Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Membumikan dan Memperluas Dampak Ekonomi Presidensi G20

Istimewanya lagi, Presidensi G20 telah berjalan mulus dan akan memasuki hari puncaknya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Nusa Dua, Bali, pada 15-16 November 2022 ini.

Presidensi G20 tentu saja suatu yang prestisius. Lebih dari itu, hal tersebut membuktikan bahwa ‘dunia’ semakin memperhitungkan Indonesia dalam bidang perekonomian, dan tata pergaulan global. Sebagaimana diketahui, G20 adalah kelompok informal dari 19 negara plus Uni Eropa, serta pewakilan dari International Monetary Fund (IMF), dan World Bank (WB).

G20 merupakan forum ekonomi utama dunia yang memiliki posisi strategis karena secara kolektif mewakili sekitar 65 persen penduduk dunia, 79 persen perdagangan global, dan setidaknya 85 persen perekonomian dunia.

Beberapa tujuan pokok

Secara umum G20 bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan global yang kuat berkelanjutan, seimbang, dan inklusif.

Namun, ketika didaulat sebagai Presidensi G20 Tahun 2022, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memanfaatkan peran tersebut untuk beberapa tujuan pokok nasional sebagai berikut.

Pertama, mendorong ketahanan ekonomi nasional dan upaya pemulihan dari pandemi Covid-19. Kedua, mendorong pencapaian Indonesia dalam reformasi dan demokrasi. Ketiga, mendorong kepemimpinan dan komitmen Indonesia terhadap isu global. Keempat, mendorong kemajuan budaya, pariwisata, dan industri kreatif. Kelima mengoptimalkan kepentingan nasional lainnya.

Pada intinya, tujuan-tujuan pokok tersebut mengerucut kepada percepatan pertumbuhan ekonomi demi tersedianya lapangan kerja, mengurangi jumlah pengangguran dan angka kemiskinan, serta meningkatkan kesejahterahan rakyat.

Bahkan, IMF dalam laporan World Economic Outlook edisi Oktober 2022, pada 2023 nanti Indonesia berpeluang meraih pertumbuhan terbaik kedua. Menurut prediksi IMF, pada 2023, India bisa bertumbuh 6,1 persen, Indonesai 5 persen, Tiongkok 4,4 persen, Arab Saudi 3,7 persen, Turki 3 persen, kemudian Argentina, dan Korea Selatan masing-masing 2 persen.

Menurut data IMF, pada akhir 2021, India mencatatkan nilai PDB per kapita sebesar 1.961 dolar AS. Angka tersebut naik jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 1.818 dolar per orang dengan total jumlah penduduk India pada 2022 ini di prediksi mencapai 1,419 miliar orang.

Negara dengan PDB per kapita terendah kedua dalam G20 adalah Indonesia. Pasalnya, PDB per kapita Indonesia dengan jumlah penduduk pada tahun 2022 sebanyak 275,95 juta jiwa sebesar 3.856 dolar.

Angka tersebut memang sudah meningkat dibandingkan dengan posisi PDB per kapita 2020 sebesar 3.757 dolar, tetapi masih jauh lebih rendah dari Afrika Selatan, yang berada pada urutan terendah ketiga, dengan nilai PDB per kapita sebesar 5.865.

Dampak ekonomis

Pelaksanaan Presidensi G20 kali ini mengusung tema “Recover Together, Recover Stronger”.

Melalui tema ini, Indonesia ingin membawa semangat pulih bersama, memberi manfaat yang tinggi bagi dunia, serta mengajak seluruh dunia untuk bahu-membahu dan saling mendukung dalam memasuki babak baru, yaitu pemulihan pascapandemi yang inklusif dan berkelanjutan.

Lalu, apa sesungguhnya dampak pelaksanaan Presidensi G20 bagi perekomian Indonesia?
Secara umum, dampak ekonomis Presidensi G20 bagi Indonesia sangat banyak. Dampak tersebut dapat ditelaah melalui dua jalur isu strategis yang dibahas pada Forum G20, yaitu finance track dan sherpa track.

