Pertamina Ungkap Kesiapan Rencana Pembangunan Buffer Zone Depo Plumpang

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pertamina (Persero) terus mempersiapkan pembangunan buffer zone di area Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) atau Depo Plumpang, Jakarta Utara. Rencananya, buffer zone atau zona aman akan dibangun selebar 52,5 meter.

Buffer zone akan menjadi wilayah yang memisahkan antara pemukiman warga dengan Depo Plumpang. Ini sebagai tindaklanjut dari insiden kebakaran di Depo Plumpang yang terjadi 3 Maret 2023 lalu.

VP Corporate Communication Fadjar Djoko Santoso mengatakan, Pertamina telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk pembuatan buffer zone Depo Plumpang.

Mulai dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, hingga Pemerintah Kota Jakarta Utara.

"Kemarin kami sudah koordinasi dengan pihak-pihak terkait supaya satu suara bahwa buffer zone itu penting sekarang buat diimplementasikan," ujarnya saat di temui di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (30/3/2023).

Menurutnya, koordinasi tersebut diperlukan agar memastikan pembuatan buffer zone tidak menimbulkan permasalahan dari aspek hukum. Hal ini mengingat akan ada bangunan warga yang terdampak pembuatan buffer zone Depo Plumpang.

"Kita lagi konsolidasi supaya dari segi aspek hukum enggak ada masalah. Legalitas, semua kita lagi konsolidasi, termasuk juga komunikasi dengan warga," ungkap Fadjar.

Ia menuturkan, pembangunan buffer zone menjadi sangat penting saat ini, sebab Depo Plumpang tidak mungkin dipindah atau ditutup. Hal ini mengingat Depo Plumpang menyuplai bahan bakar minyak (BBM) di 19 kabupaten/kota, atau menyimpan 15 persen stok BBM nasional.

"Jadi kalau itu (Depo Plumpang) berhenti (beroperasi) sehari, kebayang Jabodetabek seperti apa. Jadi enggak bisa berhenti (ditutup)," kata dia.

Fadjar mengungkapkan, pada dasarnya fasilitas di Depo Plumpang memang akan dipindah ke Kali Baru, Jakarta Utara, lahan milik PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo, namun hanya sebagian. Adapun fasilitas yang dipindah adalah terminal BBM ritel.

Kendati demikian, pembangunan dan pemindahan terminal BBM ritel ke Kali Baru membutuhkan waktu yang cukup lama, setidaknya mencapai 3-4 tahun. Oleh sebab itu, pembangunan buffer zone diperlukan segera mungkin.

"Kan itu baru siap lahannya di akhir 2024, sedangkan proses pembangunan masih perlu waktu 3-4 tahun lagi. Jadi sementara berjalan ini, buffer zone dulu (dibangun)," ungkap dia.

Buffer zone Depo Plumpang jadi pilot project

Fadjar menjelaskan, pembangunan buffer zone Depo Plumpang selebar 52,5 meter rencananya akan dibuat adanya kanal air. Ini guna memitigasi potensi terjadinya kebakaran seperti sebelumnya.

Menurutnya, buffer zone Depo Plumpang akan menjadi proyek percontohan (pilot project) untuk TBBM lainnya yang memiliki kondisi sama, yakni dekat dengan pemukiman warga. Ia bilang, saat ini ada 9 TBBM yang kondisinya sama dengan Depo Plumpang.

"Jadi kalau buffer zone (di Depo Plumpang) ini berhasil, legalitas sudah aman, secara peraturan sudah aman enggak ada masalah, otomatis itu akan kami terapkan di TBBM lainnya," katanya.

Terkait biaya investasi pembangunan buffer zone di Depo Plumpang, Fadjar bilang, masih dalam perhitungan. Ia mengakui, pembangunan buffer zone ini akan berdampak terhadap ratusan rumah warga.

"Estimasi anggarannya itu yang hitung pihak ketiga, pihak yang membidangi, appraisal namanya," ungkap Fadjar.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melalui paparannya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Senin (20/3/2023) lalu, menyebutkan pembangunan buffer zone Depo Plumpang akan memakan dana sebesar Rp 368 miliar.

Adapun kajian mengenai pembangunan buffer zone Depo Plumpang dilakukan oleh Sucofindo. Menurut pendataan dan perhitungan per 16 Maret 2023, akan ada sekitar 783 unit bangunan yang terdampak pembangunan buffer zone.

Erick mengatakan, pembangunan buffer zone pada objek vital nasional, seperti Depo Plumpang, tentunya memerlukan keterlibatan pemerintah daerah, yang dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Ini (pembangunan buffer zone) memang kendala yang tidak mungkin kami bekerja sendirian tanpa dukungan pemerintah daerah," ucapnya.