliun

Whats New
[POPULER MONEY] Penjelasan Tokopedia soal Pembatalan Voucher Rp 100.000 | KAI soal Tiket Kereta Mahal

[POPULER MONEY] Penjelasan Tokopedia soal Pembatalan Voucher Rp 100.000 | KAI soal Tiket Kereta Mahal

Whats New
Aktivasi BNI Mobile Banking Gagal Terus? Ini Solusinya

Aktivasi BNI Mobile Banking Gagal Terus? Ini Solusinya

Spend Smart
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+