Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Dikeluhkan Bupati Meranti, Stafsus Sri Mulyani Beberkan Soal Data Dana Bagi Hasil

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo membeberkan data mengenai dana bagi hasil (DBH) yang dikeluhkan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Muhammad Adil. Ia pun membeberkan sejumlah data mulai dari alokasi DBH hingga lifting minyak.

Penjelasannya pun mengacu pada data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM yang diterima Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Selain itu, ia memastikan, penghitungan dana bagi hasil Kabupaten Kepulauan Meranti untuk 2023 telah sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

"Total alokasi DBH Kab. Kep Meranti adalah Rp 207,67 miliar (naik 4,84 persen dari 2022) dengan DBH SDA Migas Rp 115,08 miliar (turun 3,53 persen)," ungkap Yustinus Prastowo melalui akun Twitter @prastow dikutip Senin (12/12/2022).

"Ini dikarenakan data lifting minyak 2022 dari KemenESDM menunjukkan penurunan dari 2.489,71 ribu menjadi 1.970,17 ribu barrel setara minyak. Jadi basisnya resmi," imbuhnya.

Dia menjelaskan, penurunan lifting tersebut berpengaruh terhadap alokasi dana bagi hasil migas untuk Kabupaten Kepulauan Meranti 2023. Menurutnya, dengan adanya penurunan lifting ini, pemerintahan Bupati Adil perlu memikirkan terobosan agar lifting minyak di daerahnya bisa ditingkatkan.

Ia pun menjelaskan, pada dasarnya seluruh pendapatan negara, termasuk yang berasal dari sektor migas, terdapat alokasinya untuk anggaran transfer ke daerah (TKD). Ini sebagai upaya mendukung pemerintah daerah memberikan pelayanan publik di daerah masing-masing.

Adapun DBH merupakan bagian dari TKD. Mulai anggaran tahun 2023, pemerintah pusat juga mengalokasikan DBH migas untuk daerah pengolah dan daerah yang berbatasan langsung dengan daerah penghasil.

"(Tujuannya) agar daerah yang terdampak eksplorasi migas dapat mengatasi masalah lingkungannya, serta memiliki kapasitas membangun daerah lebih baik," kata Yustinus.

Adapun di samping dana bagi hasil, daerah penghasil migas juga menerima dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana insentif daerah (DID), yang juga merupakan bagian dari TKD. Selain itu, menerima pula penyaluran dana desa.

Secara total, alokasi TKD dan dana desa untuk daerah penghasil migas sebesar Rp 167,5 triliun, atau mencapai 20 persen dari total TKD nasional.

Maka, meskipun DBH migas Meranti turun 3,53 persen pada 2023 dibandingkan tahun sebelumnya, namun dari sisi DAU Meranti justru mengalami kenaikan 3,67 persen menjadi sebesar Rp 422,56 miliar.

Namun Yustinus menyinggung, indikator kinerja pengelolaan anggaran dana transfer umum (DTU) yakni mencakup DAU dan DBH di Meranti justru masih lebih rendah dibandingkan daerah lainnya di Indonesia.

"Dalam rangka membantu masyarakat miskin dari dampak inflasi, pemda wajib mengalokasikan 2 persen dari DTU (DBH dan DAU) untuk perlinsos. Akan tetapi, per 9 Desember 2022, Kabupaten Kepulauan Meranti baru merealisasikan belanja wajib 9,76 persen, jauh dari rata-rata secara nasional yang mencapai 33,73 persen. Prihatin!," papar dia.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan, dari pengelolaan APBD Meranti pun rata-rata serapan belanjanya sejak 2016 hanya 82,11 persen. Khusus untuk 2022, per 9 Desember 2022 realisasinya baru mencapai 62,49 persem.

Yustinus menekankan, rendahnya penyerapan menunjukkan bahwa pemerintah daerah Meranti belum optimal mengelola anggarannya, terutama dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan yang tinggi yaitu mencapai 25,68 persen.

