Komisi IV DPR Minta KKP Perhatikan Demo Nelayan yang Tolak Besaran Pajak Tangkapan Ikan

Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Sudin mengatakan, demo ini banyak dilakukan di daerah pantai utara Pulau Jawa seperti Pati, Rembang, Batang dan Tegal.

"Yang menolak pajak penangkapan ikan sebesar 10 persen. Pungutan tersebut dianggap merugikan nelayan," kata dia dalam rapat kerja KKP dengan Komisi IV DPR RI, Selasa (17/1/2023).

Ia menambahkan, nelayan merasa ketentuan tersebut merugikan lantaran biaya operasional penangkapan ikan menjadi tinggi.

Selain itu, ia bilang, ada juga nelayan yang melakukan demo terkait wacana penangkapan ikan terukut (PIT). Hal ini lantaran aturan terkait PIT ini masih dianggap belum jelas aturan yang akan di berlakukan.

"Kurangnya sosialisasi, seperti pemberian kuota tangkapan ikan kepada korporasi atau institusi asing," imbuh dia.

Menurut dia, yang diperlukan adalah pendalaman materi penangkapan ikan terukur. Komisi IV DPR RI sendiri mengusulkan adanya focus group discussion (FGD) untuk mendapatkan gambaran secara umum terkait PIT.

"Agar nanti ketika komisi IV DPR RI kembali ke daerah masing-masing dapat menyosialisasikan (PIT)," pungkas dia.

Kuota tangkap ikan

Sebelumnya, Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Muhammad Zaini menuturkan, Penangkapan Ikan Terukur (PIT) nantinya nelayan kecil boleh mengajukan berapapun kuota penangkapan yang dibutuhkan. KKP juga memberdayakan nelayan kecil dengan membangun kampung-kampung nelayan.

"Kalau zona nelayan kecil dibagi jalur, yang pertama itu 0-4 mil itu hanya untuk nelayan kecil yang kapalnya di bawah 5 gross tonnage (GT), yang di atas itu tidak boleh ke zona itu, untuk melindungi yang kecil. Namun kalau yang 5 GT mau ke zona atasnya dipersilakan, tetapi harus memenuhi aspek keamanan dan keselamatan," urai dia.

Sementara, Zaini bilang, zona dua diperuntukan untuk kapan sampai ukuran 30 GT.

"Jadi jalur itu bukan untuk menghabisi yang kecil, tapi justru melindungi yang kecil. Yang sekarang banyak salah paham itu kan seakan-akan pemerintah akan mendatangkan kapan-kapal besar sehingga yang kecil akan dihabisi, itu tidak benar," tegas dia.

Selain itu, pihaknya juga akan menemui nelayan terkait dengan tuntutan untuk meninjau kembali besaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pascaproduksi sebesar 5 dan 10 persen.