Stafsus Erick Thohir: Berkas Dugaan Korupsi Dana Pensiun BUMN Sudah di Tangan KPK

"Hasil penyidikan kita tunggu KPK," kata Arya di Kantornya di Jakarta, Jumat (3/2/2023).

Arya mengatakan, ketika pihaknya memberikan data dana pensiun ke Kejaksaan, dia juga surprais karena berbeda antara laporan investigasi milik BUMN dengan investigasi ranah hukum.

"Banyak surprise-nya. Jadi, yang tiba-tiba kita enggak nyangka ada tersangkanya," lanjut Arya.

Arya mengungkapkan temuan korupsi dana pensiun berawal dari laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Arya bilang, saat itu OJK mengatakan bahwa audit dana pensiun BUMN memiliki banyak masalah.

"Yang pasti mengenai dana pensiun itu, 60-an persen laporan dari OJK. Mereka mengatakan, dana pensiun kita bermasalah," ujarnya.

Aspek GCG dalam pengelolaan dana pensiun

Kedepannya, Arya memastikan bahwa dalam pengelolaan dana pensiun, pihaknya akan menekankan aspek Good Corporate Governance atau GCG, serta mendorong keterlibatan BUMN.

"Misalkan perusahaan A, selama ini dia enggak ikut memutuskan investasinya kemana. Jadi yang menentukan hanya pengelola dana pensiunnya, kedepan akan kita libatkan Direktur Keuangan, dan Direktur Human Capital," jelasnya.

Adapun keterlibatan itu dilakukan dalam upaya mengambil keputusan investasi dana pensiun. Saat ini, aturan tersebut sedang digodok, agar dana pensiun para karyawan BUMN dapat dibayarkan.

"Mekanismenya, mereka ditanya apakah investasi disini oke atau tidak. Ini juga cara Pak Erick sebagainjaminan bagi dana pensiun bisa bayar pensiun ke karyawannya. Kan kasihan jika karyawan kehilangan manfaat gara-gara masalah manajemen dana pensiun yang enggak benar," tegasnya.

Kasus Asabri dan Jiwasraya

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, ada sebesar 65 persen Dana Pensiun BUMN yang bermasalah.

Hanya 35 persen saja perusahaan BUMN yang mampu mengelola dana pensiunnya dengan baik.

Mantan Presiden Inter Milan itu bahkan memanggil 41 direksi dari lembaga-lembaga dana pensiun di lingkungan BUMN dan mengingatkan agar para direksi mewariskan kebaikan, bukan malah meninggalkan masalah, seperti yang telah terjadi dengan ASABRI dan Jiwasraya.

"Sebagai profesional, dengan amanah Merah Putih, kita wajib jaga legacy ini. Para direksi (harus) mewarisi kebaikan, bukan malah meninggalkan masalah, seperti yang telah terjadi dengan ASABRI dan Jiwasraya. Saya mau bersih-bersih, mumpung masih ada waktu," tegasnya.