Eksportir Dilarang Potong THR Karyawan meski Ada Penyesuaian Upah

Artinya, eksportir tersebut tidak boleh memotong bayaran THR kendati mendapat keringanan dari pemerintah untuk membayar upah hanya sebesar 75 persen pada tahun ini.

"Bagi perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor yang melaksanakan penyesuaian waktu kerja dan upah sebagaimana yang diatur dalam Permenaker Nomor 5 Tahun 2023, maka perusahaan tetap wajib membayar THR Keagamaan," ucapnya dalam Konferensi Pers virtual, Selasa (28/3/2023).

Dia menjelaskan, upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan THR adalah nilai upah terakhir sebelum dilakukannya penyesuaian upah tersebut.

"Jadi, upahnya tidak mengikuti penyesuaian untuk THR-nya. Ini penting untuk digarisbawahi karena THR dan hak-hak lainnya selain upah tidak termasuk bagian yang disesuaikan oleh Permenaker Nomor 5 Tahun 2023. Ini bisa dilihat dalam Pasal 12," kata Menaker.

Sebelumnya, Menaker menerbitkan aturan mengenai penyesuaian waktu kerja dan pengupahan pada perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor yang terdampak perubahan ekonomi global. Yang diatur dalam Permenaker No/5/2023.

Di dalam beleid itu tepatnya Pasal 12 telah diatur mengenai besaran upah yang dipangkas tidak berlaku bagi THR.

"Besaran upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1 tidak berlaku sebagai dasar perhitungan iuran dan pembayaran manfaat jaminan sosial, kompensasi PHK, dan hak-hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," isi dari pasal tersebut yang diteken pada 7 Maret 2023.

Selanjutnya, THR Keagamaan ini harus diberikan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Hal tersebut telah diatur dalam Surat Edaran (SE) M/2HK.0400/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Tahun 2023 Bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan.