DPR Minta Indosat Abaikan Surat Amerika

Kompas.com - 14/08/2008, 10:09 WIB
Editor

JAKARTA, KAMIS - Tak seorang pun di dunia yang mau mendapat cap jahat, apalagi teroris. Demikian juga dengan Al Manar, televisi milik kelompok Hizbullah di Lebanon. Pemerintah Amerika Serikat memasukkan Hizbullah sebagai organisasi teroris yang berbahaya.

Ali Assegaf, representatif TV Al Manar di Indonesia juga tegas menyatakan, Al Manar bukan televisi milik jejaring teroris. "Pihak-pihak yang menyebarkan selebaran yang menyudutkan Al Manar itulah yang malah menyebarkan teror dan kegelisahan," sanggah Ali.

Ia menyatakan Al Manar adalah televisi yang terbuka. Ia juga mengungkapkan beberapa satelit yang menjadi sarana Al Manar menyiarkan program-programnya, seperti Palapa C2. Arabsat 213, Badr4 dan Nilesat 102. "TV ini ditonton 300 juta penduduk di dunia, bahkan di Amerika Serikat," lanjut Ali.

TV Al Manar sendiri menampilkan berita seputar Lebanon apa adanya. "Tayangan kami yang riil menunjukkan kesadisan dan kejahatan Israel di Palestina itulah yang membuat pihak-pihak yang tidak suka menjadi berang," ujarnya.

Menurut Ali, Al Manar resmi berbisnis dengan PT Indosat Tbk, sejak April lalu. Al Manar akan menggunakan transponder milik satelit Palapa C2 milik Indosat hingga April 2011. Namun, Ali enggan mengungkapkan nilai kontraknya. Kesepakatan itulah yang membuat kedutaan Amerika Serikat berang. "Pada 23 April 2008, Kedutaan Amerika marah dan mengancam Indosat, bahkan ancamannya sampai menyinggung soal saham Indosat di bursa New York," terang Ali.

Pemerintah Indonesia pun tak ambil pusing dengan hubungan bisnis Al Manar dengan Indosat. "Yang jadi pertanyaan saya, kenapa Indosat yang ditekan? Kenapa tidak langsung bikin surat ke saya atau Al Manar? Itu lebih ksatria," tantangnya.

Anggota DPR Komisi V Malkan Amin menyatakan, DPR meminta pemerintah mengabaikan surat dari Amerika Serikat. la menilai surat tersebut sebagai upaya merecoki kedaulatan industri penyiaran. "Itu sikap yang tidak etis," katanya.

Malkan menyatakan, Amerika Serikat tidak memiliki hak untuk mengatur industri penyiaran di Indonesia hanya karena Al Manar dicap sebagai teroris. "Amerika tidak punya bukti-bukti itu," tegasnya.

Sejauh ini Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menolak memberi komentar soal kontrak Al Manar. (Aprillia Ika, Yohan Rubiyantoro)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kode Bank BNI dan Cara Transfer Antarbank di ATM dengan Mudah

Kode Bank BNI dan Cara Transfer Antarbank di ATM dengan Mudah

Spend Smart
Cara Top Up DANA lewat ATM BRI dan BRImo dengan Mudah

Cara Top Up DANA lewat ATM BRI dan BRImo dengan Mudah

Spend Smart
Cara Top Up Gopay Lewat m-Banking BCA hingga OneKlik Secara Mudah

Cara Top Up Gopay Lewat m-Banking BCA hingga OneKlik Secara Mudah

Spend Smart
Inilah 5 Sekolah Termahal di Indonesia, SPP-nya Hingga Ratusan Juta

Inilah 5 Sekolah Termahal di Indonesia, SPP-nya Hingga Ratusan Juta

Spend Smart
Bos Krakatau Steel Pimpin Asosiasi Industri Besi-Baja se-Asia Tenggara

Bos Krakatau Steel Pimpin Asosiasi Industri Besi-Baja se-Asia Tenggara

Rilis
Luncurkan Livin' Investasi, Bank Mandiri Targetkan Pertumbuhan Bisnis Wealth Management

Luncurkan Livin' Investasi, Bank Mandiri Targetkan Pertumbuhan Bisnis Wealth Management

Whats New
Jobseeker, Simak 10 Tips Ikut Job Fair Agar Sukses Dapat Pekerjaan

Jobseeker, Simak 10 Tips Ikut Job Fair Agar Sukses Dapat Pekerjaan

Work Smart
Kuasa Hukum Korban Berharap Aset KSP Indosurya Ditelusuri Lagi

Kuasa Hukum Korban Berharap Aset KSP Indosurya Ditelusuri Lagi

Whats New
UMKM Ingin Menjual Produk ke Pemerintah? Ini Daftar E-Katalog LKPP

UMKM Ingin Menjual Produk ke Pemerintah? Ini Daftar E-Katalog LKPP

Smartpreneur
Pembiayaan APBN Melalui Utang Turun 62,4 Persen, Hanya Rp 155,9 Triliun Per April 2022

Pembiayaan APBN Melalui Utang Turun 62,4 Persen, Hanya Rp 155,9 Triliun Per April 2022

Whats New
Bank Mandiri Luncurkan Fitur Investasi di Aplikasi Livin'

Bank Mandiri Luncurkan Fitur Investasi di Aplikasi Livin'

Whats New
Jokowi Minta Luhut Bantu Urus Minyak Goreng, Ini Kata Kemendag

Jokowi Minta Luhut Bantu Urus Minyak Goreng, Ini Kata Kemendag

Whats New
Minat Jadi Agen Mandiri? Simak Persyaratan dan Cara Daftarnya

Minat Jadi Agen Mandiri? Simak Persyaratan dan Cara Daftarnya

Whats New
Kemendag Ungkap Alasan Larangan Eskpor CPO Dicabut

Kemendag Ungkap Alasan Larangan Eskpor CPO Dicabut

Whats New
Jadi Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara Mengudurkan Diri dari Presiden Komisaris OVO

Jadi Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara Mengudurkan Diri dari Presiden Komisaris OVO

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.