Profil Meikarta Grup Lippo, Awalnya Gencar Iklan, Kini Diamuk Pembeli

KOMPAS.com - Kisruh proyek properti Meikarta milik Grup Lippo semakin panas. Pembeli pun mengadu kepada ke berbagai pihak untuk meminta bantuan.

Tuntutan para pembeli mayoritas adalah pengembalian uang yang sudah dibayarkan, ini lantaran mereka tak kunjung menerima unit apartemen yang berlokasi di Cikarang, Kabupaten Bekasi tersebut.

Dikutip dari Harian Kompas, Sekitar 100 orang yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) berunjuk rasa di depan Gedung MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta Pusat, Senin 5 Desember 2022.

Mereka memohon kepada DPR guna membantu menyelesaikan gagalnya serah terima unit apartemen dan menuntut uang mereka dikembalikan.

Gencar promosi

Di awal kemunculannya, proyek Meikarta begitu fenomenal. Bahkan melalui proyek ini, wilayah Cikarang yang gersang, digadang-gadang bakal disulap menjadi kota modern terintegrasi menyaingi BSD yang sudah lebih dulu eksis di Tangerang Selatan.

Kala itu, Grup Lippo begitu gencar melakukan promosi baik di hampir semua media massa. Iklannya memenuhi halaman koran, jam tayang televisi, hingga media sosial.

Dalam setahun pertama, iklan masifnya begitu membekas di masyarakat. Mungkin masih banyak orang yang akan ingat petikan iklan berikut: "Bawa aku pergi dari sini, aku ingin pindah ke Meikarta".

Megaproyek properti Grup Lippo ini pertama kalinya diperkenalkan Grup Lippo ke publik pada 4 Mei 2017. Nilai investasinya mencengangkan, yakni mencapai Rp 278 triliun.

Meikarta disebut-sebut akan memiliki 100 gedung pencakar langit dengan ketinggian bervariasi antara 45-45 lantai. Antar-gedung saling terkoneksi dengan infrastruktur jalan besar hingga beragam transportasi publik.

Proyek ini menempati lahan seluas 500 hektar di bagian paling timur Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Lahan tersebut sudah dikuasai Lippo Group sejak kurun 1990-an, saat konglomerasi ini memulai inisiasi kota mandiri berbasis industri, Lippo Cikarang.

Saat peresmiannya sebagaimana dikutip dari pemberitaan Kompas.com pada 4 Mei 2017, nama Meikarta sendiri, menurut CEO Lippo Group James Riady, adalah persembahan untuk Jakarta dan sang mama.

"Mei nama mama saya, karta diambil dari nama Jakarta. Jadi, ini merupakan kota baru, terobosan baru yang berbeda," ujar James saat jumpa pers di Aryaduta Hotel, Jakarta Pusat.

James melanjutkan, Meikarta merupakan inisiatif besar dalam membangun Jakarta yang baru dengan desain dan infrastruktur berkelas internasional.

Karena itu, Meikarta dirancang oleh konsultan-konsultan arsitektur dan perencana asing dengan harapan dapat bersaing di kawasan regional Asia Tenggara.

Ke-100 gedung itu terbagi dalam peruntukan hunian sebanyak 250.000 unit, perkantoran strata title, 10 hotel bintang lima, pusat belanja dan area komersial seluas 1,5 juta meter persegi.

Fasilitas yang akan melengkapinya antara lain pusat kesehatan, pusat pendidikan dengan penyelenggara dalam dan luar negeri, tempat ibadah, dan lain-lain.

"Khusus untuk perumahannya, kami membidik segmen kelas menengah. Harga hunian yang kami patok senilai Rp 12,5 juta per meter persegi," tutur James.

James menargetkan, pengembangan Meikarta tahap pertama akan selesai dalam waktu tiga tahun. Yang artinya, tahap 1 seharusnya selesai di tahun 2019.

Sementara saat ini sudah memasuki akhir tahun 2022, namun banyak pembeli mengaku belum menerima unitnya.

Kala itu, dia meyakini target ini akan tercapai mengingat sebagian atau 50 gedung sudah terbangun dan akan mulai digunakan pada 2018 mendatang.

Gedung-gedung tersebut di antaranya merupakan apartemen servis, hotel, dan apartemen strata title yang dikerjasamakan secara patungan modal dengan perusahaan Jepang yakni Mitsubishi, Toyota, dan Mitsui.

Jika keseluruhan proyek Meikarta ini rampung dalam kurun 20 tahun ke depan, James memperkirakan nilainya bakal mencapai Rp 278 triliun.

"Untuk investasi, dananya berasal dari kelompok usaha Lippo, pra-penjualan, dan kemitraan investasi dengan investor global," tuntas James.

Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, juga tercatat pernah menghadiri prosesi tutup atap atau toping off dua menara Meikarta milik Lippo Group. Dia dengan yakin mengatakan bahwa proyek Meikarta tidak bermasalah.

Namun proyek ini tampaknya tak berjalan mulus. Bahkan, Meikarta sempat tersandung kasus korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kemudian menyeret mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan eks Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro.

Diamuk pembeli

Sementara itu dikutip dari Harian Kompas, sekitar 100 orang yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) berunjuk rasa di depan Gedung MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta Pusat, Senin 5 Desember 2022.

Mereka memohon kepada DPR guna membantu menyelesaikan gagalnya serah terima unit apartemen dan menuntut uang mereka dikembalikan.

Salah satu pembeli apartemen, Yovi Setiawan (50), dari Batam, Kepulauan Riau, telah membeli satu unit Apartemen Meikarta seharga 260 juta secara bertahap di Distrik 3.

Ia memulai pembayaran pertama pada 2017 hingga lunas pada 2019 dengan cicilan sekitar Rp 10 juta per bulan pada megaproyek PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) ini.

"Kami merasa ada yang tidak beres ketika serah terima unit dijanjikan pada pertengahan 2019-2020, tetapi tidak terealisasi," kata Yovi.

"Kami diminta menunggu lagi selama enam bulan dan diperpanjang menjadi 18 bulan sampai sekarang. Sepertinya tidak akan ada kepastian, makanya kami menuntut pengembalian uang,” imbuhnya.

Tipe unit Apartemen Meikarta yang berbeda tersebar di Distrik 1, 2, 3. Pada 2017, harganya berkisar Rp 170 juta-Rp 800 juta dari tipe studio hingga tipe 80.

Ketua PKPKM Aep Mulyana menjelaskan, terdapat tiga cara pembayaran apartemen, yaitu hard cash atau pembayaran langsung lunas, cash bertahap dengan jangka waktu dua tahun, dan kredit pemilikan apartemen (KPA) dengan jangka waktu hingga 10-15 tahun.

Sebanyak 80 persen pembeli yang membayar secara KPA dilakukan kepada Bank Nobu, satu kepemilikan perusahaan dengan PT MSU, yaitu Lippo Group.

"Pembeli sudah mencicil sejak 2017 hingga 2022 belum ada satu pun yang melakukan serah terima unit apartemen. Hingga kini, masih banyak tanah kosong dan bangunan yang belum selesai peruntukannya," ujar Aep.

"Banyak pembeli yang tertekan dan tidak bisa menyekolahkan anaknya karena pihak bank intimidatif dan memaksa menyelesaikan kredit apartemen yang belum ada bentuk fisiknya,” terang Aep.