Selama 3 Tahun, BI Beli SBN di Pasar Perdana Rp 1.144 Triliun

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, pembelian SBN ini dilakukan untuk menangani kebutuhan biaya penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 yang ditindaklanjuti melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) antara BI dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Adapun sebagian dari pembelian SBN tersebut dilakukan dengan burden sharing atau berbagi beban suku bunga dengan Kemenkeu. Artinya, pemerintah tidak dikenakan bunga utang.

Sejak 2020 sampai dengan 15 November 2022 pembelian SBN sudah terealisasi sebesar Rp 974,09 triliun melalui KB I sebesar Rp 266,1 triliun, Rp 397,56 triliun.

Sementara untuk KB III dari total komitmen sebesar Rp 438,98 triliun, baru terealisasi sebesar Rp 310,4 triliun dan sisanya sebanyak Rp 128,58 triliun akan direalisasikan di sisa tahun ini.

"Jadi kalau ditotal total ini sampai dengan akhir tahun ini prognosanya kurang lebih kami membeli di Pasar Perdana ini sekitar Rp 1.144 triliun rupiah selama 3 tahun untuk dukungan kepada APBN," ujarnya saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (21/11/2022).

Diberitakan sebelumnya di Kompas.id, Kesepakatan burden sharing pemerintah dan BI yang tertuang dalam SKB Menteri Keuangan dan Gubernur BI jilid III jelas akan mengurangi beban fiskal pemerintah yang amat berat selama pandemi Covid-19.

Berdasarkan SKB III yang berlaku sejak 23 Agustus 2021 hingga 31 Desember 2022 tersebut, BI akan membeli secara langsung (private placement) surat utang negara (Surat Berharga Negara/SBN) yang diterbitkan pemerintah untuk mendanai program vaksinasi dan penanganan kesehatan dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19. Adapun besarannya yakni Rp 215 triliun pada 2021 dan Rp 224 triliun pada 2022.