Buwas Beberkan Modus Mafia Raup Untung Besar dari Beras Impor

KOMPAS.com - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso atau Buwas menuding ada oknum yang menjual beras Bulog kepada pedagang dengan harga mahal. Oknum tersebut, baik pedagang beras maupun pegawai Bulog, sengaja menghalangi pedagang membeli beras langsung dari Bulog.

Buwas mengatakan Bulog menjual beras Rp 8.300 per kg, sehingga seharusnya beras tersebut dijual paling mahal ke konsumen sesuai harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp 9.400.

Namun, penjual yang terhalangi membeli beras dari Bulog harus membeli beras dari oknum dengan harga di atas Rp 8.300 per kg. Hal ini membuat harga di tingkat konsumen mahal.

Kata Budi, kenaikan harga beras tersebut disebabkan oleh oknum yang ingin mengambil untung dari beras impor. Sebaliknya, pedagang berpendapat, harga beras naik karena Bulog belum menyalurkan cadangan impornya.

Selain menghalangi pedagang bisa langsung membeli dari Bulog, Buwas juga membeberkan modus lain yang dilakukan para oknum mengambil untung besar dari beras impor. 

Modus penyalahgunaan beras impor

Dikutip dari Harian Kompas, dugaan praktik penyalahgunaan cadangan beras pemerintah atau CBP yang berasal dari impor berpotensi terjadi di tingkat pedagang.

Dugaan itu muncul saat inspeksi mendadak atau sidak di kompleks gudang Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Jumat 3 Februari 2023. Temuan tersebut akan dilaporkan kepada Satuan Tugas atau Satgas Pangan.

Buwas menggelar sidak bersama dengan Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Pamrihadi Wiraryo. Selama sidak, ada tiga gudang yang ditinjau secara berurutan, yakni Nomor E10, E3, dan D4.

Berdasarkan pantauan di dalam gudang Nomor E10, terdapat tumpukan beras bermerek Bulog pada karung dengan kemasan 50 kilogram.

Di sebelahnya, terdapat karung dan kemasan kosong dengan berbagai merek ataupun volume. Pemilik gudang itu sedang tidak berada di lokasi saat sidak tersebut.

Berdasarkan inspeksinya, Budi menduga, ada dua modus penyalahgunaan beras impor yang diharapkan dapat mengendalikan harga di tingkat konsumen, setidaknya sesuai harga acuan pemerintah

"Sebenarnya saya sudah menerima laporan intelijen terkait hal ini. Inilah pentingnya menelusuri downline penjualan beras impor untuk memastikan konsumen dikenai harga eceran tertinggi (beras medium). Komitmen pedagang dalam hal ini menjadi penting," ujarnya di Cipinang.

Modus pertama, lanjut Budi, beras berkualitas premium yang diimpor Bulog dicampur dengan beras lain sehingga dapat dijual dengan harga di atas rentang harga beras medium.

Kedua, pedagang mengemas ulang beras impor dari Bulog dengan karung bermerek lain dan volume di bawah 50 kg. Menurut dia, kedua modus tersebut berpotensi berujung pada pidana karena ada unsur penipuan terhadap konsumen.

Celah ambil untung tersebut muncul lantaran beras yang diimpor Bulog, mayoritas dari Vietnam dan Thailand, berkualitas premium.

Padahal, beras itu diimpor untuk memperkuat CBP guna mengintervensi harga beras medium di tingkat konsumen melalui operasi pasar, atau biasa disebut program ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga (KPSH).

Beras medium program operasi pasar dijual dengan harga Rp 8.300 per kg di tingkat gudang Bulog.

Di sisi lain, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penetapan HET Beras menyatakan, HET beras medium di tingkat konsumen sebesar Rp 9.450–Rp 10.250 per kg, sedangkan beras premium Rp 12.800–Rp 13.600 per kg, berbeda menurut wilayah.

Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis menunjukkan, rata-rata harga beras medium di tingkat pasar tradisional, Jumat (3/2/2023), berkisar Rp 12.800–Rp 12.950 per kg.

Angka ini cenderung merangkak naik jika dibandingkan dengan posisi pada awal Januari 2023 yang berkisar Rp 12.450–Rp 12.650 per kg.

Pemilik gudang Nomor E3, Kokom, mengatakan, membeli beras impor dari Bulog dengan harga Rp 8.300 per kg sebanyak 100 ton.

Saat ditemui Budi Waseso, dia mengatakan akan menjual beras tersebut dalam kemasan 50 kg ke mitra pedagang di toko tradisional di Cilangkap, Jakarta Timur, dengan harga Rp 8.800 per kg. Harga itu sudah termasuk ongkos transportasi dan keuntungan Rp 300 per kg.

