Kemenkeu Klaim Berhasil Kembalikan Uang Negara Rp 7,08 Triliun dari Penanganan Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyatakan, kementeriannya terus menjalankan upaya penindakan korupsi.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun telah berhasil mengembalikan uang negara sebesar Rp 7,08 triliun dari penanganan korupsi.

Menurutnya, keberhasilan itu tak lepas dari kerja sama yang dilakukan Kemenkeu dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Dari data yang kita miliki sekarang, dengan kerja sama ini telah dapat me-recover, meminta kembali pembayaran Rp 7,08 triliun," ungkapnya dalam konferensi pers di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Jumat (10/3/2023).

Ia menjelaskan, Kemenkeu sudah menjalin kerja sama dengan PPATK sejak 2007. Pertama, kerja sama terkait pertukaran laporan mengenai data-data keuangan individu pegawai Kemenkeu, utamanya terhadap pegawai yang akan mendapatkan promosi jabatan atau mutasi.

"Sejak 2007 sampai sekarang ada 266 pertukaran laporan yang disampaikan PPATK kepada kami, maupun yang diminta kemenkeu kepada PPATK," kata Suahasil.

Kedua, Kemenkeu melalui Ditjen Pajak serta Ditjen Bea dan Cukai memiliki kerja sama dengan PPATK dalam rangka optimalisasi pengamanan dan memastikan hak penerimaan negara.

Kerja sama tersebut umumnya terkait data transaksi yang berkaitan dengan wajib pajak, wajib bayar, atau pihak yang seharusnya membayar pajak atau bea kepada negara.

Lewat kedua kerja sama itulah, kata Suahasil, Kemenkeu mampu menindaklanjuti sejumlah laporan PPATK sehingga bisa mengembalikan uang negara sebesar Rp 7,08 triliun.

"Ini adalah bentuk dari kita menegakkan aturan melalui pemeriksaan kepabeanan dan pajak. Kerja sama ini kami apresiasi dengan PPATK dan tentu akan kami lanjutkan," ucapnya.

Senada, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, sejumlah persoalan korupsi yang ditindaklanjuti Kemenkeu telah mengembalikan uang negara Rp 7,08 triliun.

"Kemenkeu itu sudah berhasil mengembalikan Rp 7,08 triliun dari korupsi dari kasus-kasus itu. Ada yang sudah divonis oleh pengadilan, ada yang masih berproses ada yang belum terlaporkan, dan sebagainya," tutur dia.