Strategi Kimia Farma Bantu Tekan Angka "Stunting"

Direktur Utama PT Kimia Farma Tbk, David Utama mengatakan, dengan jumlah 400 klinik milik Kimia Farma, diharapkan dapat dikerjasamakan dengan BKKBN dalam hal penyuluhan, pemeriksaan, hingga skrining.

“Dalam upaya penanganan stunting, kami memfasilitasi penyaluran, dan bermitra dengan pemerintah. Bersama BKKBN, kita punya 400 klinik untuk mendorong program penyuluhan, pemeriksaan, hingga skrining,” kata David di Jakarta, Selasa malam (7/3/2023).

Direktur Utama Kimia Farma Laboratorium & Klinik, Ardhy Nugrahanto Wokas mengungkapkan, dengan menjalin kerja sama bersama BKKBN, akan ada sinergi atau bridging sistem untuk melakukan upaya-upaya menekan stunting.

“Kita sudah siap, kita akan ber-partner dengan BKKBN, melalui (integrasi) aplikasi yang nantinya akan diisi oleh calon pengantin yang akan melakukan pemeriksaan (sebelum menikah), dan ini tersertifikasi,” kata Ardhy.

Ardhy bilang, pihaknya bersama BKKBN juga akan menyelenggarakan kelas pra nikah, atau kursus bagi para calon pengantin. Hal ini bertujuan untuk memberikan edukasi-edukasi secara sederhana, termasuk psikologi pengantin, hingga cara menata rumah tangga.

“Sistem ini sudah berjalan, dan ada bridging sistem yang akan terkoneksi langsung dengan palikasi milik BKKBN. Itu merupakan konsep awal kita, karena kita yakin dan percaya dengan melakukan kontrol terhadap calon pengantin, akan mampu menekan stunting hingga 14 persen,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) RI, Hasto Wardoyo mengharuskan pada calon pengantin melakukan pemeriksaan kesehatan di faskes yang tersedia.

Hal ini sebagai upaya pencegahan stunting demi mewujudkan penurunan stunting nasional hingga 14 persen pada 2023 mendatang. Menurut hasil survei status gizi Indonesia (SSGI) 2022 yang baru dirilis, stunting nasional sebesar 21,6 persen. Sedangkan stunting Jateng 20,8 persen, menurun 0,1 persen dari tahun tahun sebelumnya.

Dengan pemeriksaan wajib melalui ELSIMIL, diharapkan dapat memudahkan pemerintah kabupaten/kota dalam pemetaan ibu hamil.

“Saya declare, mulai 1 Maret kalau mau nikah harus menunjukkan sertifikat pranikah ELSIMIL. Kalau belum diperiksa, maka jangan dinikahkan. Karena periksa gampang, di Jateng semua puskesmas gratis,” tegas Hasto kepada Kompas.com, Senin (13/2/2023).