Menpan-RB Ungkap Pelanggaran Netralitas ASN Kerap Terjadi di Medsos

Sepanjang tahun 2020-2021, pelanggaran tertinggi terjadi karena adanya keterlibatan ASN dalam kampanye atau sosialisasi di media sosial, yakni sejumlah 30,4 persen.

Pergerakan ASN di media sosial ini lanjut Anas, menjadi salah satu area yang diawasi dengan ketat oleh pemerintah untuk memonitor pelanggaran netralitas yang mungkin terjadi.

"Kampanye di media sosial juga kita pantau bersama, termasuk di media-media lainnya agar ASN ini bisa terhindar dari pelanggaran netralitas," ujarnya dikutip dari keterangan resminya, Rabu (15/3/2023).

Dia bilang, Presiden Joko Widodo mengamanatkan kepada Kemenpan-RB untuk menjaga dan mengawasi netralitas ASN dalam Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2024.

"Kami diminta oleh Bapak Presiden untuk memastikan ASN tetap netral dan kami sudah melakukan MoU dengan Kemendagri, BKN, KASN, dan Bawaslu," kata Anas.

Bentuk netralitas ASN meliputi penyelenggaraan pelayanan publik, pelaksanaan manajemen ASN, pembuatan keputusan/kebijakan, dan menuju tahun politik tentunya netralitas akan lebih ditekankan pada pelaksanaan Pemilu/Pilkada.

Netralitas ASN perlu dijaga karena sejatinya netralitas ASN pun diamanatkan di dalam Undang-Undang (UU) No. 5 Tahun 2014, untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Menurut Anas, ketidaknetralan ASN akan sangat merugikan negara, pemerintah, dan masyarakat karena adanya potensi intervensi politik dalam proses pencapaian target pembangunan.

"Kalau tidak netral maka ASN tersebut menjadi tidak profesional dan target-target pemerintah di tingkat lokal maupun nasional tidak akan tercapai," ucapnya.

Mantan Bupati Banyuwangi tersebut mengungkapkan, pelanggaran netralitas banyak terjadi sebelum dan sesudah kampanye.

"Target kita ke depan (pelanggaran) ini tentunya akan kita minimalisir. Netralitas ini menjadi bagian penting yang sedang terus kita sampaikan ke ASN," pungkasnya.