Ekonomi Indonesia Tumbuh di Tengah Resesi Global 2023

Interaksi antara inflasi dan intervensi bank sentral akan menjadi kunci dalam menentukan prospek ekonomi tahun 2023, baik global, maupun nasional (Indonesia).

Dalam konteks perlambatan ekonomi global di tengah kenaikan suku bunga di AS, para ekonom telah merevisi perkiraan pertumbuhan 2023 untuk lima ekonomi terbesar di Asia Tenggara.

Menurut survei triwulanan terbaru oleh Japan Center for Economic Research dan Nikkei pada bulan September, produk domestik bruto (PDB) untuk Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand diperkirakan akan naik 4,3 persen pada 2023.

Selain itu, Indonesia relatif cukup beruntung. Permintaan pasar domestik dan harga komoditas yang menguat dan arus masuk modal, khususnya 'soft landing' yang makin deras kuat membantu Indonesia melawan ancaman angin sakal resesi global.

Dengan pengakuan investor asing atas kemajuan yang dicapai Indonesia menuju stabilitas ekonomi makro dan reformasi struktural yang lebih baik, pertumbuhan PDB Indonesia diproyeksikan rata-rata sekitar 5 persen pada 2022 dan 2023 dan sedikit menguat pada tahun 2024.

Akan tetapi, krisis energi global yang berlarut-larut dan terganggunya arus pasokan energi, pupuk dan pangan serta potensi kerusuhan sosial menjelang pemilihan presiden pada Februari 2024, adalah risiko-risiko yang harus diwaspadai karena berpotensi memperlemah aktivitas ekonomi selama 2023.

Oleh karena itu kebijakan nasional di bidang ekonomi, terutama kebijakan moneter dan fiskal harus dijaga agar tetap ketat, sementara urusan politik dan keamanan dalam negeri harus tetap terawat.

Prospek yang optimistis

Ditopang oleh konsumsi swasta, investasi, dan kinerja ekspor yang positif di tengah perlambatan ekonomi global, Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia yang solid pada 2023 pada kisaran 4,5-5,3 persen sebelum meningkat menjadi 4,7-5,5 persen pada 2024. Proyeksi itu menambah optimisme bahwa ekonomi Indonesia akan stabil.

Stabilitas eksternal tetap terjaga, transaksi berjalan diproyeksikan berada pada kisaran surplus 0,4 persen - defisit 0,4 persen PDB pada 2023, diikuti surplus 0,2 persen - defisit 0,6 peren PDB pada 2024. Sedangkan transaksi modal dan finansial surplus akan didukung oleh investasi asing langsung (FDI) dan investasi portofolio.

Sejauh ini ketahanan sistem keuangan tetap terjaga dari sisi permodalan, risiko kredit, dan likuiditas. Pertumbuhan kredit diproyeksikan pada kisaran 10-12 persen pada 2023 dan 2024.

Sementara itu, ekonomi dan keuangan digital akan terus meningkat pada 2023 dan 2024, dengan nilai transaksi e-commerce diperkirakan masing-masing mencapai Rp 572 triliun dan Rp 689 triliun.

Transaksi uang elektronik dengan total Rp 508 triliun dan Rp 640 triliun, dan transaksi perbankan digital diprediksi menembus Rp 67.000 triliun dan Rp 87.000 triliun.

Proyeksi seperti itu memang tak berlebihan. Pasalnya, sejauh ini pemerintah telah membuat kebijakan moneter yang front-loaded, pre-emptive, dan forward looking untuk menahan laju inflasi.

Terkait hal itu BI menerapkan koordinasi kebijakan yang erat dengan Pemerintah (pusat dan daerah) melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) serta Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Alhasil, Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) diprakirakan berada dalam tren menurun dan kembali ke sasaran 3,0 persen ±1 persen pada tahun 2023 dan 2,5 persen ±1 persen pada tahun 2024, dengan inflasi inti diperkirakan akan kembali ke sasaran semula, yaitu pada semester I tahun 2023, sejalan dengan inflasi impor yang terkendali dan rupiah yang stabil.

Meski demikian, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dalam beberapa kesempatan mengatakan bahwa ke depan, khususnya tahun 2023, kondisi global penuh dengan ketidakpastian dan sulit diprediksi.

Menurut Presiden, pada tahun 2023, Indonesia harus tetap berhati-hati dan waspada tanpa kehilangan optimisme.

Oleh karena itu, Presiden mendorong supaya pengambilan kebijakan, sinergi fiskal-moneter harus terus diperkuat untuk memastikan bahwa kebijakan ekonomi nasional memberikan manfaat yang besar bagi rakyat dan negara dalam artian mendorong ketahanan dan kebangkitan ekonomi nasional.

Dalam rangka menjaga kekokohan ketahanan ekonomi yang telah terbangun dari waktu ke waktu, dan sejalan dengan arahan Presiden RI, Gubernur BI menekankan sinergi dan inovasi sebagai kunci menghadapi gejolak global.

Lima kebijakan Bank Indonesia

Untuk memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia di tengah perlambatan ekonomi global dan risiko resesi di berbagai yurisdiksi, pemerintah merumuskan sejumlah kebijakan nasional yang pro-stabilitas eknomi untuk 2023.

Salah satu bagian penting dan tak terpisahkan dari bauran kebijakan nasional itu adalah lima kebijakan Bank Indonesia (BI) sebagai berikut.

Pertama, kebijakan moneter BI pada tahun 2023 akan difokuskan pada stabilisasi rupiah dan pengendalian inflasi untuk mengembalikan inflasi ke kisaran sasarannya lebih awal sebagai upaya memitigasi dampak gejolak global, serta mendukung stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan.

BI akan secara konsisten melanjutkan respons kebijakan suku bunga yang terkalibrasi, terencana, dan terkomunikasikan dengan baik untuk memastikan sasaran inflasi inti tercapai lebih awal, yaitu pada semester I 2023.

Kedua, BI akan mempertahankan sikap kebijakan makro prudensial yang akomodatif untuk mendorong penyaluran kredit dan pembiayaan perbankan kepada sektor prioritas dan UMKM, sehingga mempercepat pemulihan ekonomi nasional sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan serta membangun ekonomi dan keuangan yang hijau dan inklusif.

Ketiga, kebijakan sistem pembayaran. Untuk mempercepat integrasi ekonomi dan keuangan digital, mengembangkan kerja sama sistem pembayaran lintas batas dan mengembangkan Rupiah Digital sesuai tahapan yang digariskan dalam Buku Putih yang diluncurkan dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2022.

Digitalisasi sistem pembayaran dirancang sesuai dengan Cetak Biru Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 berdasarkan 'Satu Bahasa, Satu Bangsa, Satu Tanah Air'.

Keempat, melakukan pendalaman pasar uang dan pasar valas, akan dipercepat sesuai dengan Cetak Biru Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2025.

Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat transmisi kebijakan, mengembangkan infrastruktur pasar uang serta instrumen keuangan yang modern dan berkelas dunia, termasuk keuangan berkelanjutan.

Kelima, mengembangkan kebijakan ekonomi-keuangan yang inklusif dan hijau. Program inklusi keuangan dan ekonomi yang menargetkan UMKM akan diperluas seiring dengan keuangan syariah, termasuk melalui digitalisasi, dan membuka pasar domestik dan ekspor.

Sinergi dan inovasi

Di samping kebjakan nasional, sinergi dan inovasi menjadi kunci prospek ekonomi Indonesia 2023, sehingga ketahanan dan kebangkitan ekonomi tetap terjaga.

Untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi pada 2023, pemerintah telah berkomitmen untuk membangun koordinasi yang erat dengan berbagai kementerian/lembaga (KL), sehingga terjalin kerjasama sinergis dan inovasi yang memperkuat seluruh sendi-sendi pereknomian.

Untuk menjaga terkendalinya inflasi nasional, misalnya, pemerintah melalui BI bekerja sama secara sinergis dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) serta Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Dan, untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, sekaligus menghidupkan kembali penyaluran kredit/pembiayaan kepada pelaku usaha di sektor prioritas guna mendorong pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan ekspor barang dan jasa sambil meningkatkan inklusi ekonomi dan keuangan dikembangkan koordinasi sinergis antara BI, Kementerian Keuangan, dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan, pemerintah melalui Kemenkop UKM, Kemenparekraf dan Kominfo, terus menguatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), BUMDes dan pelaku ekonomi kreatif untuk bertranformasi dengan memanfaatkan teknologi digital.

Digitalisasi UMKM dapat menjadi penopang perekonomian pada 2023 dan seterusnya.

Saat ini ada 21 juta atau sekitar 32 persen dari total 64 juta UMKM di Indonesia yang memanfaatkan teknologi digital.

Ekonomi digital Indonesia diproyeksikan tumbuh 20 persen dari 2021 sampai 2025 menjadi 164 miliar dollar AS. Dan diprediksi akan mencapai 330 miliar dollar AS pada 2030 dengan e-commerce sebagai pendorong utama.

Perkembangan ekonomi digital tanah air juga dapat dilihat dari total investasi di Indonesia pada platform digital yang merupakan terbesar di Asia Tenggara mencapai sekitar 38,7 persen.

Supaya memiliki perekonomian yang tangguh selama tahun 2023 dan seterusnya, pemerintah juga terus memperkuat kerja sama internasional.

Melalui BI misalnya, pemerintah terus memperkuat kerja sama keuangan internasional dengan bank sentral dan otoritas di negara mitra lainnya. Tujuannya adalah untuk mendorong perdagangan dan investasi di sektor prioritas bersinergi dengan lembaga terkait.

Di tingkat Asean misalnya, pemerintah juga terus membangun kerja sama sinergis dengan ekonomi dengan sesama anggota Asean.

Bahkan, pemerintah bertekad untuk memastikan keberhasilan Keketuaan Asean Indonesia pada tahun 2023, khususnya dalam urusan integrasi keuangan.

Kita berharap, kiranya proyeksi optimistis dan bauran kebijakan nasional yang diambil pemerintah, membuat kita semakin leluasa menjalankan aktivitas ekonomi, sehingga langkah pemulihan, kebangkitan dan pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia tetap terjaga.