Said Aqil Ungkit Seruan Boikot Bayar Pajak Jika Masih Dikorupsi

KOMPAS.com - Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil mendadak jadi perhatian publik setelah dirinya mengungkit seruan agar masyarakat tidak membayar pajak jika masih banyak kasus korupsi beberapa tahun silam.

Seruan boikot bayar pajak kala itu dilakukan di era Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY). Di saat itu, kepercayaan publik akan institusi pajak tengah berada di titik yang sangat parah imbas kasus korupsi yang dilakukan oknum pegawai pajak, Gayus Tambunan.

Said Aqil mengungkit kasus lama itu usai dirinya menjenguk Cristalino David Ozora yang dianiaya oleh Mario Dandy Satrio, Anak mantan pejabat Dirjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo, Selasa pekan lalu.

"Waktu kasus Gayus Tambunan, ulama NU saat itu sepakat untuk meminta warga NU tidak bayar pajak karena ternyata di pakai dan diselewengkan oleh orang-orang seperti Gayus Tambunan," ucap Said Aqil dikutip dari Kompas TV, Jumat (3/3/2023).

Said Aqil menceritakan bahwa saat kasus Gayus Tambunan, ulama NU sepakat untuk membuat ultimatum pemerintah untuk serius mengawasi pegawai DJP agar bekerja dengan benar.

Karena bisa berdampak serius, Presiden SBY bahkan sampai mengirimkan utusannya untuk bertemu dengan para ulama PBNU agar membatalkan fatwa tersebut.

"Saat itu pak SBY mengutus staffnya bertemu para ulama untuk meminta oara ulama untuk membatalkan fatwa itu," ujar Said Aqil.

"Saat itu kita bilang kalau memang uang pajak dipakai untuk kepentingan rakyat ya kita cabut dan saat itu pemerintah setuju makanya kita tetap menghimbau warga NU bayar pajak," lanjut Said Aqil.

Dirjen Pajak sowan ke PBNU

Sementara itu dikutip dari Kontan, usai menggema seruan lama soal boikot pajak, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo langsung mengunjungi Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Tsaquf (Gus Yahya) di kediaman pribadinya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Kunjungan Dirjen Pajak ini dilakukan di tengah ramainya seruan tak bayar pajak. Dalam silaturahmi tersebut, Suryo memohon dukungan dari seluruh masyarakat khususnya warga NU untuk terus berpartisipasi membangun Indonesia melalui pajak.

"Kami dari Direktorat Jenderal Pajak hari ini bersilahturami, maksud dan tujuannya mengajak kita semua, khususnya masyarakat NU untuk terus berpartisipasi melaksanakan pembangunan nasional, menjaga Indonesia yang lebih baik melalui pembayaran pajak," ujar Suryo.

Suryo Utomo juga menerangkan, publik harus bisa membedakan mana kasus yang sedang terjadi dengan kewajiban membayar pajak yang melekat di setiap masyarakat yang menjadi wajib pajak.

Ia menekankan bahwa setiap pajak yang masuk ke rekening negara digunakan untuk pembangunan yang juga bermanfaat untuk masyarakat.

"Masyarakat harus melihatnya seperti ini, harus dipisahkan mana kasus dan juga kewajiban. Pajak ini penting sebagai pilar pembangunan,” ucapnya dikutip dari Harian Kompas.

Suryo mengajak seluruh masyarakat Indonesia, khususnya warga Nahdlatul Ulama, untuk terus mendukung pembangunan Indonesia dengan tetap taat membayar pajak.

”Kita mengajak semua, khususnya warga NU, untuk menjaga pembangunan Indonesia ke arah lebih baik dengan tetap taat membayar pajak. Kita minta dukungannya,” jelasnya seusai bertemu Gus Yahya.