Pemerintah Tarik Utang Rp 688 Triliun Sepanjang 2022

Selain itu, realisasi penarikan utang tahun lalu juga turun 20,9 persen dibandingkan realisasi di 2021 yang sebesar Rp 870,5 triliun.

"Pada APBN awal direncanakan lebih dari Rp 900 triliun, di Perpres (98/2022) disebutkan Rp 943 triliun dan realisasinya di Rp 688 triliun atau 73 persen, turun 20,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya," jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Selasa (3/1/2023).

Seiring dengan turunnya penarikan utang di tahun lalu, penerbitan surat berharga negara (SBN) mengalami penurunan. Sepanjang 2022, Kemenkeu menerbitkan SBN (neto) sebesar Rp 658,8 triliun, turun 24,9 persen dibandingkan 2021 yang mencapai Rp 877,5 triliun.

Realisasi penerbitan SBN di tahun lalu juga hanya mencapai 68,5 persen dari target dalam Perpres 98/2022 yang sebesar Rp 961,4 triliun.

Sementara untuk penarikan utang dari pinjaman (neto) justru mengalami kenaikan. Tercatat realisasinya di sepanjang 2022 mencapai Rp 29,7 triliun, naik 526,4 persen dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 7 triliun.

Realisasi pinjaman tersebut juga melampaui target dalam Perpres 98/2022 yang sebesar Rp 17,7 triliun atau mencapai 167,9 persen.

"Jadi dilihat dari pembiayaan ini, kita dalam situsasi yang jauh lebih sehat dan terkendali. Penerbitan SBN yang jauh lebih rendah untuk menstabilkan dan menyehatkan APBN kita," ucap Sri Mulyani.

Pembiayaan utang di 2022 tersebut dilakukan untuk menutup defisit, membiayai investasi pemerintah pada BUMN dan BLU guna percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Di sisi lain, kebutuhan pembiayaan utang pemerintah sepanjang 2022 turut dibantu oleh Bank Indonesia (BI). Hal ini seiring dengan upaya penanganan kondisi perekonomian di masa pandemi Covid-19.

Tercatat, pembelian SBN oleh BI di pasar perdana pada tahun lalu mencapai Rp 273,11 triliun yang terdiri dari pembelian dalam rangka SKB I sebesar Rp 49,11 triliun dan SKB III sebesar Rp 224 triliun.

"Tahun 2022 adalah tahun terakhir pemerintah bersama BI sepakat untuk menangani pandemi melalui SKB I,II,III. Jadi pembiayaan dari BI dimungkinkan karena situasi yang dianggap tidak biasa atau luar biasa," tutup bendahara negara tersebut.