Pantang Mundur Jokowi di Kereta Cepat, meski Harus Tambah Utang ke China

KOMPAS.com - Komisi VI DPR RI telah menyetujui permohonan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 3,2 triliun untuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) guna menyelesaikan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) sesuai target pada Juni 2023.

Sebelumnya, DPR dan pemerintah sudah setuju untuk mengucurkan dana APBN sebesar Rp 4,1 triliun. Setelah usulan kedua juga disetujui, maka negara akan ikut membiayai proyek Indonesia-China itu sebesar Rp 7,3 triliun, belum termasuk modal yang dikeluarkan BUMN yang terlibat. 

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo atau biasa disapa Tiko mengatakan, tambahan PMN ini akan membantu penanganan pembengkakan biaya atau cost overrun kereta cepat sebesar 1,449 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp 21,4 triliun (kurs Rp 14.800 per dollar AS).

Ia menjelaskan, penanganan cost overrun ini dilakukan melalui skema ekuitas 25 persen yang dipenuhi dari konsorsium Indonesia sebesar 60 persen dengan tambahan PMN Rp 3,2 triliun dan konsorsium China 40 persen atau sebesar Rp 2,1 triliun.

Kemudian, sisanya 75 persen atau Rp 16 triliun berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB). Pinjaman dari China tersebut masuk dalam kategori utang baru karena adanya pembengkakan biaya. 

"Jadi ini kami meyakini apabila dukungan PMN (Rp 3,2 triliun) dan CDB (Rp 16 triliun) bisa cair bulan Desember ini, Insya Allah schedule (operasi kereta cepat) Juni Juli kita capai," kata Tiko dalam rapat kerja Komisi VI dikutip dari kanal YouTube Komisi VI, Sabtu (26/11/2022).

Tiko mengatakan, per November 2022, kemajuan konstruksi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sudah mencapai 81,66 persen dan progres investasi sebesar 91,40 persen.

Saat ini, kata dia, pihaknya masih melakukan pemasangan rel atau track laying Kereta cepat.

"Sekarang pemasangan track laying sudah masuk ke terowongan 11 dan diharapkan seluruh penguatan-penguatan di prasarana khususnya subgrade di Padalarang diperkuat," ujarnya.

Langgar janji Presiden

Proyek ini seharusnya rampung pada 2019, tetapi diperkirakan baru bisa selesai di pertengahan tahun 2023. Biaya konstruksi pun membengkak drastis hingga jauh melampaui investasi proposal Jepang.

China Development Bank bahkan sempat meminta Pemerintah Indonesia turut menanggung pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung yang digarap PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).

Dikutip dari pemberitaan Kompas.com 2 Oktober 2015, Menteri BUMN 2014-2019 Rini Soemarno menyebut Presiden Jokowi mantap memilih China karena negara itu menawarkan pembangunan proyek tanpa APBN dan jaminan pemerintah.

Sebaliknya, Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) meminta Pemerintah Indonesia untuk menjamin proyek tersebut. Sebab, menurut Jepang, pengerjaan kereta cepat sulit terealisasi apabila menggunakan skema murni business to business (b to b).

"Begini soal kereta cepat supaya semua jelas. Padahal, kan sebetulnya keputusan pemerintah sangat jelas. Nah, kalau dilihat dari dua proposal yang diterima, yang memenuhi syarat adalah proposal dari Tiongkok," ujar Rini Soemarno kala itu.

"Karena dari Tiongkok tidak meminta jaminan dari pemerintah. Tidak minta anggaran dari pemerintah dan ini transaksi b to b karena BUMN dengan BUMN," tambah dia.

Karena itu pula, kata dia, Kementerian BUMN melakukan pendalaman kepada BUMN China. Lalu, akhirnya disepakati untuk membuat joint venture agreement.

Yang diputuskan juga adalah ini konsorsium dari BUMN (dikerjakan BUMN tanpa APBN)," kata Rini Soemarno.

Adapun BUMN yang akan terlibat dalam konsorsium proyek kereta cepat meliputi PT Wijaya Karya Tbk, PT Jasa Marga, PT Kereta Api Indonesia, serta PT Perkebunan Nusantara VIII.

Sementara China juga membentuk konsorsium demi proyek yang menelan dana ratusan triliun rupiah itu. Tutur Rini, China Railway Corporation (CFC) akan memimpin konsorsium BUMN Tiongkok itu.

"Skema pembiayaan kan sudah jelas. Mereka sudah tawarkan 40 tahun (tenor) dari CDB (China Development Bank), 10 tahun grace period, 30 tahun pengembalian, bunga 2 persen. Ini 2 persen fixed untuk 40 tahun untuk komponen dollar," kata dia.

Sesuai dengan janji dari China pula, baik Presiden Jokowi maupun para pembantunya, juga beberapa kali menegaskan untuk tidak menggunakan uang rakyat seperser pun untuk membiayai proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung.

"Kereta cepat tidak gunakan APBN. Kita serahkan BUMN untuk business to business. Pesan yang saya sampaikan kereta itu dihitung lagi," kata Jokowi dikutip dari laman Sekretariat Kabinet pada 15 September 2015.

Jokowi menegaskan, jangankan menggunakan uang rakyat, pemerintah bahkan sama-sekali tidak memberikan jaminan apa pun pada proyek tersebut apabila di kemudian hari bermasalah.

Hal ini karena proyek kereta cepat penghubung dua kota berjarak sekitar 150 kilometer tersebut seluruhnya dikerjakan konsorsium BUMN dan perusahaan China dengan perhitungan bisnis.

"Kita tidak ingin beri beban pada APBN. Jadi, sudah saya putuskan bahwa kereta cepat itu tidak gunakan APBN. Tidak ada penjaminan dari pemerintah. Oleh sebab itu, saya serahkan kepada BUMN untuk melakukan yang namanya B to B, bisnis," tegas Jokowi kala itu.

(Penulis: Haryanti Puspa Sari | Editor: Yoga Sukmana)