Di Depan Jokowi, Sri Mulyani Sebut Ekonomi RI dalam Tren Pemulihan Berkat Kerja Keras APBN

Kondisi tersebut tak lepas dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah bekerja keras selama masa pandemi Covid-19 hingga saat ini.

Hal itu diungkapkannya dihadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta para pimpinan kementerian dan lembaga dalam acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023 di Istana Negara, Kamis (1/11/2022).

Bendahara umum negara itu menjelaskan, ekonomi Indonesia mampu tumbuh positif di kisaran 5 persen sepanjang tahun ini. Pada kuartal I-2022 ekonomi RI tumbuh 5,01 persen (year on year/yoy), kemudian tumbuh 5,44 persen (yoy) di kuartal II-2022, serta tumbuh 5,72 persen (yoy) di kuartal III-2022.

"Perekonomian nasional Indonesia saat ini masih di dalam tren pemulihan positif yang tumbuh cukup kuat, yaitu tumbuh di atas 5 persen, pada kuartal III bahkan mencapai 5,72 persen yoy," ucapnya.

Seiring dengan ekonomi yang tumbuh positif, Sri Mulyani menilai laju inflasi nasional masih relatif moderat ketimbang negara lainnya. Pada Oktober 2022 tercatat terjadi inflasi sebesar 5,71 persen, lebih terkendali dari laju inflasi di September 2022 yang sebesar 5,99 persen.

Di sisi lain, neraca perdagangan Indonesia juga terjaga positif dengan terus surplus di sepanjang 2022, bahkan selama 30 bulan berturut-turut. Serta Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia juga tetap berada di zona ekspansif dalam 14 bulan terakhir, di mana pada Oktober 2022 berada di level 51,8.

"Dengan capaian ini memang APBN bekerja luar biasa keras," kata dia.

Meski kinerja ekonomi RI cukup baik, Sri Mulyani menekankan, Indonesia tetap perlu waspada terhadap gejolak ekonomi global. Lantaran pemulihan ekonomi nasional bisa terdampak dengan kondisi yang terjadi di global.

Saat ini ekonomi global dihadapkan pada risiko geopolitik Rusia dan Ukraina, penerapan kebijakan zero Covid-19 di China yang melemahkan ekonomi negara tersebut, dampak kebijakan pengetatan moneter di negara-negara maju sebagai upaya pengendalian inflasi yang berakibat pada pelemahan ekonomi global.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, kebijakan moneter negara-negara maju yang menaikkan suku bunga acuan, telah meningkatkan biaya bunga (cost of fund) serta membuat terjadinya capital outflow atau keluarnya aliran modal asing dari negara-negara emerging market, termasuk Indonesia.

"Kita tetap mencermati bahwa terjadi perkembangan global yang harus kita waspadai. Optimisme untuk pemulihan ekonomi terus dijaga namun pada saat yang sama kita makin waspada terhadap risiko-risiko global," kata Sri Mulyani.