Kata PT KAI soal Impor KRL Bekas: Pelayanan Harus Kami Jaga

Impor kereta bekas asal Jepang juga dinilai mendesak untuk dilakukan mengingat Kereta Rel Listrik (KRL) milik PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) sudah perlu dipensiunkan, lantaran alasan keselamatan.

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengungkapkan, opsi saat ini adalah impor kereta bekas dari Jepang mengingat, kajian dari KCI menyebut bahwa beberapa KRL sudah memasuki masa pensiun, yang erat kaitannya dengan keselamatan penumpang.

“Kapasitas satu gerbong mencapai kurang lebih 175 orang penumpang, satu gerbong. Kita itung saja, ketika itu satu rangkaian terdiri dari beberapa gerbong dan secara simultan bolak balik artinya bisa puluhan penumpang yang bisa diangkut gerbong itu,” ungkap Joni di Bandung, Senin (6/3/2023).

Joni mengungkapkan, pihaknya mendukung produksi dalam negeri. Hanya saja, saat ini kebutuhan kereta sangat mendesak, mengingat alasan safety, maka KRL lama harus segera pensiun.

“Kita lebih kepada, produksi dalam negeri. Kolaborasi antar-BUMN itu menjadi hal utama bagi kita. Tapi, ketika itu belum bisa direalisasikan, sementara pelayanan tetap harus kita jaga, kapasitas angkut harus kita maksimalkan, kita harus bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat untuk bermobilitasi pada kereta perkotaan. Untuk itu, saat ini opsinya adalah impor,” lanjut dia.

Hingga saat ini baik KAI dan KCI sudah melakukan pembicaraan dengan INKA. Hanya saja pembuatan kereta membutuhkan waktu. Joni menegaskan, jika tidak ada impor kereta, maka akan mempengaruhi jumlah gerbong, hingga kapasitas angkut.

“Sudah (bicara dengan INKA) mereka minta waktu, karena memang butuh proses. (Jika tidak ada pergantian kereta), maka pasti gerbong berkurang, yang juga akan mengurangi kapasitas angkut,” lanjut dia.

“Kita sebagai operator, tentu ingin ada kesinambungan pelayanan. Kita juga besyukur bahwa ini disupport,” tegasnya.

Namun di sisi lain, kereta produksi PT INKA membutuhkan waktu pembuatan 2-3 tahun lagi. Menyikapi persoalan ini, Luhut berencana untuk mengirim tim BPKP untuk melakukan audit, agar tidak terjadi perselisihan soal harga dan memastikan kereta bukan dibeli dari pihak ketiga.

"Tapi kalau ini masalah waktu, enggak bisa. Kita mau kirim BPKP untuk melakukan audit lagi barangnya. Jadi barang itu di beli bukan dari tangan ketiga, dan kemudian harganya supaya harga yang benar, dan jangan ada penyimpangan harga," kata Luhut saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Jumat (3/3/2023).