Dorong Kemajuan UMKM Informal, Anggota Komisi VI Melani Suharli Soroti Urgensi Pembinaan dan Akses Modal

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) dari fraksi Partai Demokrat Melani Leimena Suharli mengungkapkan urgensi pembinaan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk bisa naik kelas. Utamanya, UMKM dengan karakteristik informal di akar rumput.

Melani mengatakan, guna meningkatkan kinerja pelaku UMKM, diperlukan pembinaan intensif, akses permodalan, dan juga bantuan pemasaran.

Terlebih, kata Melani, sebagian besar UMKM informal di Tanah Air belum berstatus badan hukum sehingga terbatas dalam penggunaan teknologi. Alhasil, dapat memengaruhi perolehan pendapatan pelaku usaha.

"Harus ada pendampingan dan akses permodalan. Kalau tidak, bisnis yang dijalankan ya ala kadarnya," ujar Melanie dalam wawancara bersama Kompas.com di Senayan, Jakarta, Rabu (2/11/2022).

Melanie menceritakan upaya yang dilakukannya untuk mendukung keberlanjutan bisnis pelaku UMKM pada level akar rumput, khususnya UMKM di Jakarta Pusat (Jakpus) dan Jakarta Selatan (Jaksel).

Untuk diketahui, Melani merupakan legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jakarta II yang meliputi Jaksel, Jakpus, dan luar negeri.

Adapun UMKM yang menjadi binaan Melanie didominasi pelaku usaha di bidang jasa katering, kerajinan, dan pembatik. Sebagian besar pelaku usaha tersebut merupakan kaum perempuan atau ibu rumah tangga.

Ia pun getol mendorong masyarakat, khususnya kaum ibu, untuk mengembangkan potensi yang dimiliki lewat bisnis. Hal ini dilakukannya saat melakukan berbagai kegiatan sosialisasi di akar rumput di Jakarta.

Saat turun secara langsung ke lapangan, Melani kerap bertemu guru pendidikan anak usia dini (PAUD) dan ibu-ibu anggota pengajian. Ia meyakini, mereka memiliki potensi yang dapat diasah dan dioptimalkan sebagai modal utama dalam berwirausaha. 

"Apa pun profesi yang dijalani, mereka didorong untuk berwirausaha guna menopang ekonomi keluarga. Tak terkecuali anggota pengajian. Selain meningkatkan spiritualitas, komunitas ini juga bisa menjadi wadah bagi para ibu untuk saling mendukung untuk mulai berwirausaha," tutur Melani.

Melani menjelaskan, pemerintah memiliki sejumlah program apik guna meningkatkan kapasitas pelaku UMKM yang diwujudkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM).

Program tersebut di antaranya adalah pemasaran, pencatatan keuangan, branding produk, serta pengolahan dan makanan. Untuk itu, pihaknya menggandeng Kemenkop UKM dalam memberdayakan pelaku UMKM di Jakarta agar dapat naik kelas dan berdaya saing.

"Saat bertemu mereka, saya minta untuk membawa sampel produk agar bisa melihat secara langsung dan memberikan penilaian. Dengan begitu, saya bisa memberikan masukan kepada mereka untuk perbaikan produk," kata Melani.

Contohnya, saat pelatihan pengolahan dan pengemasan makanan, Melani meminta pelaku UMKM membawa produk pangan yang mereka produksi.  

Dari situ, Melani menemukan, tak sedikit UMKM informal bidang kuliner di kawasan pemukiman yang belum melek aspek keamanan pangan. Bahkan, jamak pula UMKM yang mengemas makanan dengan menggunakan stapler agar harga jual tetap terjangkau bagi konsumen.

Melanie mengatakan, penggunaan cara tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, menurut mereka, makanan yang dikemas dengan alat pres tak dilirik konsumen lantaran memiliki harga tinggi.

"Saya pun memberi saran kepada mereka untuk membuat dua produk dengan kemasan berbeda. Satu produk untuk segmen market tetangga yang beli dengan harga terjangkau, dan satu lagi dikemas apik dengan harga yang sedikit lebih mahal untuk konsumen yang concern soal pengemasan yang apik," terang Melanie.

Literasi dan inklusi keuangan

Melanie mengungkapkan bahwa tak sedikit UMKM informal di Jakarta yang masih menghadapi kendala permodalan. Hal ini lantaran masih minimnya literasi keuangan dan akses terhadap modal.

Padahal, lanjut dia, literasi keuangan perlu dimiliki agar pelaku UMKM mampu memisahkan antara dana pribadi dan usahanya. Dengan begitu, dapat terhindar dari risiko bangkrut akibat salah dalam pengelolaan keuangan.

Di sisi lain, imbuh Melani, pelaku UMKM juga memerlukan layanan keuangan, tetapi belum tersentuh oleh lembaga keuangan formal seperti perbankan.

"Mereka punya semangat untuk berwirausaha. Kalau sudah punya ide bisnis dan keahlian yang dapat dioptimalkan, selanjutnya kami bantu dalam pendanaan. UMKM ini kami sinergikan dengan lembaga keuangan, salah satunya adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI)," kata Melani.

Melani menambahkan, selain menyediakan layanan permodalan, BRI juga berperan dalam melakukan pendampingan dan pembinaan kepada pelaku UMKM.

Untuk diketahui, salah satu program BRI terkait pemberdayaan UMKM adalah Brilian Preneur. Program ini merupakan wadah apresiasi bagi pelaku UMKM untuk dapat menampilkan produk-produk terbaik.

Melalui program tersebut, BRI juga melakukan pendampingan dan pembinaan pada pelaku UMKM agar usaha yang dikembangkan lebih modern, relevan dengan market yang serba online, go digital, dan go global.

Tak hanya itu, pelaku UMKM dapat pula bertukar ilmu dan pengalaman. Bahkan, dapat saling berbagi informasi terkait produk yang tengah menjadi tren di pasar global.

Guna mendukung permodalan, Melani bahkan membantu sejumlah pelaku UMKM di Jakarta untuk memperoleh Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp 1,2 juta.

“Kami membantu 800 UMKM terdaftar sebagai penerima BPUM. Mereka senang banget. Modal Rp 300.000 saja sudah bisa mereka gunakan untuk mengembangkan usahanya. Apalagi, dengan mendapat bantuan sebesar Rp 1,2 juga sangat membantu usaha mereka,” kata Melani.