Menko Airlangga Sarankan Saham PT PON Hanya Dimiliki Satu Pihak

GRESIK, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto, sempat mengunjungi PT Petro Oxo Nusantara (PON) dalam kunjungan kerja di Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

Saat berkunjung di PT PON, Airlangga sempat bertemu dengan para petinggi perusahaan dan memberi masukan. Hanya saja pertemuan tersebut bersifat tertutup, dengan Airlangga juga langsung meninggalkan lokasi usai berpamitan dengan pihak perusahaan, tanpa memberikan keterangan kepada awak media, Kamis (2/2/2023).

"Menko Perekonomian memberikan arahan supaya (perusahaan) menjadi lebih kuat, mungkin pemegang saham yang 50-50 itu harus dijadikan 100 persen. Jadi apakah pemerintah membeli (saham) pihak swasta atau sebaliknya," ujar Presiden Direktur (Presdir) PT PON A. Jaya Martapa kepada awak media, Kamis.

Adapun komposisi kepemilikan saham PT PON hingga saat ini, sebanyak 50 persen tercatat dimiliki oleh PT Tuban Petrochemical Industry, perusahaan kimia dengan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia sebesar 95,9 persen. Sementara sisanya, sebanyak 50 persen saham dimiliki pihak swasta, PT Pandita Ratu.

"Arahan dari Menko Perekonomian, agar perusahaan bisa maju itu, saham nggak boleh 50-50 (terbagi) harus 100 persen. Supaya mengembangkan perusahaan lebih gampang, mencari dana juga gampang dan memvaluasinya lebih gampang," ucap Jaya.

Hilirisasi

Terlepas dari arahan yang diberikan oleh Menko Perekonomian Airlangga, PT PON saat ini tengah bersiap mendirikan pabrik baru sebagai bagian dari agenda hilirisasi yang bakal dilakukan. Pabrik baru tersebut nantinya memproduksi bahan berbeda, dari produk yang telah dihasilkan oleh PT PON saat ini berupa 2-Ethyl Hexanol atau lebih dikenal sebagai octanol.

"Kita sebentar lagi membangun pabrik LPG, neopentil glikol. Ini hilirisasi pertama yang akan kita buat. Ada banyak (konsep untuk hilirisasi), yang intinya kita tidak akan sebagai produsen seperti saat ini (2-Ethyl Hexanol)," kata Jaya.

Petinggi PT PON, telah menyiapkan pembangunan pabrik baru tersebut yang direncanakan dapat rampung pada 2025 mendatang. Pembangunan pabrik baru ini, dikatakan oleh Jaya, juga sesuai dengan harapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mengurangi dan bahkan mencegah impor.

"Sebab bila seperti itu (hasil produksi sama), pelan-pelan kita tidak akan efektif lagi, sehingga tidak bisa menjual barang secara kompetitif. Kalau kita main ke hilir, membuat pabrik baru, akan kita bagi. Ada yang membuat produk utama, ada yang membuat produk untuk dijual di hilir dan ini sesuai dengan arahan Pak Jokowi, hilirisasi untuk mencegah impor," tutur Jaya.