Beras Bansos 10 Kilogram Akan Disalurkan Sebelum Ramadhan 2023

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan menyalurkan beras bantuan sosial (bansos) sebanyak 10 kilogram per masing-masing keluarga penerima manfaat (KPM) sebelum puasa Ramadhan 2023.

Hal itu diterangkan oleh Direktur Perum Bulog Budi Waseso yang ditunjuk sebagai penyalur beras bansos, saat dijumpai di Pasar Keramat Jati, Jumat (17/3/2023).

"Oh iya, sebelum puasa disalurkan, Maret ini sudah penyaluran," ujar Budi Waseso.

Pria yang akrab disapa Buwas ini mengatakan, beras bansos tersebut sebagian berasal dari serapan lokal hasil panen petani dan sebagian lainnya dari hasil serapan pihak swasta.

Walau demikian, dia bilang, pihaknya akan menunggu sesuai arahan Badan Pangan Nasional (Bapanas).

"Nanti Pak Arif (Kepala Bapanas) yang mengundang pabrik-pabrik swasta memproduksi beras itu karena dia sudah ada Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan Harga Eceran Tertinggi (HET). Nanti akan dibeli oleh Bulog. Kita beli kesanggupan dia berapa, pembelian itu akan kita gunakan untuk Bansos yang ditambahkan," kata Buwas.

"Kita lihat juga berapa sebenarnya kemampuan ketersediaannya untuk Bansos, maka bilamana nanti itu masih kurang mau enggak mau untuk kebutuhan itu Pak Arief yang menentukan dari luar atau tidak," sambung Buwas.

Adapun sebelumnya, pemerintah menunjuk Perum Bulog untuk menyalurkan beras bansos Ramadhan yang akan dimulai pada Maret 2023.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menjelaskan skema penyalurannya akan dilakukan langsung dari pintu ke pintu sebesar 10 kilogram per masing-masing keluarga penerima manfaat (KPM).

"Sistemnya enggak kayak dulu yang disimpan terus diambil di tempat. Sekarang langsung door to door," ujarnya saat mengunjungi Transmart Cempaka Putih, Rabu (15/3/2023).

Lebih lanjut pria yang akrab disapa Buwas itu mengatakan, pihaknya akan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia untuk mendistribusikan bansos tersebut. Nantinya PT Pos yang akan menyalurkan langsung ke masyarakat berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.