Atasi Persoalan "Backlog", Pemerintah Sudah Kucurkan Rp 79,77 Triliun untuk Pembiayaan Perumahan

Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rionald Silaban mengatakan, kucuran dana tersebut dimaksudkan untuk membantu pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sehingga dapat mengatasi persoalan backlog perumahan.

Backlog perumahan adalah jumlah kekurangan rumah yang didapat dari selisih antara jumlah kebutuhan akan rumah dengan jumlah rumah yang ada.

Ia mengatakan berdasarkan data BPS, saat ini backlog kepemilikan rumah capai 12,7 juta. Data yang menunjukkan masih tingginya kebutuhan akan rumah di Indonesia, maka pemerintah pun berupaya untuk memenuhinya.

"Perhatian pemerintah terkait dengan MBR sangat besar, sejak tahun 2010 pemerintah telah mengalokasikan total Rp 79,77 triliun, bahkan dalam 2 tahun terkahir nilainya sekitar Rp 20 triliun. Ini untuk membiayai sekitar 1,16 juta unit rumah," ungkap Rionald dalam acara Penandatanganan MoU Ekosistem Pembiayaan Perumahan, Rabu (25/1/2023).

Adapun bantuan pendanaan untuk KPR skema FLPP tersebut dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Menurutnya, sektor perumahan memiliki peranan penting bagi perekonomian nasional, oleh sebab itu pemerintah berupaya menjaga pertumbuhan sektor ini.

"Sektor perumahan diharapkan mendorong perutmbuhan ekonomi karena dia memiliki multiplier effect yang sangat tinggi terhadap sektor yang lain," katanya.

Selain melalui skema FLPP, kata Rionald, pemerintah mendukung pengembangan sektor perumahan dengan pemberian penyertaan modal negara (PMN) kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau PT SMF sejak 2017 sebesar Rp 7,8 triliun.

Tak hanya itu, suntikan modal berupa PMN juga diberikan kepada Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) senilai Rp 1,5 triliun pada akhir tahun lalu. Serta dalam rights issue PT Bank Tabungan Negara Tbk (Persero) atau BTN, pemerintah berpartipisasi senilai Rp 2,48 triliun.

Maka dengan beragam anggaran yang digelontorkan pemerintah baik melalui skema FLPP maupun suntikan PMN kepada BUMN, diharapkan mampu mengatasi persoalan backlog perumahan di Indonesia.

"Jadi backlog perumahan sekitar 12,7 juta, sehingga ini merupakan suatu tantangan karena rasio KPR Indonesia adalah termasuk yang rendah," kata Rionald.