OJK Berencana Terbitkan Mini "Omnibus Law" untuk Gabungkan Aturan Turunan UU PPSK

Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara saat konferensi pers Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2023 pada Senin (6/2/2023).

"Jadi memang di PPSK itu ada cukup banyak kewenangan-kewenangan tambahan dan juga pengaturan-pengaturan baru yang harus dilakukan. Singkatnya, dari hasil identifikasi ada 224 POJK yang harus dibuat dan ada 43 peraturan pemerintah (PP)," ujar Mirza.

Mirza mengatakan, saat ini OJK tengah memetakan dan mendiskusikan aturan turunan UU PPSK ini.

Termasuk mempertimbangkan untuk menggabungkan beberapa POJK menjadi mini omnibus law. Pasalnya, jika 224 POJK dibuat satu per satu akan membutuhkan waktu yang cukup lama.

"Kalau memang bisa dibuat menjadi metode mini omnibus, maka misalnya beberapa POJK bisa menampung perubahan dari banyak POJK. Ini memang didiskusikan," jelasnya.

Selain itu, OJK juga sedang menimbang POJK mana saja yang perlu diprioritaskan untuk diterbitkan dan POJK mana yang masih dapat menunggu untu diterbitkan.

"Tentu prioritasnya mana POJK yang memang harus dibuat dalam 6 bulan ini misalnya dan mana yang misalnya dibuatnya masih bisa satu tahun lagi atau dua tahun lagi," ucapnya.

OJK Susun Strategi Untuk Implementasikan UU PPSK

Pada kesempatan lain, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, pengesahan UU PPSK menuntut alokasi sumber daya yang besar, sehingga dibutuhkan reformasi internal kelembagaan OJK, melalui penyempurnaan kebijakan serta transformasi organisasi dan sumber daya manusia.

"Fokus OJK dalam implementasi UU PPSK adalah menyiapkan proses transisi yang lancar dan tidak menimbulkan guncangan di tengah ketidakpastian di pasar keuangan global," ujar Mahendra saat membuka acara PTIJK 2023, Senin (6/2/2023).

Penguatan juga dilakukan melalui penataan landscape sektor keuangan untuk mendorong perkembangan SJK syariah terutama terkait pelaksanaan spin off unit usaha syariah yang dikaitkan dengan program konsolidasi serta skala ekonomi dan kapasitas individu lembaga jasa keuangan (LJK).

Sementara, terkait implementasi program penjaminan polis pada tahun 2028, OJK berkoordinasi dengan asosiasi industri untuk mempersiapkan agar perusahaan asuransi dapat memenuhi persyaratan kepesertaan program penjaminan polis dengan terus melakukan upaya penyehatan industri asuransi.

OJK akan meningkatkan upaya perlindungan konsumen keuangan dan masyarakat melalui penguatan pengawasan market conduct dengan menyempurnakan kerangka pengawasan sesuai standar dan best practice internasional.

Kemudian terkait amanat UU PPSK untuk memperdalam sektor keuangan, OJK akan secara bertahap memperluas kegiatan dan produk sektor jasa keuangan seperti bursa karbon, kegiatan usaha bullion, aset digital dan kripto dengan mempertimbangkan aspek manfaat, kebutuhan, dan prinsip kehati-hatian melalui penerapan prinsip same business, same risks, same rules.