Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Bandingkan Defisit APBN RI dengan Negara Maju, Kemenkeu: Cukup Baik

KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suminto menyebutkan defisit fiskal dan rasio utang Indonesia masuk dalam kelompok yang cukup baik di dunia.

Sementara utang pemerintah terus melonjak tinggi. Terbaru per Desember 2022, utang pemerintah sudah menembus Rp 7.733,99 triliun dengan rasio utang terhadap PDB 39,57 persen.

"Selama masa pandemi Covid-19 di tahun 2020-2022, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia tergolong cukup baik di mana defisit anggaran dapat dikendalikan," ungkap Suminto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dikutip dari Antara, Rabu (8/2/2023).

Setelah defisit 6,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada 2020, pada tahun 2022 defisit kas negara sudah turun signifikan menjadi 2,38 persen dari PDB atau jauh lebih rendah dibandingkan dengan banyak negara lain.

Sebagai perbandingan saja, menurut Kemenkeu, negara maju seperti Amerika Serikat (AS) baru turun menjadi defisit 5,8 persen PDB dari 15 persen PDB, Jerman di 2,6 persen PDB dari 4,3 persen PDB, Perancis di 4,5 persen PDB dari 8,9 persen PDB.

Kemudian Italia di 5,7 persen PDB dari 9,6 persen PDB, Jepang di 7,3 persen PDB dari 9,3 persen PDB, Inggris di 4,3 persen PDB dari 15 persen PDB, serta Kanada di 2,7 persen PDB, dari 14,9 persen PDB.

Begitu pula dengan negara-negara Asia dan tetangga terdekat Indonesia, rasio defisit APBN Indonesia juga masih aman. 

Ia mencontohkan defisit APBN China yang masih berada pada level 7,4 persen PDB di tahun 2022 dari 8,6 persen PDB pada 2020, India yang masih di level 8,5 persen PDB dari 9,5 persen PDB.

Lalu Malaysia di 4,1 persen PDB dari 6,2 persen PDB, Filipina di 5,4 persen PDB dari 7,6 persen PDB, serta Thailand di 4,9 persen PDB dari 6,1 persen PDB.

Dengan kinerja APBN yang tergolong cukup baik, Suminto menuturkan rasio utang Indonesia terhadap PDB masih cukup baik dibanding banyak negara lain. Adapun rasio utang Indonesia terhadap PDB tercatat sebesar 39,57 persen pada 2022.

Angka tersebut cukup rendah dibanding dengan China yang sebesar 76,89 persen, India 83,4 persen, Malaysia 69,56 persen, Thailand 61,45 persen, Filipina 59,27 persen, Brasil 88,9 persen, dan Afrika Selatan 67,99 persen.

Demikian pula jika dibandingkan dengan banyak negara maju seperti AS 122 persen, Jerman 71,11 persen, Prancis 111,83 persen, Inggris 86,99 persen, Jepang 263,92 persen, serta Korea Selatan 54,08 persen.

Masih aman

Sebelumnya Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan rasio utang pemerintah yang sebesar 39,57 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) termasuk sehat.

Alasannya, rasio tersebut masih di bawah ketetapan undang-undang (UU) yang mengatur utang pemerintah maksimal 60 persen PDB.

"Anda terobsesi yang dianggap sehat itu negara tidak ada utang, ya tidak ada. Semua negara, bahkan itu Brunei Darussalam maupun Arab Saudi punya utang," ucap Sri Mulyani beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan rasio utang tersebut cenderung menurun dari rasio sebelumnya yang berada di kisaran 40 persen dari PDB saat pandemi Covid-19 melanda.

Penurunan utang, kata Bendahara Negara ini, dilakukan oleh pemerintah dengan terus mengejar penerimaan negara terutama saat perekonomian sedang baik.

Maka dari itu, reformasi perpajakan terus dilakukan untuk meningkatkan penerimaan negara, baik dari segi pajak penghasilan (PPh) untuk orang pribadi, PPh korporasi, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak ekspor, bea masuk, bea keluar, dan royalti.

Seluruh penerimaan negara tersebut terus dikumpulkan agar bisa membiayai belanja negara untuk masyarakat agar pemerintah tidak perlu melakukan pembiayaan melalui utang.

