Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

DPR RI Nilai Pengembangan Food Estate Humbahas Belum Optimal

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IV DPR RI Djarot Saiful Hidayat menilai pengembangan kawasan food estate hortikultura berbasis korporasi di kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara (Sumut) belum berjalan optimal.

Untuk diketahui, pengembangan kawasan food estate merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi yang dikembangkan oleh pemerintah sebagai bagian dari upaya meningkatkan ketahanan pangan nasional dalam jangka panjang.

"Kita tahu bahwa tahun 2020 dicanangkan food estate salah satunya di Humbahas ini merupakan salah satu program strategis nasional. Setelah berjalan tiga tahun, kita evaluasi ternyata hasilnya belum optimal tidak seperti yang kita harapkan. Baru terealisasi sekitar 164 hektar dari 215 hektar luas area yang telah dikembangkan melalui dukungan APBN Ditjen Hortikultura. Tindak lanjut untuk bisa mengembangkan sampai dengan 215 hektar itu menurut saya berat," ujar Djarot Saiful Hidayat usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Komisi IV DPR RI ke lokasi pengembangan kawasan FE di Desa Ria Ria, kecamatan Pollung, kabupaten Humbahas, Kamis (26/1/2023).

Belum lagi, lanjutnya, saat dilakukan peninjauan, ditemukan sejumlah varietas komoditi hasil panen lain di kawasan food estate yang tidak hanya berfokus pada komoditas hortikultura yang rentan menyumbang inflasi nasional seperti bawang merah, bawang putih dan kentang industri.

Dalam kesempatan itu, Djarot juga melakukan audiensi dengan para petani.

Di sana Djarot menanyakan perihal mengapa dari total luas lahan yang dibuka 215 hektar, yang produktif untuk dikelola petani hanya 165 hektar dan sisanya menjadi lahan mati alias tidak dikelola sama sekali.

"Itu yang 215 hektar itu bisa dikerjkaan atau nunggu org lain?," tanya Djarot

Amintas, salah satu petani di sana pun mengatakan, lahan yang sudah dibuka tapi tidak dikelola adalah karena sebagian lahan yang dibuka tersebut pemiliknya sedang berada di luar kota sehingga tidak ada yang berani untuk mengelola.

"Mengenai ada tumbuhan yg hijau (bagus) dan tidak, kami menyapaikan krna ini adalah tnaah warisan nenek moyang. Waktu itu yg bisa dikelola 1 keluarga 2 hektar lebih yang diperantauan pun ikut namanya dicantum. Tanah yang tidak dikelola adalah tanah yang pemiliknya merantau. Itupun sebagian kecil," jelas Amintas.

"Berarti 215 tadi belum tentu bisa dikerjakan?," tanya Djarot langsung.

"Bisa, tapi kalau ada orangnya," jawab Amintas singkat.

Kemudian Djarot juga mempertanyakan dari total 164 hektar yang aktif dikelola petani ada berapa hektar yang hasilnya bagus.

Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor pun menjelaskan, dari dibukanya lahan sampai saat ini 164 hektar terdebut sebagian besar berproduksi dengan baik.

"Sebagian besar berhasil, kubis 294 ton, cabai 271 ton, jagung 93 ton, tomat 26 ton, dan bawang putih 13 ton. Produktivitas maksimum untuk kentang mencapai 24 ton per hektar, sedangkan bawang merah mencapai 13 ton per hektar," katanya

Menyikapi hal tersebut, Djarot meminta Kementerian Pertanian harus hadir untuk meneliti varietas komoditi yang paling bagus untuk ditanam khususnya di kawasan food estate Humbahas.

"Kita lihat di sana ternyata ada macam-macam seperti jagung, cabai, kol, dan lainnya. Sebaiknya, kita perlu fokus, misalnya Humbahas fokus untuk mengembangkan bawang merah, bawang putih, dan kentang, nantinya kawasan FE daerah lainnya fokus mengembangkan yang lainnya. Kemudian penting juga ada kemitraan dengan investor, karena program FE itu harusnya berpikir dari hulu ke hilir, bukan hanya produksinya tapi juga bagaimana kita mengelola produksi itu yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani knususnya di Humbahas ini," jelas Politisi PDIP itu. 

Menurut Djarot, dengan adanya pengembangan kawasan food estate hortikultura diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani sehingga petani dapat mendapatkan nilai tambah dari adanya kemitraan tersebut.

"Kita harus pastikan petani yang terlibat dalam pengembangan kawasan FE ini, tidak mengenal kata rugi, seluruh produk hasil pertaniannya menjadi tanggung jawab pemerintah dengan harga yang pantas, harus lebih besar daripada biaya produksi yang para petani keluarkan," imbuhnya.

https://money.kompas.com/read/2023/01/28/171000326/dpr-ri-nilai-pengembangan-food-estate-humbahas-belum-optimal

Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke