Buwas Sebut Ada Pelaku Usaha yang Memainkan Harga Beras

Kata Buwas, informasi itu didapatkan dari Tim Satuan Tugas (Satgas) Pangan.

"Saya terus terang di wilayah ada satu, saya perintahkan untuk direkam, terus didengarkan, ditanya, ditugasi, didengarkan sendiri bahkan harganya juga enggak masuk akal," kata dia dalam RDP dengan Komisi IV DPR RI dan Menteri Pertanian, Rabu (7/12/2022).

"Karena di situ, mereka penggilingan-penggiling itu ditanya 'loh, kamu kan sama kita kemarin harganya Rp 10.000, hari ini kenapa Rp 11.000?. Perintah Pak disuruh naikkan harga'," sambung Buwas.

Menurut Buwas, dengan adanya permainan harga beras tersebut, maka Tim Satgas Pangan memutuskan untuk menempuh jalur hukum. Ia mengatakan hal tersebut merupakan temuan di lapangan, bukan alasan penyerapan beras yang rendah oleh Bulog.

"Nah ini fakta bahwa kita lihat. Jadi saya bukan ngarang-ngarang. Saya minta ini diselesaikan secara hukum. Karena apa? jangan pembohongan ini pembohongan publik dan seenaknya saja. Ini menyangkut masalah perut masyarakat Indonesia. Jadi saya enggak berani bermain-main," kata Buwas.

Selain itu, mantan Kabareskrim Polri itu juga mengungkapkan adanya ketidaksesuaian jumlah ketersediaan beras setelah dirinya mengecek langsung bersama Tim Satgas Pangan.

"Saya memimpin langsung di lapangan. :Padahal orang ini kontrak sama kita itu hanya adanya 3.000 ton. Tapi dalam data yang diberikan kepada kita, dia memiliki 30.000 ton," ungkap Buwas.

Sebelumnya, sampai 5 Desember 2022, beras komersial yang bisa diserap oleh Bulog hanya 166.000 ton.

"Ini yang bisa kita lakukan penyerapannya. Dari Kementan terkait dengan penggilingan yang di 24 provinsi yang tadi disampaikan yang lebih dari 600.000 ton itu yang diberikan," kata Buwas.

Ia mengungkapkan, saat mengikuti Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Istana Negara, dirinya diamanatkan untuk menyediakan 1 juta ton beras hingga akhir 2022.

Namun dia menyampaikan bahwa beras yang terserap dari dalam negeri hanya 166.000 ton saja. Oleh karena itu, pemerintah mengambil keputusan untuk melakukan impor sekitar 200.000 ton yang telah disetujui dalam Rakortas tersebut.