Penjelasan Mendag

Sementara itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan masih menemui harga beras yang masih tinggi di pasaran yaitu untuk beras medium Rp 10 ribu per kilogram dan harga beras premium Rp 12 ribu per kg jauh di atas harga dari Bulog.

"Untuk harga beras dari Bulog Rp 8.200 per kg hanya mungkin problemnya dari Bulog sampai ke pasar, untuk mengambil ke Bulog terbatas, hanya agen besar dan jualnya mahal lagi," kata Zulhas, sapaan Mendag, dalam kunjungannya ke Pasar Cisalak Kota Depok Jawa Barat, dikutip dari Antara, akhir bulan lalu.

Zulhas mengatakan ingin mengetahui mengapa harga beras tidak turun, bagaimana distribusinya dari Bulog sampai ke pasar, seperti yang terjadi pada minyak goreng dari pabrik sampai ke pasar bagaimana agar harga sampai Rp 14 ribu per kg.

"Kita sudah ketemu sistemnya makanya harga minyak stabil," katanya.

Zulhas berjanji nanti akan membahas bagaimana harga beras Bulog yang Rp 8.200 sampai Rp 8.300 per kg ada dan sampai ke penjual.

"Lagi kita cari caranya agar sampai ke pembeli dengan harga Rp 9.450 per kg," kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Dikatakannya tingginya harga beras medium di pasaran karena distribusi Bulog kepada masyarakat masih terbatas hanya untuk agen-agen besar, sehingga saat tiba di pasar harganya bertambah.

"Kalau orang ambil ke Bulog kan terbatas makanya agen besar yang ambil sehingga harganya mahal," kata Zulhas.

Klaim beras surplus

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan data produksi beras telah sesuai dan membantah isu data produksi beras yang surplus tidak valid karena masih ada impor beras.

Hal tersebut diungkapkannya secara usai mencocokkan data dari BPS dengan data dari Sistem Informasi Standing Crop (SISCrop) milik Kementan serta laporan Gubernur dan Kepala Divisi dari 17 provinsi di Indonesia.

“Hari ini saya coba melakukan apa ya sinkronisasi antara data satelit dan data standing crop yang ada dan ternyata data standing crop kita dengan data dari BPS oke,” kata Syahrul masih dikutip dari Antara.

Syahrul menegaskan bahwa data dari Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan rujukan utama dari Kementan dan semua pihak, sesuai petunjuk Presiden serta ketentuan aturan yang ada.

Namun, pihaknya tetap mengumpulkan data melalui SISCrop sebagai data cadangan dan hasilnya sinkron dengan data dari BPS.

“Tata laporan masih kita pakai, jadi jangan satu sistem mudah-mudahan tidak ada error tapi dalam kehidupan modern sekarang ini kalau ada orang tidak percaya digital itu kan terlalu juga ya," ujar Syahrul.

"Tetapi tidak berarti data yang ada (tidak valid), jajaran BPS ada dimana-mana di seluruh Indonesia itu harus kita manfaatkan,” tegas politikus Partai Nasdem ini

Ia pun mengingatkan agar semua pihak menghargai jerih payah para petani yang telah bersusah payah dalam memproduksi beras.

“Masalah beras kita tidak boleh main-main lah, tetapi tolong hargai juga ya jerih payah semua petani yang ada.," beber Syahrul.

"Tentu saja kita harus berterima kasih, mereka berpanas-panas dengan segala macam keringat yang dimiliki, produksinya harus kita hargai,” tuturnya.

Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa untuk Januari hingga Maret 2023, terdapat over stock kurang lebih 3 juta ton karena hasil panen beras saat ini mencapai 12 juta ton.

Kenapa impor beras?

Menanggapi soal impor beras, Syahrul enggan menanggapi karena bukan domain dari Kementan. Kendati demikian ia menegaskan bahwa ketersediaan stok beras cukup dan sama dengan kondisi pada 3 tahun lalu.

Bahkan jika menengok data di 2022, lanjutnya, produksi beras tertinggi terjadi di 2022, tertinggi sejak 77 tahun terakhir.

“Oleh karena itu buka data. Saya berharap tidak mengatakan kita yang benar atau kita yang salah, bahwa ada importasi kemudian itu menjadi cadangan ya. Kita juga tidak boleh terlalu PD (percaya diri) juga bahwa semua sudah oke kan yang paling penting petani harus kita beli,” tutur dia.

Artikel tentang modus penyalahgunaan beras impor telah tayang di Harian Kompas berjudul "Beras Impor Diduga Disalahgunakan".