Tahun 2023, Kementerian Kelautan dan Perikanan Punya Anggaran Rp 6,29 Triliun

Angka tersebut merupakan jumlah yang telah dikenakan pemotongan untuk pencadangan anggaran atau automatic adjustment sebesar Rp 468,17 miliar.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, adanya automatic adjustment itu tidak akan berpengaruh pada kegiatan yang ada di kementerian.

"Automatic adjustment tersebut tidak akan menggangu pelaksanaan kegiatan prioritas untuk masyarakat," ujar dia dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Selasa (17/1/2023).

Adanya automatic adjustment tersebut dilakukan berdasarkan surat Menteri Keuangan nomor S1040/MK.02/2022 tanggal 9 Desember 2022.

Semula, KKP memiliki anggaran alokasi 2023 sebesar Rp 6,76 triliun. Rincian anggaran tersebut terdiri dari upiah murni Rp 6,46 triliun, pinjaman hibah luar negeri Rp 77,15 miliar, penerimaan negara bukan pajak Rp 160,55 miliar, dan badan layanan umum Rp 7,47 miliar.

Lebih lanjut, Trenggono menyampaikan KKP juga akan menggelontorkan program bantuan pemerintah pada tahun 2023 untuk meningkatkan kesejahteraaan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah, pemasar, petambak garam, serta masyarakat pesisir lainnya.

"Akan dilaksanakan oleh 7 unit kerja eselon satu di Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP), ujar dia.

Rincian anggaran

Adapun secara rinci, alokasi anggaran untuk bantuan yang akan disalurkan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap akan memberikan bantuan kepada masyarakat sebesar Rp 128,5 miliar, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebanyak Rp 5,5 miliar, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Lauts sebesar Rp 11,8 miliar, dan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sebanyak Rp 251,2 miliar.

Selain itu, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan memiliki anggaran bantuan sebesar Rp 53,5 miliar, kemudian Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan sebesar Rp 12,9 miliar, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 24,7 miliar, dan BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) sebanyak Rp 5,5 miliar.