"Jadi kalau kita bicara tentang pengelolaan utang itu identik dengan mengelola seluruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita," katanya.

Ia mengungkapkan manajemen utang pemerintah dilakukan secara bijaksana, sehingga berbagai lembaga pemeringkat internasional pun memberikan peringkat yang baik bagi utang Indonesia yakni cenderung di level BBB dengan outlook stabil.

Berbagai lembaga internasional yang dimaksud yakni seperti Fitch Ratings, Moody's Investor Service, dan Standard and Poor's (S&P).

https://money.kompas.com/read/2023/02/08/061043026/bandingkan-defisit-apbn-ri-dengan-negara-maju-kemenkeu-cukup-baik

Terkini Lainnya

Rupiah Melemah Sentuh Rp 16.200, Mendag: Cadangan Divisa RI Kuat, Tidak Perlu Khawatir

Rupiah Melemah Sentuh Rp 16.200, Mendag: Cadangan Divisa RI Kuat, Tidak Perlu Khawatir

Whats New
Rasio Utang Pemerintahan Prabowo Ditarget Naik hingga 40 Persen, Kemenkeu: Kita Enggak Ada Masalah...

Rasio Utang Pemerintahan Prabowo Ditarget Naik hingga 40 Persen, Kemenkeu: Kita Enggak Ada Masalah...

Whats New
Giatkan Pompanisasi, Kementan Konsisten Beri Bantuan Pompa untuk Petani

Giatkan Pompanisasi, Kementan Konsisten Beri Bantuan Pompa untuk Petani

Whats New
IHSG Turun 19,2 Poin, Rupiah Melemah

IHSG Turun 19,2 Poin, Rupiah Melemah

Whats New
Catat, Ini Jadwal Perjalanan Ibadah Haji Indonesia 2024

Catat, Ini Jadwal Perjalanan Ibadah Haji Indonesia 2024

Whats New
Pada Liburan ke Luar Negeri, Peruri Sebut Permintaan Paspor Naik 2,5 Lipat Pasca Pandemi

Pada Liburan ke Luar Negeri, Peruri Sebut Permintaan Paspor Naik 2,5 Lipat Pasca Pandemi

Whats New
Jakarta, Medan, dan Makassar  Masuk Daftar Smart City Index 2024

Jakarta, Medan, dan Makassar Masuk Daftar Smart City Index 2024

Whats New
Pentingnya Transparansi Data Layanan RS untuk Menekan Klaim Asuransi Kesehatan

Pentingnya Transparansi Data Layanan RS untuk Menekan Klaim Asuransi Kesehatan

Whats New
Apakah di Pegadaian Bisa Pinjam Uang Tanpa Jaminan? Ini Jawabannya

Apakah di Pegadaian Bisa Pinjam Uang Tanpa Jaminan? Ini Jawabannya

Earn Smart
Bea Cukai Kudus Berhasil Gagalkan Peredaran Rokol Ilegal Senilai Rp 336 Juta

Bea Cukai Kudus Berhasil Gagalkan Peredaran Rokol Ilegal Senilai Rp 336 Juta

Whats New
Ditanya Bakal Jadi Menteri Lagi, Zulhas: Terserah Presiden

Ditanya Bakal Jadi Menteri Lagi, Zulhas: Terserah Presiden

Whats New
Ekonom: Kenaikan BI Rate Tak Langsung Kerek Suku Bunga Kredit

Ekonom: Kenaikan BI Rate Tak Langsung Kerek Suku Bunga Kredit

Whats New
Sepakati Kerja Sama Kementan-Polri, Kapolri Listyo: Kami Dukung Penuh Swasembada

Sepakati Kerja Sama Kementan-Polri, Kapolri Listyo: Kami Dukung Penuh Swasembada

Whats New
Syarat dan Cara Pinjam Uang di Pegadaian, Bisa Online Juga

Syarat dan Cara Pinjam Uang di Pegadaian, Bisa Online Juga

Earn Smart
Memenangkan Ruang di Hati Pelanggan

Memenangkan Ruang di Hati Pelanggan

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke