[POPULER MONEY] Sri Mulyani Kerap Dapat Tagihan dari Bos Pertamina dan PLN | Penyebab Startup Lakukan PHK Massal

1. OJK Cabut Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Pasar Umum

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Pasar Umum.

Pencabutan izin usaha ini dilakukan berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Nomor KEP-181/D.03/2022 tanggal 25 November 2022 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Pasar Umum.

Kepala OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara Giri Tribroto menjelaskan, dengan dicabutnya izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Pasar Umum, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan BPR tersebut.

"Pertama, kantor PT BPR Pasar Umum ditutup untuk umum dan PT BPR Pasar Umum menghentikan segala kegiatan usahanya," kata dia dalam siaran pers, dikutip Jumat (2/12/2022).

Selengkapnya baca di sini

2. Cerita Sri Mulyani Kerap Dapat Tagihan Besar dari Bos Pertamina dan PLN

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa dirinya kerap mendapat tagihan besar dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) energi, yakni PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero).

Khususnya dari Pertamina, Kemenkeu mendapatkan tagihan yang besar. Hal ini seiring dengan kenaikan harga minyak mentah dunia di atas harga minyak mentah Indonesia (ICP) sehingga harus dilakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM).

"Tahun ini kita menaikkan lebih dari tiga kali lipat subsidi dan kompensasi BBM pada saat harga BBM naik di atas 100 dollar AS. Sekarang ada double ICP-nya di atas 100 dollar. Kursnya juga relatif di atas asumsi APBN yang Rp 14.750," papar Sri Mulyani dalam agenda Kompas100 CEO Forum, Jumat (2/12/2022).

"Inilah yang menyebabkan kenapa tagihan ini, Pak Darmo (Dirut PLN) ada di sini (Istana Negara), Bu Nike (Dirut Pertamina) enggak ada ya di sini ya, dua orang ini yang nagih ke saya banyak banget sampai di atas Rp 500 triliun," lanjut dia.

Selengkapnya baca di sini

3. Cara Daftar Rekrutmen BUMN Batch 2

Kabar gembira bagi para pencari kerja, khususnya yang berkeinginan untuk bekerja di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kementerian BUMN telah membuka lowongan kerja besar-besaran melalui Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2 (Rekrutmen BUMN).

Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2 ini juga bisa menjadi kesempatan untuk para pencari kerja yang belum lolos pada seleksi Batch 1. Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2 ini diumumkan langsung di akun Instagram resmi Forum Human Capital Indonesia (FHCI) BUMN dan Kementerian BUMN.

"Memanggil putra-putri terbaik bangsa untuk berkontribusi di BUMN. Terdapat beberapa posisi yang tersebar di lebih dari 30 BUMN," tulis pernyataan resmi dalam unggahan bersama Instagram FHCI BUMN dan Kementerian BUMN dikutip pada Jumat (1/12/2022).

Pendaftaran rekrutmen bersama BUMN Batch 2 ini dibuka mulai 1-7 Desember 2022 melalui laman situs https://rekrutmenbersama.fhcibumn.id. Di situs tersebut juga dijelaskan syarat dan tata cara melamar program Rekrutmen BUMN.

Selengkapnya baca di sini

4. Jokowi: 60 Persen Kendaraan Listrik Dunia Akan Ketergantungan dengan Baterai Buatan Indonesia

Presiden Joko Widodo memproyeksikan, sebagian besar produsen kendaraan listrik dunia akan ketergantungan terhadap baterai kendaraan listrik (electric vechicle/EV) yang dibuat di Indonesia, dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan.

Proyeksi itu dibuat Jokowi dengan asumsi Indonesia telah merampungkan ekosistem baterai kendaraan listrik. Ekosistem itu dinilai akan menjadi kuat, mengingat besarnya kepemilikan bahan baku dasar baterai kendaraan listrik mulai dari nikel, tembaga, bauksit, hingga timah.

"Begitu (ekosistem) ini jadi, 60 persen kendaraan listrik akan tergantung kepada EV battery kita. 60 persen pangsa yang ada di dunia," ujarnya, dalam Kompas100 CEO Forum 2022, Jumat (2/12/2022).

Menurut Jokowi, saat ini Indonesia hanya kekurangan lithium untuk membangun ekosistem baterai kendaraan listrik yang terintegrasi. Namun, ini akan diatasi dengan kemitraan negara lain, salah satunya dengan Australia.

"Saya kemarin sudah sampaikan ke PM Australia, Australia punya lithium, kita boleh beli dong dari Australia, terbuka, silahkan," katanya.

Selengkapnya baca di sini

5. Ini Salah Satu Penyebab "Startup" Lakukan PHK Massal

SVP Value Creation Alpha JWC Ventures Ricky Chandra mengatakan menekan biaya operasional perusahaan menjadi salah satu faktor startup banyak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Sebab, porsi terbesar biaya operasional perusahaan paling banyak berasal dari gaji karyawan. Oleh karenanya kata dia, ketika startup ingin merampingkan struktur perusahaan agar kondisi keuangan lebih baik, maka salah satu langkah yang diambil ialah mem-PHK karyawan agar biaya operasionalnya dapat ditekan.

"Karena paling besar itu biasanya opex (operational expenditure/biaya operasional). Opex itu paling besarnya adalah dari gaji," ujarnya kepada wartawan di Hutan Kota Plataran, Jakarta, Jumat (2/12/2022).

Selain untuk gaji karyawan, dalam biaya operasional itu ada juga biaya pemasaran yang cukup besar. Namun biaya pemasaran ini tentu tidak dapat terlalu ditekan karena dapat menghambat pertumbuhan bisnis.

Jadi jika perusahaan memilih memangkas biaya pemasaran ketimbang mem-PHK perusahaan, maka akan berakibat target bisnis perusahaan menjadi tidak tercapai.

Selengkapnya baca di sini