Ketua Banggar DPR: Figur Gubernur BI yang Ideal adalah yang Memiliki Chemistry dengan Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI masih menunggu usulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait calon Gubernur Bank Indonesia (BI).

Ketua Badan Anggaran (Banggar) sekaligus anggota Komisi XI DPR Said Abdullah mengatakan, Gubernur BI yang terpilih seharusnya memiliki rasa yang saling terhubung (chemistry) dengan pemerintah dan otoritas lain.

Pasalnya, sebagai sosok yang mengatur regulasi di sektor makroprudensial, Gubernur BI akan sering bersinggungan dengan pemerintah dan otoritas lain.

"Figur Gubernur BI yang ideal tentu saja yang memiliki chemistry dengan pemerintah, khususnya kementerian sektor perekonomian dan keuangan, serta otoritas lainnya seperti OJK dan LPS," ujarnya kepada Kompas.com, dikutip Kamis (2/2/2023).

Terlebih, sejak Undang-undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) disahkan akan membutuhkan banyak aturan pelaksana baru yang harus dibuat.

Untuk itu, dibutuhkan kerja sama dan sinergi yang cepat dan solid antara BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Kementerian Keuangan dalam Komite Stabilitas Sektor Keuangan(KSSK).

"Melalui undang undang diatas Bank Indonesia diberikan lebih besar turut serta dalam upaya menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan menurunkan tingkat kemiskinan nasional. Tentu ini tugas yang tidak ringan, butuh effort yang lebih besar dari BI," jelasnya.

Selain itu, Gubernur BI juga memiliki tugas yang sangat penting untuk menjaga inflasi agar tetap terkendali di kisaran target inflasi BI dan memastikan stabilisasi nilai tukar rupiah.

Sebab di tahun ini Indonesia akan menghadapi berbagai tantangan ekonomi akibat gejolak global sehingga diperlukan penanganan yang tidak mudah.

Calon Gubernur BI juga akan menghadapi tugas menjaga devisa tetap kuat dan memastikan kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) bukan hanya di sektor sumber daya alam, tetapi diperluas ke sektor lainnya.

"Dan yang juga penting memastikan pelaksanaan kebijakan DHE setidaknya 6 bulan sampai 1 tahun dengan insentif bagi eksportir yang diberikan pas buat menopang usaha mereka," tambahnya.

Kendati demikian dia meyakini, kandidat calon Gubernur BI yang diusulkan oleh Presiden Jokowi akan memiliki kualitas dan kompetensi yang baik untuk memimpin bank sentral Indonesia.

"Kalaupun boleh beraharap, sebaiknya Presiden Jokowi hanya mengusulkan satu nama saja calon Gubernur BI ke DPR. Hal ini untuk mengurangi berbagai spekulasi dan manuver manuver yang tidak perlu di tahun politik," tukasnya.