KKP Berikan Akses Pembiayaan Rp 10,49 Triliun untuk 328.086 Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan

Plt Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Ishartini mengatakan, pembiayaan ini bersumber dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 9,97 triliun dan Kredit Ultra Mikro (UMi) dari Permodalan Nasional Madani (PNM) sebesar Rp 525,7 miliar.

"Capaian pembiayaan usaha dari lembaga keuangan ini tumbuh 22,55 persen dibanding tahun sebelumnya (2021) yang mencapai Rp 8,56 triliun untuk 358.048 debitur," ujar dia dalam siaran pers, dikutip Rabu (18/1/2023).

Ia menambahkan, rincian realisasi pembiayaan tersebut menyasar 93.217 pembudidaya dengan total Rp 3,54 triliun.

Kemudian ada realisasi pembiayaan sebanyak 76.047 debitor usaha pemasaran hasil perikanan sebesar Rp 3,33 triliun.

Lalu, akses pembiayaan diberikan kepada sebanyak 127.705 debitor penangkapan ikan sebesar Rp 2,55 triliun. Terakhir pembiayaan dilakukan untuk sebanyak16.199 debitor usaha jasa perikanan sebesar Rp 728,21 miliar.

"Kami pastikan juga 6.876 pengolah hasil perikanan mendapat pembiayaan sebesar Rp 325,47 miliar dan 80 debitor usaha pergaraman mendapat pembiayaan Rp 9,98 miliar di tahun 2022," imbuh dia.

Ke depan dia berharap, serapan KUR dan UMi tersebut bisa berdampak pada perekonomian sekaligus menimbulkan efek pengganda di lingkungan sekitar penerima program.

Ia juga berharap, ada kerja sama yang baik dengan lembaga keuangan untuk melakukan monitoring pembiayaan usaha supaya penyaluran tepat guna dan menjaga debitur bisa mengembalikan tepat waktu.

Sebagai informasi, Ditjen PDSPKP menempatkan Tenaga Pendamping Usaha Kelautan dan Perikanan (TPUKP) di 34 provinsi. Mereka bertugas memberikan pendampingan manajemen dan literasi keuangan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan utamanya skala mikro dan kecil.

Dalam pelaksanaanya, para TPUKP ini ditempatkan di lokasi-lokasi prioritas untuk mendukung Kampung Budidaya, Kampung Nelayan Maju, Klaster Daya Saing, sentra pengolahan, serta lokasi prioritas KKP lainnya.

"Tugas utama TPUKP ini diantaranya adalah mengubah pelaku usaha dari unbankable menjadi bankable atau gampangannya gini, biar UMKM ini bisa mengakses pembiayaan di lembaga keuangan," tutup dia.