Anggota Komisi VII DPR RI: MyPertamina Salah Satu Cara Kendalikan Distribusi BBM Bersubsidi

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, saat ini 80 persen BBM jenis Pertalite dinikmati masyarakat mampu, sementara 89 persen solar bersubsidi dinikmati dunia usaha dan masyarakat mampu.

Menurut anggota Komisi VII DPR RI, Abdul Kadir Karding, hal ini merupakan fakta yang harus segera direspon oleh pemerintah agar dapat memperbaiki implementasi penataan distribusi BBM bersubsidi dan masyarakat yang tidak mampu dapat menikmati subsidi energi.

"Pentingnya pengendalian penggunaan BBM bersubsidi adalah karena negara telah mengalokasikan anggaran subsidi dalam APBN, sehingga implementasinya harus tepat guna dan tepat sasaran," kata Karding dalam diskusi Optimalisasi MyPertamina untuk BBM Subsidi Tepat Sasaran, di Universitas Persada Indonesia YAI Jakarta, Kamis (12/1/2023).

Menurut dia, berapa pun anggaran yang digelontorkan untuk BBM bersubsidi ke masyarakat pasti akan habis, jika subsidi tidak tepat sasaran. Jadi, harus diatur pendistribusiannya pada kota-kota tertentu dan mekanisme penggunaannya oleh masyarakat.

"Di sinilah pemerintah membutuhkan sebuah sistem," lanjut Karding.

Karding menambahkan, MyPertamina adalah salah satu jalan untuk mengendalikan pembelian BBM bersubsidi, karena masyarakat harus menggunakan aplikasi ini untuk membeli Pertalite atau pun Solar bersubsidi.

Menurutnya, melalui aplikasi MyPertamina, semua penggunaan BBM bersubsidi dapat dikontrol dan meminimalisasi tidak sampainya BBM bersubsidi kepada yang berhak.

Sementara itu, Corporate Secretary PT Pertamina Patra, Irto Ginting mengatakan, pengguna BBM bersubsidi harus mendaftarkan kendaraannya di website subsiditepat.mypertamina.id.

Nantinya pelanggan akan mendapatkan QR Code sebagai bukti bahwa mereka layak mengonsumsi BBM bersubsidi tersebut.

"Jadi, tidak wajib punya aplikasi MyPertamina. Saat ini QR Code Subsidi Tepat ini juga masih sebatas uji coba, untuk menguji kesiapan sistem dalam mencocokan data kendaraan dengan volume yang disalurkan," jelasnya.

Irto juga berharap agar QR Code MyPertamina akan disesuaikan lagi penerapannya dengan revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, tentang distribusi BBM bersubsidi.

Dengan penyesuaian tersebut, penyaluran BBM bersubsidi akan dapat terkontrol dan menghasilkan data yang transparan. Walaupun penggunaan MyPertamina saat ini masih sebatas uji coba, namun respon masyarakat cukup positif.

"Hal ini terlihat dari jumlah pendaftar per hari yang mencapai 28.000 orang sejak November 2022 silam. Selain pendaftar, transaksi menggunakan QR Code juga berjalan baik di wilayah uji coba," lanjut Irto.

"Sejak dimulainya uji coba, hingga saat ini total pendaftar di website subsiditepat.mypertamina.id sudah mencapai 3,5 juta," tambah Irto.

Pembelian produk Pertamina melalui MyPertamina juga dapat dilakukan dengan transaksi nontunai, bahkan konsumen bisa mendapatkan penawaran-penawaran lain, termasuk harga khusus untuk produk nonsubsidi dan berbagai hadiah menarik yang biasanya dilakukan setiap tahun, seperti MyPertamina Fair.