Komisi IV DPR RI Minta KKP Penuhi Kebutuhan Solar Bersubsidi untuk Nelayan

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memperhatikan kekurangan solar bersubsidi untuk nelayan tradisional di beberapa daerah.

Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Sudin mengatakan, kelangkaan solar bersubsidi ini membuat nelayan kesulitan melaut.

"Khususnya di daerah kepulauan dan sentra-sentra nelayan," kata dia dalam rapat kerja KKP dengan Komisi IV DPR RI, Selasa (17/1/2023).

Ia menambahkan, penanganan terkait kurangnya solar bersubsidi untuk nelayan ini telah dibahas sejak tahun lalu. Namun demikian, realisasi pembangunan stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan hingga saat ini belum maksimal.

Sudin berpesan, program tersebut dapat disinergikan dengan pemerintah daerah setempat.

"Pemerintah kabupaten dapat menyediakan tanah, silakan kalau ada investor yang mau membuat stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan," imbuh dia.

Ia menegaskan, harapannya program ini dapat dilaksanakan di luar uang yang berasal dari pemerintah.

"Jangan semua pakai uang pemerintah," tegas dia.

Pada tahun lalu, KKP telah berkoordinasi dengan PT Pertamina (Persero) dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk memenuhi kebutuhan pasokan bahan bakar minyak (BBM) subsidi untuk nelayan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, pihaknya sudah membuat daftar kebutuhan BBM bersubsidi untuk nelayan dan telah disampaikan kepada BPH Migas dan Pertamina.

“Mudah-mudahan, dalam waktu yang tidak lama, masalah ini sudah bisa diatasi,” ujar Trenggono dalam keterangan resmi, Minggu (11/9/2022).