Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

DPR Pertanyakan Mengapa Dokumen Temuan Transaksi Janggal Rp 349 Triliun di Kemenkeu Bisa "Bocor" ke Publik

JAKARTA, KOMPAS.com - Polemik temuan transaksi janggal Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih berlanjut. Kali ini anggota Komisi III DPR mempertanyakan mengapa dokumen temuan terkait tindak pencucian uang (TPPU) bisa "bocor" ke publik.

Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan mengatakan, mengacu pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, dokumen temuan terkait TPPU seharusnya dirahasiakan. Ketentuan ini berlaku untuk semua pihak, mulai dari pegawai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) hingga menteri.

"Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut UU ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut," kata dia dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR dengan kepala PPATK, Selasa (21/3/2023).

Ia pun melanjutkan ketentuan dari aturan itu yang menyebutkan, setiap orang yang melanggar ketentuan akan dikenakan hukuman. Adapun hukuman yang dikenakan berupa pidana penjara paling lama 4 tahun.

"Bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan (Kepala PPATK) ya? Yang memberitakan macem-macem itu bukan dari mulutnya Pak Ivan? Bukan?" tanya Arteria.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi III DPR Benny K. Harman juga mempertanyakan apakah boleh dokumen temuan terkait TPPU dikemukakan ke publik. Sebab, ia bilang, berdasarkan ketentuan UU PPATK, seharusnya hanya menyerahkan dokumen temuan ke presiden dan DPR.

"Apakah boleh PPATK atau kepala komite itu tadi membuka ke publik? Seperti yang dilakukan oleh Pak Menko Polhukam, Mahfud MD," katanya.

Merespons pertanyaan tersebut, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, informasi terkait temuan transaksi janggal boleh dikemukakan apabila telah menjadi perhatian publik. Selain itu, informasi juga disebut boleh disampaikan selama tidak menyebutkan nama.

Pernyataan itu disampaikan Ivan dengan merujuk Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

"Dalam konteks kasus yang menjadi perhatian publik itu bisa disampaikan, tapi tidak menyentuh kasusnya," ucap Ivan.

Sebagai informasi, isu terkait transaksi transaksi janggal, yang pada saat itu disebut Rp 300 triliun, di lingkungan Kementerian Keuangan pertama kali digulirkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD pada 8 Maret lalu.

Pernyataan tersebut langsung menjadi perhatian publik. Sebab, semula publik berpikir, pernyataan tersebut berarti terdapat TPPU senilai Rp 300 triliun di lingkungan Kemenkeu.

Namun, pada akhirnya PPATK memberikan penjelasan, nilai temuan tersebut bukan berarti terdapat TPPU senilai Rp 300 triliun di lingkungan Kemenkeu. Nilai tersebut merupakan nilai total data temuan indikasi TPPU yang dikirimkan PPATK ke Kemenkeu pada periode 2009-2023.

https://money.kompas.com/read/2023/03/23/074000626/dpr-pertanyakan-mengapa-dokumen-temuan-transaksi-janggal-rp-349-triliun-di

Terkini Lainnya

Berhasil Raih Omzet hingga Rp 1 Miliar, Madame Malla Buktikan Shopee Live Kanal Penjualan Efektif

Berhasil Raih Omzet hingga Rp 1 Miliar, Madame Malla Buktikan Shopee Live Kanal Penjualan Efektif

Smartpreneur
Produsen Makanan Merek Almonesia dan John Farmer Berencana IPO, Lepas 20 Persen Saham ke Publik

Produsen Makanan Merek Almonesia dan John Farmer Berencana IPO, Lepas 20 Persen Saham ke Publik

Whats New
Manfaatkan Kerja Sama, Perta Arun Gas Geber Bisnis LNG di Indonesia

Manfaatkan Kerja Sama, Perta Arun Gas Geber Bisnis LNG di Indonesia

Whats New
[POPULER MONEY] Wapres Usul Bansos Dicabut Jika Penerimanya Main Judi Oline | Apakah Pedagang yang Tolak Pembayaran 'Cash' Melanggar Aturan?

[POPULER MONEY] Wapres Usul Bansos Dicabut Jika Penerimanya Main Judi Oline | Apakah Pedagang yang Tolak Pembayaran "Cash" Melanggar Aturan?

Whats New
Pemerintah Susun Peta Jalan Sawit Indonesia Emas 2045, Ini Manfaatnya

Pemerintah Susun Peta Jalan Sawit Indonesia Emas 2045, Ini Manfaatnya

Whats New
Mendag Temukan Keramik Impor Ilegal dari China Senilai Rp 79,8 Miliar

Mendag Temukan Keramik Impor Ilegal dari China Senilai Rp 79,8 Miliar

Whats New
Mendag Pastikan HET Minyak Goreng MinyaKita Naik Minggu Depan

Mendag Pastikan HET Minyak Goreng MinyaKita Naik Minggu Depan

Whats New
Impor Beras Bulog Kena Denda di Pelabuhan, Kok Bisa?

Impor Beras Bulog Kena Denda di Pelabuhan, Kok Bisa?

Whats New
Luhut Janji Bakal Tutup Tambang yang Langgar Aturan Lingkungan

Luhut Janji Bakal Tutup Tambang yang Langgar Aturan Lingkungan

Whats New
Luhut Bilang, Negara Akan Danai Makan Bergizi, Dimulai Rp 20 Triliun

Luhut Bilang, Negara Akan Danai Makan Bergizi, Dimulai Rp 20 Triliun

Whats New
Cara Mengatasi ATM BCA Terblokir Tanpa ke Bank, Cukup Buka HP

Cara Mengatasi ATM BCA Terblokir Tanpa ke Bank, Cukup Buka HP

Spend Smart
Ada Indikasi 'Fraud' Indofarma, Kementerian BUMN Bakal Tempuh Jalur Hukum

Ada Indikasi "Fraud" Indofarma, Kementerian BUMN Bakal Tempuh Jalur Hukum

Whats New
AS Mau Kembangkan Kendaraan Listrik, Luhut: Mustahil Bisa Tanpa Indonesia

AS Mau Kembangkan Kendaraan Listrik, Luhut: Mustahil Bisa Tanpa Indonesia

Whats New
5 Cara Blokir ATM BCA, Bisa dari HP Tanpa Perlu ke Bank

5 Cara Blokir ATM BCA, Bisa dari HP Tanpa Perlu ke Bank

Spend Smart
Asosiasi Sebut Kenaikan Cukai Hasil Tembakau Berpotensi Bikin Rokok Ilegal Marak

Asosiasi Sebut Kenaikan Cukai Hasil Tembakau Berpotensi Bikin Rokok Ilegal Marak

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke