Langganan Kompas.id
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komentar
Apple Pertanyakan Aturan Wajib Kandungan Lokal di Indonesia
Kompas.com - 17/06/2015, 12:46 WIB
Raksasa ponsel asal Amerika Serikat (AS) Apple Inc masih mempertanyakan peraturan minimal tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) untuk memproduksi ponsel di Indonesia.
Kembali ke artikel...
Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE
Video pilihan
Lihat Semua
Laporkan komentar
Akun Terdeteksi Anonim
Kami mendeteksi email anonim pada akunmu. Untuk berkomentar, mohon gunakan email yang valid.
Ganti Akun

Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Batal edit?

Setelah dihapus, kamu tidak bisa membatalkan

Hapus Komentar

Setelah dihapus, kamu tidak bisa membatalkan

Oke

Terkini Lainnya

Digitalisasi Bantu BPD Bersaing dengan Bank Besar

Digitalisasi Bantu BPD Bersaing dengan Bank Besar

Whats New
25/04/2024, 13:40 WIB
Menaker: Budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja Belum Merata

Menaker: Budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja Belum Merata

Whats New
25/04/2024, 13:15 WIB
Monitoring dan Evaluasi Dana Desa Fungsi Ketahanan Pangan

Monitoring dan Evaluasi Dana Desa Fungsi Ketahanan Pangan

Whats New
25/04/2024, 13:01 WIB
DRMA Bakal Tebar Dividen Rp 171,29 Miliar Tahun Ini

DRMA Bakal Tebar Dividen Rp 171,29 Miliar Tahun Ini

Whats New
25/04/2024, 13:00 WIB
BI Naikkan Suku Bunga Acuan, Perbankan: Memastikan Stabilitas Ekonomi

BI Naikkan Suku Bunga Acuan, Perbankan: Memastikan Stabilitas Ekonomi

Whats New
25/04/2024, 12:36 WIB
Cara Beli Tiket Proliga 2024 melalui PLN Mobile

Cara Beli Tiket Proliga 2024 melalui PLN Mobile

Whats New
25/04/2024, 12:00 WIB
Ditanya soal Iuran Pariwisata Via Tiket Pesawat, Kemenhub: Kami Fokus Atur TBA dan TBB

Ditanya soal Iuran Pariwisata Via Tiket Pesawat, Kemenhub: Kami Fokus Atur TBA dan TBB

Whats New
25/04/2024, 12:00 WIB
Kuartal I 2024, Penyaluran Kredit BRI Capai Rp 1.308,65 Triliun

Kuartal I 2024, Penyaluran Kredit BRI Capai Rp 1.308,65 Triliun

Whats New
25/04/2024, 11:41 WIB
BRI Raup Laba Bersih Rp 15,98 Triliun pada Kuartal I 2024

BRI Raup Laba Bersih Rp 15,98 Triliun pada Kuartal I 2024

Whats New
25/04/2024, 11:07 WIB
Ikappi: Harga Bawang Merah Tembus Rp 80.000 Per Kilogram

Ikappi: Harga Bawang Merah Tembus Rp 80.000 Per Kilogram

Whats New
25/04/2024, 11:00 WIB
Apa Itu Reksadana Pendapatan Tetap? Ini Arti, Keuntungan, dan Risikonya

Apa Itu Reksadana Pendapatan Tetap? Ini Arti, Keuntungan, dan Risikonya

Work Smart
25/04/2024, 10:41 WIB
BI Kerek Suku Bunga Acuan ke 6,25 Persen, Menko Airlangga: Sudah Pas..

BI Kerek Suku Bunga Acuan ke 6,25 Persen, Menko Airlangga: Sudah Pas..

Whats New
25/04/2024, 10:40 WIB
Suku Bunga Acuan BI Naik, Rupiah Masih Melemah

Suku Bunga Acuan BI Naik, Rupiah Masih Melemah

Whats New
25/04/2024, 10:35 WIB
Harga Emas Antam: Detail Harga Terbaru pada Kamis 25 April 2024

Harga Emas Antam: Detail Harga Terbaru pada Kamis 25 April 2024

Spend Smart
25/04/2024, 10:30 WIB
SMGR Gunakan 559.000 Ton Bahan Bakar Alternatif untuk Operasional, Apa Manfaatnya?

SMGR Gunakan 559.000 Ton Bahan Bakar Alternatif untuk Operasional, Apa Manfaatnya?

Whats New
25/04/2024, 10:00 WIB
1
2
3
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya

Terpopuler

1

Penjelasan DHL soal Beli Sepatu Rp 10 Juta Kena Bea Masuk Rp 31 Juta

Dibaca 15.180 kali
2

Kemenko Marves: Prabowo-Gibran Bakal Lanjutkan Proyek Kereta Cepat sampai Surabaya

Dibaca 2.813 kali
3

United Tractors Bagi Dividen Rp 8,2 Triliun, Simak Jadwalnya

Dibaca 1.151 kali
4

Unilever Ungkap Dampak Boikot Produk pada Keberlangsungan Bisnis

Dibaca 1.082 kali
5

Stok Lampu Bisa Langka gara-gara Implementasi Permendag 36/2023

Dibaca 758 kali
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Now Trending

PDI-P Laporkan Hasil Pilpres 2024 ke PTUN Usai Putusan MK, Apa Efeknya?

PDI-P Laporkan Hasil Pilpres 2024 ke PTUN Usai Putusan MK, Apa Efeknya?

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Gibran Tak Hadiri Penyematan Penghargaan Satyalancana di Surabaya

Gibran Tak Hadiri Penyematan Penghargaan Satyalancana di Surabaya

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

BI Kerek Suku Bunga Acuan ke 6,25 Persen, Menko Airlangga: Sudah Pas..

BI Kerek Suku Bunga Acuan ke 6,25 Persen, Menko Airlangga: Sudah Pas..

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Penghargaan dan sertifikat:
WOW Brand Indonesia 2019
Superbrand Indonesia 2019 - Trusted Online News
International Fact-Checking Network
Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com
Daftarkan Email
Kanal
Network

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Facebook X Whatsapp Line Telegram Copy Link
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
Dengan login, kamu menyetujui Kebijakan Data Pribadi