Simak, Ini Kelompok yang Bisa Ikut Kartu Prakerja 2023

Penyesuaian tersebut di antaranya besaran bantuan yang diterima, bentuk pelatihan, hingga kelompok yang diperbolehkan mendaftar Kartu Prakerja 2023.

Program Prakerja tahun ini menargetkan capaian hingga satu juta penerima. Lantas, siapa saja yang bisa mengikuti Prakerja 2023?

Kelompok yang bisa mendaftar Prakerja 2023

Berkaca dari pelaksanaan program yang telah berjalan, Kartu Prakerja ditujukan untuk masyarakat berusia di atas 18 tahun, yang sedang tidak menempuh pendidikan formal.

Selain itu, penerima bansos dari kementerian/lembaga lainnya seperti Bantuan Sosial Upah (BSU), Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM), dan Program Keluarga Harapan (PKH) diperbolehkan untuk menjadi peserta.

Hal ini dikarenakan program Prakerja 2023 akan berfokus pada peningkatan kompetensi kerja bagi para penerimanya.

Sebagai informasi, program Prakerja sebelumnya melarang peserta dari kelompok pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI/Polri, kepala desa dan perangkat desa, serta Direksi/Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN atau BUMD.

Anggaran Kartu Prakerja 2023

Program Kartu Prakerja dengan skema normal akan dimulai di triwulan pertama tahun 2023. Tahap awal pelaksanaannya dialokasikan anggaran sebesar Rp 2,67 triliun untuk mencapai target sebanyak 595 ribu orang.

Sementara itu, pemerintah akan mengajukan tambahan kebutuhan anggaran sebesar Rp 1,7 triliun untuk sisa target sebesar 405 ribu orang.

Penerima program akan memperoleh bantuan yang lebih banyak dibandingkan sebelumnya, yaitu senilai Rp 4,2 juta per orang dengan rincian sebagai berikut:

Pelaksanaan pelatihan Prakerja 2023

Pelaksanaan pelatihan program Prakerja 2023 mengalami penyesuaian, dan tidak akan hanya diselenggarakan secara online, melainkan akan terlaksana juga secara luring maupun bauran.

Pelatihan luring dimulai di provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.

Selain terdapat penyesuaian pelaksanaannya, pemerintah akan meningkatkan batas minimal durasi pelatihan menjadi 15 jam.

Terkait implementasi skema normal, akan menyasar sejumlah bidang pelatihan keterampilan tertentu yang dibutuhkan masa kini dan mendatang.