Beralihnya Tim Pengelolaan Food Estate Humbahas dari Kementan ke Kemenko Marves

JAKARTA, KOMPAS.com - Proyek lumbung pangan alias food estate di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara, semula dikelola oleh Kementerian Pertanian (Kementan) kini berahli ke Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Marves).

Proyek food estate yang dibuka baru seluas 215 hektar itu bertujuan untuk membangun kawasan sentra pangan khususnya produk hortikultura yang rentan menyumbang inflasi nasional, utamanya bawang merah, bawang putih, dan kentang.

Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) Prihasto Setyanto mengatakan, keterlibatan Kementan dalam proyek tersebut dimulai sejak perencanaan desain kawasan, pembukaan lahan, penanaman hingga Musim Tanam (MT) 1, dan peningkatan kapasitas SDM petani yang tengah berlangsung dari september 2020 hingga April 2021.

Kemudian dialihkan ke Kemenko Marves sebagai tim pengelola operasional lapangan dan Bupati Humbahas sebagai penanggung jawab.

"Sudah, sudah dialihkan dari 2021," ujar Prihasto saat ditemui Kompas.com, di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara, Kamis (26/1/2023).

Menurut Prihasto pengalihan tim ini dilakukan agar mendorong Pemerintah Daerah untuk mengambil tugasnya lantaran masih di kawasan daerahnya.

"Ya supaya mungkin Pemerintah Daerah lebih fokus. Kan enggak mungkin Pemerintah Pusat terus. Penanggung jawabnya Bupati. Tahun ini Kementan udah enggak megang," kata Prihasto.

Prihasto juga mengatakan, penunjukan penanggung jawab serta tim pengelola operasional ini dilakukan menyusul dikeluarkannya surat Menko Marves Nomor B-1856/Menko/Marves/AJ.00/IV/2021 per tanggak 28 April 2021.

Dalam surat itu dijelaskan bahwa pengelolaan kawasan food estate Humbahas itu dilaksanakan oleh tim transisi yang dipimpin oleh Bupati Humbahas sebagai Penanggung Jawab Pengembangan dan pengelolaannya di bawah arahan Tenaga Ahli Menko Marves Van Basten Pandjaitan sebagai Manajer Lapangan.

"Guna kelancaran pelaksanaan tugas tersebut, Bupati Humbahas dibantu oleh Van Basten Pandjaitan yang bertindak sebahai manajer lapangan Food Estate Humbahas," bunyi surat penunjukan tersebut yang langsung ditandatangani oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.

Sementara itu, Tenaga Ahli Menko Marves Van Basten Pandjaitan yang juga bertindak sebagai Manajer Lapangan mengatakan, perahlian atau transisi penangung jawab serta pengelolaan dilakukan agar seluruh pihak yang terkait dalam proyek pemerintah tersebut berada dalam satu payung hukum yang sama.

"Kami bertugas mengintegrasikan supaya para pihak ini ada peran, misalkan yang kami sekarang utamakan dari pemerintah itu bagaimana penyediaan infrastruktur air, jaringan jalan, dan juga alsintan. Jadi kan punya unsul Kementrian PUPR, ada usul dari Kementan. Itu nanti jadi satu payung, dalam organisasi putusan Bupati ada, pak Dirjen Horti ada, Deputi Marves ada, Bupati sebagai penanggung jawab dan ada saya sebagai tim operational lapangan," jelasnya.

Lebih lanjut, Van Basten mengatakan, dengan adanya tim transisi tersebut, skema yang dikembangkan nantinya adalah kemitraan antara kelompok tani dengan investor atau offtaker.

Dengan adanya skema mitra, menurut dia, akan sama-sama memberikan keuntungan yakni petani akan mendapatkan bantuan modal atau benih, sementara investor atau offtaker bisa menyerap hasil panen dari petani dengan tarif yang ditentukan.

"Untuk membina hamparan ini tentunya tadi enggak mungkin pakai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) jadi kita harus cari mitra, mitra pun butuh legal standing. Legal standing ini lah nnti harus ada pengelola officialy," ungkapnya.

Vas Basten memaparkan, pihaknya ke depannya juga akan menerapkan 4 skema kemitraan kepada petani.

Skema pertama adalah investor atau offtaker akan menyerap seluruh hasil budidaya petani sesuai dengan benih yang mereka pinjamkan.

"Lalu skema yang kedua adalah semua ditanggung oleh investor misal biaya budidaya kentang anggaplah Rp 130 juta yaudah mereka semua kasih Rp 130 juta. Nah kemudian Rp 130 juta ini sendiri kan sudah ada pekerja. Nah jadi kalau petaninya tadi kerja sebagai tenaga kerja petani, biaya hariannya dia dari budidaya saja udh dapat kalau misalkan di sini anggaplah Rp 80.000-90.000 perharinya berarti kalau dia kerja selama 25 hari mungkin sudah dapat Rp 1,8 juta," jelasnya.

Lalu, skema ketiga dijelaskan dia adalah apabila sudah ada pengelola kawasan, pihaknya akan membuat lahan percontohan yang dikerjasamai dari luar kota hingga luar negeri.

"Kami lagi buat juga di sini ada research center pusat penelitian benih dan juga teknologi pertanian dan herbal. Ini akan bermitra supaya di pusat percontohan ini nanti di dalam kawasan ini pengelola kawasan ini juga punya lahan sendiri untuk mereka buat traning center. Kalau ada hasil traning center ini agar dikelola untuk membiayai tim penyuluhnya. Dia bisa memodali petani klau ada yg kurang modal," bebernya.

Sementara skema yang keempat adalah akan membuka kesempatan untuk hilirisasi down streaming industri yang tujuannya untuk menambah nilai.

"Misal untuk pendingin, tentu nya kentang lalu misalnya kita punya sayur anggaplah kol kubis, kalau kita bisa sortir tadinya misal petani pergi ke penjual luar lalu kita katakan jangan sampai ke tengkulak harganya nah begitu masuk ke packing house itu bisa grading. Misal kualitas C yang paling jelek harganya anggaplah Rp 3.000, yang medium ada Rp 8.000.Ini ada guna nya packing house apa jadi ada added velue bagi petani," jelas dia.

Adapun offtaker yang saat ini ikut dalam proyek lumbung pangan ini di antaranya adalah PT Panaraya dan PT Indofood.

Untuk diketahui juga, dari total 215 hektar lahan yang dibuka, yang produktif dikelola petani baru mencapai 165 hektar. Sementara target lahan yang ingin dibuka mencapai 1.000 hektar.