Sesuai dengan namanya, finance track membahas tentang isu-isu keuangan, seperti kebijakan fiskal, moneter dan riil, investasi infrastruktur, regulasi keuangan, inklusi keuangan, dan perpajakan internasional.

Sedangkan sherpa track membahas bidang-bidang yang lebih luas di luar isu keuangan, seperti anti korupsi, ekonomi digital, lapangan kerja, pertanian, pendidikan, urusan luar negeri, budaya, kesehatan, pembangunan, lingkungan, pariwisata, energi berkelanjutan, perdagangan, investasi, industri, dan pemberdayaan perempuan.

Seluruh agenda pertemuan G20 yang dilaksanakan sepanjang tahun 2022 disesuaikan dengan sektor pembahasan isu di atas. Pertemuan-pertemuan tersebut menghasilkan communique yang berisi komitmen dan pernyataan bersama tentang isu global terkini dan hasil konsensus para anggota forum G20 kepada publik.

Communique yang dihasilkan tersebut mengandung berbagai manfaat, terutama bagi perekonomian Indonesia. Namun demikian ada kemungkinan komunike KTT G20 tanpa komunike karena kompleksnya kondisi dunia saat ini

Dapat dicatat, beberapa manfaat perekomian yang dapat diterima Indonesia dari pelaksanaan Forum G20 adalah sebagai berikut.

Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, gelaran G20 akan menciptakan kontribusi sebesar 533 juta dolar atau sekitar Rp 7,4 triliun pada PDB Indonesia. Sedangkan, peningkatan konsumsi domestik hingga Rp 1,7 triliun.

Dari sisi pariwisata, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno menyebut gelaran G20 berkontribusi terhadap proyeksi peningkatan wisatawan mancanegara hingga 1,8 juta – 3,6 juta dan 600 ribu – 700 ribu lapangan kerja baru ditopang kinerja bagus sektor kuliner, fashion, dan kriya.

Presidensi G20 Indonesia menjadi momentum untuk mengangkat ekonomi lokal dan pelaku UMKM. Menurut Menteri Koperasi dan UMK, Teten Masduki, rangkaian kegiatan G20 di Indonesia melibatkan UMKM dan menyerap tenaga kerja sekitar 33.000 orang.

Presidensi G20 juga mendorong investasi pada UMKM dalam negeri, mengingat saat ini 80 persen investor global berasal dari negara-negara G20.

Membumikan dan memperluas dampak Presidensi G20

Tak dapat dipungkiri, Presidensi G20 terarah pada pemulihan ekonomi nasional yang terdampak pandemi Covid-19.

Untuk membumikan dan memperluas dampak Presidensi G20, atau untuk mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, pemerintah berkomitmen melanjutkan grand strategy pada tahun 2023 dan mendorong kemajuan di seluruh sektor ekonomi.

Di sektor investasi misalnya, pemerintah mendorong kembali reformasi struktural. Salah satunya melalui implementasi UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya terutama terkait dengan penyederhanaan dan kemudahan di dalam proses perizinan, dan perluasan berbagai bidang usaha untuk investasi.

Hal ini ditempuh karena Presidensi G020 dan Busines 20 (B20) memberi peluang bagi peningkatan investasi Indonesia.

Optimisme tersebut muncul karena di tahun 2020 misalnya, realisasi investasi tercatat senilai Rp 826,3 triliun, tumbuh 2,06 persen (yoy). Sementara di 2021 tumbuh 9,0 persen (yoy) menjadi Rp 901,02 triliun. Dari data tersebut, investasi asing tahun tumbuh paling besar, yaitu 10 persen (yoy) atau Rp 454 triliun.

Makanya untuk tahun 2022 ini, pemerintah menargetkan dapat merealisasikan investasi sebesar Rp 1.200 triliun.

Untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional, pemerintah terus melakukan strategi dan kebijakan utama dalam penanganan pandemi, yakni dengan koordinasi kebijakan fiskal sebagai shock absorber termasuk melanjutkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 455,6 triliun yang berfokus pada penanganan kesehatan, perlindungan masyarakat, dan penguatan pemulihan ekonomi.

Melalui Presidensi G20, Indonesia juga berperan dalam mendesain kebijakan pemulihan ekonomi dunia. Harapannya, apabila perekonomian dunia membaik, maka Indonesia akan menerima dampak positifnya, salah satunya ekspor yang akan tumbuh tinggi, dan jumlah kunjungan wisatawan ke Indonesia dapat kembali meningkat.

Dampak lanjutannya, penerimaan pajak akan tumbuh lebih dari 18 persen, penerimaan bea cukai tumbuh lebih dari 24 persen, dan penerimaan PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) tumbuh lebih dari 23 persen.

Berkaitan dengan isu pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral dari negara anggota G20 telah melaksanakan pertemuan pertama Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) pada 17-18 Februari 2022.

Dalam rapat itu mereka membahas enam isu prioritas meliputi ekonomi dan kesehatan dunia, arsitektur keuangan internasional, isu sektor keuangan, keuangan berkelanjutan, infrastruktur, dan perpajakan internasional.

Terkait bidang infrastruktur, melalui rapat pada 14-16 September 2022 Kelompok Kerja Infrastruktur (Infrastructure Working Group - IWG) G20 memandang bahwa infrastruktur berdampak secara positif dalam pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan jangka panjang, termasuk setelah dunia menghadapi krisis Covid-19.

Oleh karena itu negara anggota G20 berkomitmen meningkatkan peran sektor swasta dan publik dalam pembangunan infrastruktur. Mereka juga mendorong prinsip quality infrastructure investment yang menolong banyak negara untuk bisa memilih pendanaan infrastuktur yang berkualitas.

Selain itu mereka merancang kebijakan dan skema-skema pembiayaan infrastruktur digital dan infraTech demi pemerataan akses teknologi, keamanan data, dan privasi pengguna layanan infrastruktur dapat terus ditingkatkan secara optimal.

Bagi Indonesia hal ini sangat urgen dan relevan karena masalah keamanan data publik merupakan masalah serius yang selalu berulang terjadi.

Mari dukung KTT G20 di Bali

Serangkaian acara Presidensi G20 Indonesia yang sudah dimulai sejak 1 Desember 2021 lalu, sudah hampir terlaksana seluruhnya. Kini, kita telah sampai pada momen puncak Presidensi G20 yaitu KTT G20 yang akan diselenggarakan pada tanggal 15-16 November 2022 di Nusa Dua Bali.

Jika terlaksana maka berbagai communique telah disepakati. Working groups dan engagement groups telah menghasilkan berbagai kebijakan terobosan dan pencapaian dalam berbagai sektor.

Sebagai warga bangsa, kita berharap bahwa berbagai communique itu dapat direalisasikan melalui program pemulihan ekonomi yang ‘membumi’ dan semakin ‘meluas’ sehingga dampaknya dirasakan langsung, bukan saja oleh UMKM, pelaku pariwisata dan industri kreatif saja, melainkan oleh seluruh warga Indonesia, termasuk para petani dan nelayan di seluruh pelosok Nusantara.

Karena itu, seluruh komponen bangsa wajib berperan serta untuk mendukung kelancaran dan suksesnya di dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan KTT G20 yang menjadi momen puncak yang memastikan kesuksesan Presidensi G20 Indonesia tahun 2022.

https://money.kompas.com/read/2022/11/15/082137726/membumikan-dan-memperluas-dampak-ekonomi-presidensi-g20

Terkini Lainnya

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Spend Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke