Kata Mentan Stok Beras Surplus, Tapi Kok Impor?

KOMPAS.com - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan 200 ribu ton beras Bulog tiba di Tanjung Priok Jakarta untuk menambah cadangan beras Bulog yang berkurang banyak setelah operasi pasar yang dilakukan karena kenaikan harga.

Mendag menyatakan bahwa langkah impor beras dilakukan untuk menjaga kestabilan harga beras di pasar.

"Sebagian dari impor, 200 ribu sudah datang. Jadi biar tidak simpang siur. Yang mau impor itu tidak ada. Tidak ada yang ingin impor, jika produksi kita cukup. Buat apa kita impor, jika berasnya ada," kata Zulkifli dikutip dari Antara, Sabtu (17/12/2022).

Ia menyebutkan data dari Kementerian Pertanian memang menunjukkan terjadi surplus beras. Tapi, karena harga beras terus meningkat secara signifikan, hingga mencapai Rp 10.000 per liter, akhirnya Bulog memutuskan untuk melakukan operasi pasar dengan harga menjadi Rp 8.300 per liter.

Dengan demikian masyarakat bisa memilih, ada beras yang bermerek, premier, dan beras dari Bulog yang dijamin harganya oleh Pemerintah.

"Terus digelontorkan, karena itu stok Bulog berkurang banyak. Karena itu musti cari. Kalau kurang kan confidence pasar terganggu," kata Zulkifli.

"Akhirnya kita ratas, beli di pasar harga berapa saja, Kepala Bulog bahkan bisa beli di atas Rp5 ribu, bahkan mencapai Rp 6 ribu. Beras itu terakhir di Rp 10.200, dicari tapi tidak dapat," ungkap dia lagi.

Jika stok Bulog tipis, lanjutnya, akan menimbulkan isu di pasar dan menyebabkan harga tidak terkendali.

"Kita tidak mau, karena beras ini kan makanan pokok di Indonesia. Kita sudah tiga kali enam hari mencoba mencari tapi tidak dapat. Jadi kita putuskan impor, untuk menambah cadangan Bulog sebanyak 500 ribu ton. Ini yang baru datang 200 ribu ton," kata dia.

Dia menyatakan proses pemulihan cadangan Bulog akan diselesaikan pada Januari 2023, sehingga saat musim panen pada Maret 2023, cadangan beras akan dibeli Bulog dari hasil panen petani.

"Harga, apalagi saat Nataru kita jamin, tidak akan ada perubahan. Orang bisa memilih beras mana yang diinginkan. Sama seperti minyak goreng, ada Minyakita yang harganya Rp 14 ribu tapi ada juga minyak goreng premium yang harganya macam-macam. Tapi yang dijamin pemerintah, ya Minyakita," kata dia.

Ia juga menegaskan bahwa harga bahan pokok akan stabil selama periode Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru).

"Memang saat ini ada beberapa produk yang harganya turun. Saya baru saja berkoordinasi terkait Nataru, dengan Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, ada beberapa yang naik, ada beberapa yang turun. Secara keseluruhan stabil harganya," kata Zulkifli.

Menurut dia, beberapa yang naik misalnya harga cabai rawit dan telur, karena banyak masyarakat yang membuat kue untuk perayaan.

Namun, harga ayam dan daging sapi terpantau stabil. Kemudian, rata-rata beras di daerah yang sudah dikemas yakni Rp 9.450 per kg di pengecer dari Bulog. Sedangkan Bulog melepas harga Rp 8.300 per kg.

Mentan klaim surplus

Sementara itu Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan ia tidak mempermasalahkan soal kebijakan impor beras namun bagaimana mengatasi masalah harga beras.

"Yang masalah kan bukan impor atau tidak, tapi kenapa harga ini kita sikapi secara bersama," kata Syahrul.

"Saya, Mendag (Menteri Perdagangan), dan semua agar menyikapi, mungkin saja kan ini masalah perdagangan yang harus kita selesaikan," kata dia lagi.

Sebagai informasi saja, tanpa adanya impor, Perum Bulog terancam hanya memiliki stok akhir sekitar 200 ribu ton beras hingga akhir 2022.

Per 22 November 2022, stok beras yang ada di Bulog tercatat sebanyak 594.856 ton yang terdiri atas 168.283 ton (28,29 persen) beras komersial dan 426.573 (71.71 persen) stok cadangan beras pemerintah (CBP).

Padahal Kementerian Pertanian menyebut data stok beras di penggilingan mencapai 610.632 ton yang tersebar di 24 provinsi dengan rentang harga Rp 9.359 hingga Rp 11.700 per kilogram.

"Kan kesepakatan negara, data negara itu ada di BPS dan standing crop kita, data dari satelit juga aman, kemudian laporan dari gubernur dan bupati juga aman. Kalau ada dinamika harga seperti itu, penyikapannya harus bersama," ungkap Syahrul.

Ia menyebut soal CBP adalah soal kebijakan, bukan masalah ada atau tiadanya beras.

"Sebaiknya yang menjawab itu adalah data bahwa secara faktual di lapangan, rakyat mau menjual dengan harga yang lebih mahal karena cost produksi ada kenaikan," tambah Syahrul.