Investor Beralih ke Platform Trading Luar Negeri, Volume Transaksi Kripto Anjlok

JAKARTA, KOMPAS.com - Volume transaksi kripto di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun lalu. Salah satu penyebabnya ialah adanya peralihan transaksi investor, dari platform transaksi kripto Tanah Air ke platform luar negeri.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan mencatat, sampai dengan akhir September 2022 nilai transaksi kripto hanya mencapai Rp 226 triliun. Padahal, sepanjang tahun 2021 nilai transaksi kripto mencapai Rp 859,4 triliun.

"Penurunannya dalam, 50 persen lebih dibandingkan yang lalu," ujar Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappepti, Tirta Karma, di Jakarta, Rabu (2/11/2022).

Lebih lanjut Tirta bilang, penurunan juga terlihat pada transaksi secara harian. Bappebti mencatat, rata-rata transaksi harian saat ini nilainya di bawah Rp 1 triliun, sementara pada tahun lalu sempat mencapai Rp 2,3 triliun hingga Rp 2,5 trilun per hari.

Penurunan nilai transaksi kripto itu diikuti dengan penambahan jumlah investor yang tidak signifikan. Tercatat pada September lalu jumlah investor kripto yang terdaftar mencapai 16,3 juta pelanggan, bertambah sekitar 200.000 dibanding bulan sebelumnya.

"Padahal, pada tahun 2021, jumlah pelanggan bisa naik 400.000-700.000 per bulan, sedangkan saat ini hanya 200.000-300.000 pelanggan per bulan," katanya.

Menurut Tirta, penurunan volume transaksi kripto tidak terlepas dari kondisi pasar kripto yang tengah menurun atau bearish. Ini dinilai sebagai bagian dari siklus pergerakan kripto dalam kurun waktu beberapa tahun.

"Terutama seperti Bitcoin yang mengalami siklus 4 tahunan, 2021 puncaknya, 2022 ini adalah posisi terendahnya dalam siklus 4 tahunannya," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) Teguh Hermanda mengatakan, penurunan volume transaksi kripto di Indonesia dibarengi dengan kenaikan transaksi di luar negeri. Menurutnya, ini menandakan investor lebih memilih untuk bertransaksi melalui platform transaksi kripto luar negeri.

"Volume di Indonesia turun, tapi ada beberapa exchange di luar yang kita tahu orang-orang Indonesia melakukan transaksi jauh di atas rata-rata," tuturnya.

Munculnya peralihan disebut Manda tidak terlepas dari adanya mekanisme pengenaan pajak aset kripto di Indonesia. Dengan adanya biaya tambahan, investor memutuskan untuk mencari platform transaksi yang lebih rendah biayanya.

"Mekanisme penerapan pajak yang belum clear membuat orang Indonesia banyak yang trading aset kripto di luar negeri karena mereka mencari yang nonpajak," katanya.

Selain adanya peralihan, kondisi perekonomian global yang dibayang-bayangi kekhawatiran resesi ini turut menekan volume transaksi kripto nasional. Maklum saja, dengan kondisi perekonomian yang tidak menentu, investor memilih untuk menempatkan dananya di aset dengan risiko rendah.