Pupuk Bersubsidi Dikeluhkan Langka, Ketua Komisi IV: Permintaan 23 Juta Ton, Subsidi Hanya 9 Juta Ton

Ketua Komisi IV DPR Sudin mengatakan, hal ini terjadi lantaran pupuk bersubsidi yang disediakan pemerintah tidak sebanding dengan permintaan petani.

"Permintaan pupuk dari petani se-Indonesia jumlahnya 23 juta ton kurang lebih, tetapi pemerintah hanya siap mensubsidi pupuk sebanyak 9 juta ton, maka kegaduhan terjadi," kata Sudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/3/2023).

Sudin mengatakan, pihaknya telah meminta PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk membangun kios komersil atau non-subsidi sebanyak 1.000 kios di seluruh Indonesia.

Menurut dia, langkah ini setidaknya dapat membantu para petani memperoleh pupuk meski pupuk non-subsidi.

"Lalu petani komplain pupuk langka maka saya perintahkan kepada PI dan anak perusahaannya untuk membuat kios pupuk komersil atau non subsidi. Jadi kalau yang subsidi enggak dapet dia bisa beli non subsidi," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia Gusrizal mengatakan, kapasitas produksi pupuk milik Pupuk Indonesia Grup mampu memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan Pemerintah.

Ia mengatakan, total kapasitas produksi Pupuk Indonesia mencapai 13,9 juta ton yang terdiri dari 8,8 juta ton pupuk urea, 3,8 juta ton pupuk NPK, dan sisanya sekitar 1,3 juta ton jenis lainnya.

"Jadi kalau Urea kita lebih dari cukup, produksi kita 8,5 juta ton, subsidi hanya sekitar 4,7 juta ton, jadi kita punya kelebihan 3,8 juta ton, sementara kebutuhan domestik diperkirakan hanya 6,5 juta ton, jadi kami masih lebih 2,5 juta ton," kata Gusrizal

Lebih lanjut, ia mengatakan, untuk pupuk NPK, kapasitas produksi Pupuk Indonesia juga telah memenuhi bahkan memiliki surplus sekitar 300.000 ton.

"Kapasitas kita cuma 3,5 juta ton, subsidi 3,2 juta ton, jadi kita punya 300.000 ton (surplus)," ucap dia.