Sri Mulyani Ungkap 18 Juta Pelaku UMKM Belum Pernah Mendapatkan Pembiayaan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, tercatat lebih dari 45 juta UMKM masih membutuhkan tambahan pembiayaan dan baru 12 juta UMKM memiliki pembiayaan yang cukup.

Dari 45 juta pelaku UMKM yang butuh tambahan pembiayaan itu, sebanyak 18 juta pelaku UMKM termasuk nasabah ultra mikro yang belum mendapatkan akses pembiayaan.

Bahkan 5 juta UMKM masih bergantung pada pembiayaan melalui renternir. Padahal pinjaman melalui renternir membuat para pelaku UMKM harus membayar biaya bunga yang sangat tinggi.

"Hanya sedikit yang enjoying subsidies lending yang dibiayai oleh pemerintah," ujarnya saat penutupan acara BRI Microfinance Outlook 2023, Kamis (26/1/2023).

Perbankan diminta kucurkan kredit UMKM

Oleh karena itu, dia meminta lembaga keuangan seperti perbankan untuk memberikan kredit yang lebih banyak lagi kepada UMKM. Selain itu juga ikut

Terlebih, kata dia, perbankan tetap akan mengantongi keuntungan dengan menyalurkan kredit ke pelaku UMKM. Mengingat 5 juta dari mereka bersedia meminjam dari renternir yang memberikan bunga yang sangat tinggi.

Namun tidak hanya sekedar membiayai, dia juga meminta perbankan untuk ikut berkontribisi meningkatkan produktivitas UMKM dengan memberdayakan mereka.

"Kalau membuat dia hanya sekedar memutar uang, pasti. Tapi kalau kita bicara tentang kesejahteraan yang naik, kita bicara tentang prosperity yang lebih baik. Berarti kita harus meningkatkan productivity, quality dan itu kerjaan banyak banget karena we are talking about 65 juta pelaku," jelasnya.

Pemerintah Siapkan Rp 45,8 Triliun untuk Belanja UMKM

Dia bilang, pekerjaan rumah untuk mendorong pembiayaan dan produktivitas UMKM ini diperlukan sinergi semua pihak, termasuk pemerintah.

Untuk itu, pemerintah pada thun ini menaikkan anggaran belanja untuk UMKM mencapai Rp 45,8 triliun, lebih tinggi dibandingkan anggaran belanja UMKM 2022 yang hanya Rp 30,8 triliun.

"Tahun 2023 ini kita naikkan seluruh belanja di dalam rangka untuk UMKM mencapai Rp 45,8 triliun. Ini sudah termasuk mengcover berbagai subsidi bunga dan juga di dalam rangka untuk penjaminan," ungkapnya.