Tarif KRL untuk Orang Kaya Bisa Tembus Rp 15.000 Jika Tak Disubsidi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memastikan tidak ada kenaikan tarif Kereta Rel Listrik (KRL) pada tahun 2023 mendatang.

"Kalau (tarif) KRL enggak naik, Insya Allah sampai 2023 enggak naik, tapi nanti ada pakai kartu," kata Budi dalam Jumpa Pers Akhir Tahun 2022 di Gedung Kemenhub, Jakarta, Selasa (27/12/2022).

Kendati demikian, Budi mengatakan, bagi masyarakat yang berpenghasilan tinggi akan dikenakan penyesuaian tarif KRL.

"Yang berdasi, yang kemampuan finansialnya tinggi mesti bayarnya lain. Jadi kalau average sampai 2023 kita rencanakan tidak naik ya," ujarnya.

Lantas, berapa kisaran kenaikan tarif KRL untuk orang kaya?

Dalam kesempatan yang sama, Budi mengatakan, saat ini, tarif KRL masih mendapatkan subsidi atau Public Service Obligation (PSO) sehingga tarif menjadi sekitar Rp 3.000-4.000.

"Saya memberikan ilustrasi di semua sektor kalau semua subsidi itu didapat kepada masyarakat. Contoh, bayangkan, di Jakarta kita semua menggunakan KRL itu hanya berapa Rp.3.000-Rp 4.000," kata Budi.

Budi mengatakan, jika tarif KRL tidak mendapatkan subsidi, tarif normal akan menjadi Rp 10.000-15.000.

"Itu cost-nya mungkin bisa Rp 10.000, bisa Rp 15.000," ujarnya.

Budi mengatakan, pihaknya berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo akan memilah-milah, mereka yang lebih berhak untuk mendapat subsidi tarif KRL.

Dengan begitu, kata dia, masyarakat yang memiliki kemampuan finansial lebih baik akan membayar lebih besar dari tarif normal KRL.

Menurut Budi, langkah ini bisa membuat subsidi lebih tepat sasaran.

"Jadi mereka yang tidak berhak harus membayar lebih besar dengan membuat kartu mereka yang bisa membayar karena  kalau itu berhasil subsisi itu bisa kita berikan kepada sektor yang lain," ucap dia.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Perkeretaapian tengah mengkaji pilihan kartu yang akan dimanfaatkan penumpang untuk perjalanan Kereta Rel Listrik (KRL).

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan, langkah tersebut dilakukan agar subsidi tarif KRL tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan.

"Saat ini kami tengah mengkaji pilihan-pilihan kartu perjalanan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan membayar," kata Adita dalam keterangan tertulis, Kamis (29/12/2022).

Adita mengatakan, tarif KRL masih mendapatkan subsidi atau Public Service Obligation (PSO) untuk memastikan tarif tetap terjangkau dan pelayanan yang baik.

Ia mengatakan, meski adanya kenaikan biaya operasional, belum ada rencana untuk menaikkan tarif KRL.

"Agar besaran PSO tetap dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan," ujarnya.