Tarif PPh Final Jasa Konstruksi 2 Persen-6 Persen

Kompas.com - 08/08/2008, 11:05 WIB
Editor

JAKARTA,JUMAT - Akhimya, pemerintah menerbitkan juga beleid untuk memungut pajak penghasilan (PPh) final kepada pelaku usaha jasa konstruksi. Akhir Juli lalu, pemerintah telah merilis Peraturan Pemerintah (PP) No 51 Tahun 2008 tentang PPh Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi tersebut.

Pemerintah menetapkan PPh final atas usaha jasa konstruksi dengan besaran tarif progesif atau bertingkat. Pemerintah membedakan tarif ini berdasar kualifikasi usaha yang dimiliki Adapun tarif PPh ini berjenjang mulai dari 2 persen hingga 6 persen.

Tarif PPh final 2 persen berlaku buat penyedia jasa konstruksi berkualifikasi usaha kecil. Sedangkan penyedia jasa berkualifikasi usaha menengah dan besar, keduanya terkena tarif PPh final sebesar 3 persen. Buat penyedia jasa yang belum mengantongi kualifikasi usaha akan terkena tarif 4 persen.

Untuk kegiatan jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi, mereka yang berkualifikasi usaha terkena tarif PPh 4 persen. Sedang tarif tertinggi sebesar 6 persen, berlaku buat penyedia jasa perencanaan dan pengawasan yang tidak memiliki kualifikasi.

Direktur Perpajakan I Ditjen Pajak Departemen Keuangan Djonifar Abdul Fatah megjelaskan, alasan pembedaan tarif ini demi prinsip keadilan. Djonifar mengibaratkan adanya fasilitas berbeda untuk pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak. "Kalau tidak bagaimana orang bisa terdorong untuk memiliki sertifikat dengan memenuhi kualifikasi usaha?" ucap Djonifar, Kamis (7/8).

Tak ada lagi pemerasan

Pelaku jasa konstruksi pun senang karena tarif ini merupakan hasil kesepakatan antara asosiasi dengan pemerintah. Ketua Umum Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia Agus Kartasasmita mengatakan, tarif itu disepakati sejak medio 2008. "Jadi, penyedia jasa yang tidak memenuhi kualifikasi, ya harus kena pajak lebih tinggi. Karena mereka ini melanggar aturan," kata Agus.

Ketua Umum Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Malkan Amin menambahkan, peraturan ini akan meningkatkan kedisplinan pelaku jasa konstruksi untuk membayar pajak. "Pengenaan tarif final akan menghilangkan kesempatan aparat pajak memeras pelaku jasa konstruksi," kata Malkan. (Martina Prianti)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.