Antisipasi Ancaman Krisis pada 2023, Sri Mulyani Pastikan Dukungan Fasilitas dan Insentif untuk Pelaku Usaha

CIKARANG, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, perlu adanya kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan pelaku usaha untuk bisa menghadapi tantangan ekonomi pada 2023. Pemerintah pun memberikan sejumlah insentif untuk dunia usaha guna menjaga momentum pemulihan.

Hal itu diungkapkannya saat melakukan kunjungan kerja ke Cikarang pada Jumat (27/1/2022). Sri Mulyani berdialog dengan para pelaku usaha di wilayah Cikarang, Bekasi, dan Purwakarta, serta meninjau Cikarang Dry Port (CDP).

Ia menuturkan, Indonesia telah pandemi Covid-19 dengan sangat baik sehingga kinerja perekonomian tetap terjaga positif. Sepanjang tiga kuartal pada 2022, pertumbuhan ekonomi RI terjaga di kisaran 5 persen dan diyakini berlanjut ke kuartal IV-2023.

Meski demikian, diakui Sri Mulyani, tantangan ekonomi akan tetap belanjut pada 2023, tetapi telah bergeser dari sebelumnya risiko kesehatan akibat pandemi menjadi risiko finansial dan geopolitik.

Dunia tengah menghadapi ancaman disrupsi ekonomi, kenaikan harga komoditas, inflasi, merosotnya kondisi sosial, serta pelemahan ekonomi yang berimbas terhadap ketahanan pangan dan energi.

"2023 memang merupakan tahun yang akan muncul ketidakpastian, downside risk-nya masih sangat besar, tapi kita tidak boleh putus harapan," ujar Sri Mulyani.

Menurut dia, untuk mampu melewati ancaman krisis global di tahun ini, pemerintah dan pelaku usaha harus terus berkolaborasi serta mampu menangkap sinyal anomali untuk dapat diterjemahkan dalam formula kebijakan yang tepat.

Dari sisi pemerintah, melalui Bea Cukai akan terus mendukung para pelaku usaha dengan beberapa kebijakan strategis, di antaranya memberikan fasilitas dan insentif di bidang kepabeanan, berupa fasilitas kawasan berikat (KB) dan kemudahan impor tujuan ekspor (KITE).

Hal itu sejalan dengan tugas dan fungsi Bea Cukai sebagai trade facilitator dan industrial assistance, khususnya dalam optimalisasi utilisasi fasilitas kepabeanan untuk mendukung industri dalam negeri.

Upaya pemberian fasilitas bagi pelaku usaha setidaknya tercermin dari survei evaluatif Bea Cukai yang menunjukkan kondisi perusahaan KB dan KITE pada 2021 yang menunjukkan hasil positif. Kondisi diharapkan dapat membantu perusahaan penerima fasilitas dalam menghadapi ancaman krisis pada tahun ini.

Hasil survei menunjukkan, dari sisi tenaga kerja, presentasi tenaga kerja terlatih pada perusahaan KB meningkat sebesar 1 persen dan pada perusahaan KITE meningkat sebesar 3 persen. Dari sisi investasi, terjadi penambahan investasi sebesar Rp 103 milliar pada perusahaan KB dan Rp 30,59 milliar pada perusahaan KITE.

Sementara untuk indirect economic activity, pada 2021 terjadi peningkatan jumlah dan jenis usaha di sekitar perusahaan penerima fasilitas KB dan KITE secara regional.

Peningkatan terbesar terlihat pada jenis usaha akomodasi (188,78 persen), sektor perdagangan (165,32 persen), makanan (173,62 persen), dan transportasi (128,52 persen). Hal yang sama terjadi untuk fasilitas KB, peningkatan terbesar yaitu pada sektor makanan (66,52 persen) disusul transportasi (55,58 persen), perdagangan (35,04 persen), dan akomodasi (24,64 persen).

"Survei tersebut untuk memberikan masukan kepada kita mengenai bagaimana kita harus terus bekerja sama dengan pengelola kawasan maupun perusahaan untuk makin meningkatkan competitiveness dari perekonomian Indonesia," papar Sri Mulyani.  

Bendahara negara itu pun meminta jajarannya untuk terus melihat dan mengevaluasi pelayanan serta pendekatan dengan para pengusaha agar berjalan dengan baik dan proper, juga tak ada unsur korupsi.

Dari sisi kebijakan, jajarannya juga diminta untuk mengevaluasi baik terkait bea dan cukai maupun perpajakan yang memang menjadi perhatian utama para pengusaha.

"Saya minta kepada BKF (Badan Kebijakan Fiskal) untuk bersama-sama dengan pajak, bea cukai melihat dan terus melakukan evaluasi terhadap kebijakan dari fiskal kita," katanya.

Dalam tinjauannya ke Cikarang Dry Port (CDP), Sri Mulyani melihat proses bisnis dan aktivitas tempat penimbunan sementara (TPS) itu yang telah beroperasi sejak 2010 dan berada di wilayah pengawasan Bea Cukai Cikarang,

CDP menjadi bagian dari program pemerintah, yaitu Customs Advance Trade System dan Indonesian Blue Print Logistics guna menyederhanakan dan meningkatkan daya saing logistik Indonesia.

Ia menyatakan, dalam menghadapi potensi tantangan ke depan dalam menyediakan layanan yang semakin baik, maka CDP bersinergi dengan Bea Cukai Cikarang melakukan transformasi perbaikan proses bisnis.

Transformasi tersebut mencakup penguatan budaya, pengembangan proses bisnis, dan pengembangan sistem, seperti autogate system, behandle management system, dan electronic seal yang terintegrasi dengan CEISA.

Transformasi itu sejalan dengan upaya pemerintah dalam pengembangan National Logistics Ecosystem (NLE), yang merupakan inisiatif besar nasional bertujuan untuk mengurangi biaya logistik dan mempercepat pergerakan barang dalam rantai pasok.

"Kemenkeu berkomitmen untuk terus bekerja sama dalam melayani dunia usaha agar makin kompetitif dan produktif dengan penerapan kebijakan yang mendukung dunia usaha," tutup Sri Mulyani.