Soal Penghentian KA Argo Parahyangan, Kemenhub: Belum Ada Rencana Dalam Waktu Dekat

JAKARTA, KOMPAS.com - Plt Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal memastikan pihaknya dalam waktu dekat ini belum berencana untuk menghentikan Kereta Api (KA) Argo Parahyangan rute Jakarta-Bandung.

Sebab dijelaskan dia jalur yang dilalui KA Argo Parahyangan rute Jakarta-Bandung dengan jalur yang dilalui Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) berbeda.

"Enggak ada, kami belum merencanakan dalam waktu dekat menyetop Argo Parahyangan, belum karena kan jalurnya beda loh. Parahyangan itu berenti dibeberapa titik. Sementara Kereta Cepat hanya berenti di 4 titik, Halim, Karawang, Padalarang, Tegalluar. Sementara Argo Parahyangan memasuki banyak daerah berbeda, bahkan ada daerah wisata," ujarnya dalam Ngobras Ipdate Perkembangan Proyek Ditjen Perkeretapian, Senin (12/12/2022).

Sementara itu ketika ditanyakan apakah ada kemungkin dalam waktu panjang diberhentikan, Risal belum bisa memastikan lantaran pihaknya masih akan terus mengkaji.

"Kan ini beda nih pangsa pasarnya beda, jalurnya beda, sasarannya beda. Kita enggak usah tebak-tebak kami kaji dulu, kita lihat kondisinya. Yang penting jalan dulu itu Parahyangan, jalan dulu itu Kereta Cepat, kita lihat pangsa pasar masing-masing," jelas dia.

Adapun sebelumnya, untuk mendukung keterisian atau okupansi penumpang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang akan beroperasi Juni 2023, muncul wacana untuk menyuntik mati kereta reguler KA Argo Parahyangan.

Mengesampingkan jalan tol dan angkutan umum seperti bus dan travel, bisa dibilang, KA Argo Parahyangan adalah pesaing paling sengit bagi KCJB memperebutkan penumpang yang bepergian dari Jakarta ke Bandung maupun arah sebaliknya.

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan, tidak secara eksplisit menjawab apakah kereta api favorit warga Bandung-Jakarta itu akan disuntik mati bersamaan dengan operasi Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Joni menegaskan, soal keputusan apakah Argo Parahyangan bakal dihapus, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah sebagai pemegang saham KAI.

"Jika nantinya diputuskan pemerintah seperti itu, KAI sebagai operator tentunya akan patuh terhadap kebijakan dan peraturan pemerintah. KAI berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat," kata Joni saat dihubungi Kompas.com dikutip pada Jumat (1/12/2022).