BI Bantah Tolak Sistem Bayar Tol Tanpa Berhenti

Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Filianingsih Hendarta mengatakan, dukungan BI ini dilakukan dalam pengembangan model bisnis dan strategi implementasi pembayaran MLFF.

Dalam hal ini, BI terus mengarahkan sistem pembayaran MLFF sejalan dengan prinsip non-eksklusif, interkoneksi dan interoperabilitas, menjangkau seluruh user, serta cepat, mudah, murah, aman, dan handal atau disingkat cemumuah.

"BI bersama stakeholders terkait antara lain perwakilan industri SP (sistem pembayaran) dan jalan tol mendukung penerapan SP tanpa sentuh MLFF di gerbang tol yang diinisiasi Kementerian PUPR," ujarnya kepada Kompas.com, dikuti Kamis (8/12/2022).

Dia mengungkapkan, saat ini progres MLFF masih pada tahap penyempurnaan model bisnis, termasuk aspek pembayaran yang dilakukan oleh Kementerian PUPR bersama Badan Usaha Pelaksana (BUP) MLFF terpilih.

Dalam prosesnya, BI secara berkelanjutan memfasilitasi dan mengevaluasi model pembayaran tersebut agar sesuai prinsip sistem pembayaran dan ketentuan yang berlaku, termasuk mekanisme perizinan dan persetujuan apabila dibutuhkan.

Kendati demikian, dia menegaskan, pemilihan dan penetapan teknologi, BUP, dan model bisnis non-sistem pembayaran pada MLFF secara keseluruhan merupakan kewenangan Kementerian PUPR.

"Bank Indonesia sebagai otoritas SP terutama fokus pada kelancaran SP di jalan tol dengan penerapan MLFF, antara lain agar model bisnis pembayaran MLFF sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sejalan dengan prinsip SP, dan tetap mengedepankan perlindungan konsumen," jelasnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR Andre Rosiade mengkritik penerapan sistem pembayaran tanpa sentuh atau multi lane free flow (MLFF) bagi pengguna jalan tol.

Menurut Andre, penerapan sistem MLFF itu ditolak para asosiasi pengusaha jalan tol dan BI.

"Perlu kajian mendalam MLFF karena ada penolakan dari BI (Bank Indonesia) dari data yang saya dapat, kedua, seluruh asosiasi pengusaha jalan tol juga menolak karena apa, karena ada fungsi lost yang akan besar pertanyaannya siapa yang akan bertanggung jawab," kata Andre dalam rapat kerja Komisi V dengan Kementerian PUPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/11/2022).

Meski demikian, Andre memahami tujuan sistem MLFF ini agar transaksi di jalan tol lebih mudah dan dapat mengurangi kemacetan. Namun, ia berharap Kementerian PUPR dapat melakukan kajian lebih lanjut terkait sistem tersebut.

"Jangan sampai kita jadi kelinci percobaan dimana teknologi belum proven," ujarnya.