"Jadi daripada menyampaikan pandangan tak berdasar dan tak sesuai mekanisme kelembagaan, Saudara Bupati Meranti seharusnya terus berupaya untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan anggaran yang masih rendah dan pembangunan di daerah Meranti untuk kesejahteraan masyarakat daerahnya," tutup dia.

Sebelumnya, Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Muhammad Adil mengungkapkan kekesalannya kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman saat acara Rakornas Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah Se-Indonesia. Kalimat bernada kritik dan ancaman pun dilontarkan Adil.

Pada acara rakornas yang berlangsung di Pekanbaru dan ditayangkan dalam akun YouTube Diskominfotik Provinsi Riau, Kamis (9/12/2022) lalu itu, Adil mengaku kesal karena dana bagi hasil (DBH) produksi minyak dari Meranti yang diberikan oleh Kemenkeu nilainya dirasa kecil.

Adil mengaku, dirinya telah tiga kali bersurat ke Menteri Keuangan untuk audiensi mengenai permasalahan ini, namun dirinya selalu ditanggapi untuk melakukan pertemuan secara online via Zoom. Padahal yang diinginkannya adalah melakukan pertemuan langsung dengan pihak Kemenkeu.

Ia pun mengaku menghadiri acara-acara yang diisi oleh pihak Kemenkeu dengan maksud bisa menyampaikan keluhannya. Namun, menurutnya hal itu sangat sulit dilakukan, ketimbang dirinya yang diterima oleh Kementerian Dalam Negeri saat mengeluhkan dana bagi hasil.

"Saya suda berulang menyurati Bu Menteri (Keuangan), tapi alasannya Kemenkeu mintanya online. Kami ngadu ke Kemendagri kok bisa offline, tapi untuk untuk di Kemenkeu susahnya enggak ketulungan," katanya.

"Sampai ke Bandung saya kejar orang ke Kemekeu, tapi yang hadir orang yang tak berkompeten soal itu (dana bagi hasil). Sampai pada waktu itu saya ngomong, 'Ini orang keuangan isinya nih iblis atau setan'," imbuh Adil.

Pada kesempatan itu, Luky sebenarnya telah berulang kali menjelaskan bahwa formulasi penghitungan dana bagi hasil telah diatur dalam UU HKPD, bahwa pembagiannya diperluas ke daerah lain, bukan hanya dikembalikan ke daerah penghasil saja.

"Itukan ada formulanya, misalnya ditetapkan dalam UU itu 85 persen diberikan kepada pusat dan daerah sebesar 15 persen. Kemudian, bukan hanya daerah penghasil, tapi daerah yang berbatasan, daerah pengolahan, dan daerah lainnya sebagai pemerataan," jelas dia.

Kendati demikian, Adil merasa tak puas dengan penjelasan Luky, bahkan ia sempat menyebut akan membawa persoalan ini ke jalur hukum.

"Terus terang pak, saya sudah lapor ke pembina saya Pak Tito (Mendagri), kalau tidak bisa juga, nanti kita ketemu di mahkamah. Izin pak, saya enek mandang bapak di sini, aku tinggalkan lah ini ruangan," ucap Adil.

https://money.kompas.com/read/2022/12/12/161000026/dikeluhkan-bupati-meranti-stafsus-sri-mulyani-beberkan-soal-data-dana-bagi

Terkini Lainnya

Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Whats New
Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Whats New
Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Whats New
Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Spend Smart
Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Whats New
Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Whats New
Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan 'Open Side Container'

Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan "Open Side Container"

Whats New
Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Whats New
Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Whats New
Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Whats New
Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Whats New
Kemenag Pastikan Guru PAI Dapat THR, Ini Infonya

Kemenag Pastikan Guru PAI Dapat THR, Ini Infonya

Whats New
Harga Emas Antam Meroket Rp 27.000 Per Gram Jelang Libur Paskah

Harga Emas Antam Meroket Rp 27.000 Per Gram Jelang Libur Paskah

Whats New
Kapan Seleksi CPNS 2024 Dibuka?

Kapan Seleksi CPNS 2024 Dibuka?

Whats New
Info Pangan 29 Maret 2024, Harga Beras dan Daging Ayam Turun

Info Pangan 29 Maret 2024, Harga Beras dan Daging Ayam Turun

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke