Soal Subsidi Kedelai, Pengecer dan Distributor Minta Pemerintah Adil

Salah seorang penyalur kedelai wilayah Jakarta, Teguh mengatakan, penyaluran yang dilakukan lewat Gapoktindo berpotensi membuat penyelewengan kuota subsidi kedelai yang dapat merugikan masyarakat sebagai pembeli,

"Kami berharap semua pedagang di level tengah seperti pengecer, penyalur dan agen juga dapat menyalurkan subsidi yang sama. Bukan hanya disalurkan ke Gakoptindo saja," ujar Teguh dalam siaran persnya, Selasa (22/11/2022).

"Indikasi-indikasi penyelewengan di lapangan itu luar biasa. Begitu subsidi keluar dari pemerintah yang menguasai hanya sekelompok tertentu saja. Yang punya banyak uang akan bisa beli kedelai subsidi dan harganya terserah (penjual) karena tidak ada aturannya di lapangan," sambung Teguh.

Hal ini juga diamini oleh Darmini salah satu agen kedelai di wilayah Citeureup, Jawa Barat. Menurut Darmini, distribusi subsidi kedelai oleh satu pihak sangat tidak adil dan memiliki potensi penyimpangan anggaran yang sangat besar.

"Kami berharap pihak berwenang bisa menyelidiki, kami mohon ada audit subsidi yang sudah berjalan baik oleh Badan Pengawasan Keuangan (BPK) maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)," jelasnya.

Dia membeberkan, saat ini di tingkat pengecer kedelai non-subsidi, harga kedelai per kilogram mencapai Rp 14.000.

Sementara di sisi lain, selama ini pemerintah sudah memberikan subsidi Rp 1.000 per kilogram kedelai melalui Gakoptindo, agar dapat menjual kedelai sebesar Rp 13.000 per kilogram.

"Namun, di lapangan harga kedelai subsidi dapat mencapai Rp 13.270 sampai 13.500 per kilogram," kata Darmini.

Darmiani menambahkan, dalam waktu dekat ini para pengecer, distributor, dan agen kedelai berencana akan mendirikan Perkumpulan Penyalur Kedelai Indonesia (PPKI) yang akan mewadahi lebih dari 2.500 agen, penyalur, dan pengecer kedelai di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat.

Perkumpulan ini diharapkan dapat menyuarakan aspirasi mereka agar mempunyai hak yang sama dalam penyaluran subsidi kedelai.