Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Luhut: Saya Ngomong soal OTT, Ada yang Marah-marah

Hal itu ia sampaikan di acara Saratoga Investment Summit yang berlangsung secara hybrid, Kamis (26/1/2023).

"Saya ngomong soal OTT, pada marah-marah. Ingat ya, manusia itu punya sifat jelek, sifat baik. Genetik makanya ada agama. Setelah ada agama, ada dibikin peraturan perundang-undangan. Enggak cukup, sekarang ada teknologi," katanya secara virtual.

"Untuk supaya manusia itu dihambat sifat-sifat malingnya itu. Kalau itu dibuat sistem yang baik maka korupsi itu pasti kecil. Kalau korupsi kecil, maka OTT kurang. Negara yang bermartabat ada enggak yang OTT?" sambung dia.

Mantan Menko Polhukam mengatakan OTT seharusnya tidak perlu dibanggakan. ia menilai yang perlu diupayakan adalah cara agar tidak ada lagi OTT atau pejabat yang melakukan korupsi.

"Kita katanya hebat masuk OTT terus, masa kita bangga lihat OTT. Karena kebodohan kita tidak membangun ekosistem yang bagus. Sekarang Presiden perintahkan bangun ekosistem yang bagus, ya kita bangun. Sekarang Anda cek, ada enggak kepala daerah 6 bulan terakhir ditangkap OTT karena APBD? Coba tolong cek. Atau bikin data, turun enggak? pasti menurun (datanya)," ujar Luhut.

Sebelumnya, pernyataan kontroversi Luhut mengenai OTT pernah disampaikannya ketika memberikan sambutan dalam acara peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024. Luhut mengatakan OTT tidak perlu lagi dilakukan jika digitalisasi di berbagai sektor diberlakukan, termasuk E-katalog.

Menurut Luhut, digitalisasi akan mempersulit orang untuk korupsi.

"Karena ini mengubah negeri ini, kita enggak usaha bicara tinggi-tinggilah, kita OTT-OTT itu kan enggak bagus sebenarnya, buat negeri ini jelek banget," kata dia.

Pernyataan itu lantas banjir kritik dari sejumlah pihak, tak terkecuali Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Menurut Ma'ruf, OTT masih dibutuhkan untuk menindak kejahatan korupsi sepanjang pendidikan dan pencegahan korupsi belum maksimal.

"Kalau ini masih belum berhasil, pendidikan dan pencegahan, mungkin akibatnya akan ada penindakan," kata Ma'ruf seusai Anugerah Revolusi Mental di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (21/12/2022).

Terpisah, juru bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri menegaskan pemberantasan kasus korupsi tidak hanya sebatas pada penindakan, tetapi juga pencegahan dan pendidikan.

Ia menuturkan, ketika KPK melakukan tangkap tangan maupun menindak korupsi kepala daerah, pihaknya juga segera melakukan upaya pencegahan.

“(Setelah OTT) KPK segera bergegas melakukan berbagai upaya Pencegahan ataupun pendekatan pendidikan antikorupsinya,” ujar Ali.

https://money.kompas.com/read/2023/01/26/202735826/luhut-saya-ngomong-soal-ott-ada-yang-marah-marah

Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke