Soal Kepala Bea Cukai Makassar, Kemenkeu: Belum Dicopot, Klarifikasi LHKPN Dulu

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan Andhi Pramono (AP) belum dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Bea Cukai Makassar. Isu pencopotan itu mencuat setelah harta kekayaan Andhi Pramono menjadi sorotan publik.

Andhi Pramono diduga memiliki rumah mewah di kawasan Cibubur. Selain itu, keluarganya terpantau bergaya hidup mewah, salah satunya menggunakan pakaian mewah seperti Balenciaga seharga Rp 22 juta.

Juru Bicara Kemenkeu Yustinus Prastowo mengatakan, terkait pengaduan masyarakat terhadap Andhi Pramono, Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkeu akan meminta klarifikasi terlebih dahulu mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"Langkah pertama saya rasa klarifikasi. Wong belum ada apa apa kok udah dicopot aja? Klarifikasi dulu, apa bener itu, apa bagaimana," ujarnya saat ditemui di Kantor Kemenkeu, Jumat (10/3/2023).

Menurutnya, pemeriksaan terhadap Kepala Bea Cukai Makassar itu akan segera dilakukan oleh Ditjen Bea dan Cukai bersama Itjen Kemenkeu. Kendati begitu, Prastowo belum bisa memastikan kapan klarifikasi kekayaan Andhi Pramono akan dilakukan.

"Pemanggilan akan tetap dilkukan dalam waktu segera supaya ada klarifikasi ada penjelasan dari yang bersangkutan," ucap dia.

Di sisi lain, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut menyoroti kekayaan Andhi Pramono. KPK pun menyatakan bakal memeriksa LHKPN Andhi Pramono pada pekan depan.

Deputi Pencagahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan, pihaknya telah menindaklanjuti laporan hasil analisa (LHA) yang diperoleh dari PPATK terkait Andhi Pramono. Kendati begitu, KPK belum dapat menyampaikan secara pasti kapan jadwal Andhi Pramono diperiksa.

“LHA sudah kirim laporan ke KPK Maret 2022 dan sudah kita tindaklanjuti. Jadi kita akan lakukan pemeriksaan LHKPN, kita klarifikasi kepada saudara APR (Andhi Pramono), mungkin minggu depan akan kita undang,” ujar Pahala di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (8/3/2023).